Rapat Apa di Ruang Bina Praja Bupati Musi Rawas

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Sabtu , 11 Jan 2025 - 17:16

Bertempat di Ruang Bina Praja Kantor Bupati Musi Rawas, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Gerakan Orang Tua Cegah Stunting.--Humas Kejati Sumsel

"Berdasarkan Pasal 146 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015," katanya.

Hal itu Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Penuntut Umum setelah menerima Tahap II ini mempunyai waktu paling lama 5 hari untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri.

Namun pelimpahan perkara ini diagendakan dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Lubuklingggau pada hari Jumat tanggal 22 November 2024.

Adapun jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana pemilu tersebut, yakni sebagai berikut Erwan Mardiansyah, S.H., M.H, Imam Murtadlo, S.H., M.H, Gustian Winanda, S.H.

Kemudian juga ada Dicky Dwi Putra , S.H., M.H, Dedi Wijaya, S.H dan Christopher Tador Dapot Hamonangan, S.H.

Dalam penanganan perkara ini sedari awal kami khususnya Sentra Gakkumdu Kab. Musi Rawas selalu objektif, memegang teguh integritas.

Serta professional dalam setiap tahapan penanganan perkara tindak pidana pemilu tersebut dan sama sekali tidak terikat dengan politik praktis,

"Dan setiap perkembangan dalam penanganan perkara ini, akan kami release melalui media sebagai bentuk tranparansi kami," ungkapnya.

Dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. Ayo Gabung di Channel WhatsApp dengan cara klik link ini "Channel WA koranpalpres.com"

rapat apa di ruang bina praja bupati musi rawas                            musi rawas, koranpalpres.com - bertempat di ruang bina praja kantor bupati musi rawas, telah dilaksanakan rapat pembahasan gerakan orang tua cegah stunting, jumat 10 januari 2025.
hal ini dalam upaya membantu percepatan penurunan stunting di kabupaten musi rawas tahun 2025.
dalam kegiatan tersebut dihadiri sekretaris daerah kabupaten musi rawas dan jajaran, plt. kajari musi rawas, polres musi rawas, kodim 0406/mlm.
kemudian instansi vertikal kabupaten musi rawas, para kepala organisasi perangkat daerah, koordinator lapangan 14 kecamatan dan ketua pkk 14 kecamatan
baca juga:wah! ternyata pejabat kejati sumsel ini jadi narasumber webinar pr bandung, siapa dan apa temanya?
baca juga:rapat penetapan pasangan cagub dan cawagub sumsel, ada perwakilan kejati sumsel, siapa?
"dalam rapat tersebut membahas pengertian, tujuan, dan sasaran program stunting," ujar kasi intel kejari musi rawas, gustian winanda, s.h.
sebagaimana terdapat 4 kategori bentuk bantuan meliputi nutrisi, non nutrisi, akses air bersih.
edukasi yang akan dilakukan di kabupaten musi rawas meliputi 14 kecamatan, 196 desa/kelurahan, dengan target 3.075
⁠bahwa berdasarkan data keluarga resiko stunting (krs) kabupaten musi rawas menempati posisi ketiga wilayah stunting di sumatera selatan meliputi keluarga berisiko stunting 8,426.
baca juga:pejabat kejati sumsel ini ikuti pembekalan jaksa agung muda pengawasan, siapakah itu?
baca juga:kejati sumsel ikuti pelaksanaan syukuran secara daring, dalam rangka apa?
kemudian, krs dengan pus hamil 359, krs dengan baduta 1,033, krs dengan balita 1,424, krs dengan sumber air minum tidak layak 2,712 dan krs dengan 4t 5,301.
⁠bahwa beberapa upaya yang disepakati untuk mencegah stunting di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan gizi sejak masa kehamilan, pemberian asi eksklusif.
hingga bayi berusia 6 bulan, pemberian mpasi sehat, pemantauan tumbuh kembang anak, serta menjaga kebersihan lingkungan.
sebelumnya, bertempat di kantor kejaksaan negeri musi rawas, telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap ii), kamis 21 november 2024.
baca juga:pimpin apel gabungan kejati sumsel dan kejari palembang, berikut ini pesan kajati
baca juga:pejabat kejati sumsel ini hadir di kegiatan pengamanan malam tahun baru, siapa?
dari penyidik polres musi rawas kepada jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri musi rawas dalam perkara tindak pidana pemilu.
dengan nomor berkas perkara : bp/258xi/2024/reskrim tanggal 19 november 2024 atas nama tersangka muhammad ariful amin bin kusno wardani.
yang disangka melanggar primair pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) uu ri no. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 01 tahun 2015.
tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang no.01 tahun 2014 mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota subsidair pasal 188 jo 188 jo pasal 71 ayat (1) uu ri no. 10 tahun 2016.
baca juga:kejari lahat hadiri undangan rapat di kejati sumsel, tentang apa?
baca juga:gelar apel pagi, pejabat kejati sumsel ini jadi pembinanya, siapa?
tentang perubahan kedua atas uu no. 01 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang no.01 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota jo. pasal 53 kuhpidana.
"bahwa kronologis perbuatan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh tersangka yaitu dugaan tindak pidana pejabat aparatur sipil negara (asn) atau lurah yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," ujar kasi intel kejari musi rawas, gustian winanda, s.h.
yang terjadi pada hari jumat tanggal 1 november 2024 sekitar pukul 07.57 wib di counter hp “mubang phone cell” di kelurahan sumber harta, kecamatan sumber harta, kabupaten musi rawas.
bahwa adapun rangkaian penanganan perkara hingga saat ini, sebelumnya telah melalui proses di sentra gakkumdu kabupaten musi rawas hingga pada hari ini dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap ii).
baca juga:pejabat kejati ini hadir di kegiatan bank mandiri kcp palembang, siapa?
baca juga:ada rapat koordinasi di kejati sumsel, apa pembahasannya?
"berdasarkan pasal 146 ayat (6) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015," katanya.
hal itu tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
penuntut umum setelah menerima tahap ii ini mempunyai waktu paling lama 5 hari untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri.
namun pelimpahan perkara ini diagendakan dilakukan pelimpahan ke pengadilan negeri lubuklingggau pada hari jumat tanggal 22 november 2024.
baca juga:keren! kejati sumsel dan kejari palembang dapat penghargaan dari kpk, dalam hal apa?
baca juga:ada perwakilan kejati sumsel dalam rapat koordinasi di the excelton hotel palembang
adapun jaksa penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana pemilu tersebut, yakni sebagai berikut erwan mardiansyah, s.h., m.h, imam murtadlo, s.h., m.h, gustian winanda, s.h.
kemudian juga ada dicky dwi putra , s.h., m.h, dedi wijaya, s.h dan christopher tador dapot hamonangan, s.h.
dalam penanganan perkara ini sedari awal kami khususnya sentra gakkumdu kab. musi rawas selalu objektif, memegang teguh integritas.
serta professional dalam setiap tahapan penanganan perkara tindak pidana pemilu tersebut dan sama sekali tidak terikat dengan politik praktis,
baca juga:pejabat kejati sumsel ini buka pelatihan via offline dan online dengan peserta seluruh satker se-sumbagsel
baca juga:peringati hari bela negara ke-76, perwakilan kejati sumsel ikuti upacara, dimana?
"dan setiap perkembangan dalam penanganan perkara ini, akan kami release melalui media sebagai bentuk tranparansi kami," ungkapnya.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"