Pemkot Pastikan Pemangkasan Anggaran di Dinas PUTR

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Minggu , 09 Feb 2025 - 19:14

Dinas PUTR Kota Pagaralam terkena pemangkasan karena efisiensi anggaran 2025 ini.-dok PUTR-

PAGARALAM, KORANPALPRES.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam memastikan pemangkasan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sebesar Rp50 miliar, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, masih dalam tahap pembahasan teknis oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD).

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pagaralam, Ade Kurniawan, menjelaskan pemerintah pusat tidak lagi menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) Khusus untuk Dinas PUTR.

“Pelaksanaan Inpres itu sedang tahap pembahasan teknis di TAPD yang diketuai oleh Pj Sekda. Namun, untuk detail jumlah anggaran yang dipangkas dan teknis lainnya, lebih baik langsung ditanyakan kepada Sekda,” ujar Ade Kurniawan.

Sementara itu, Ketua DPRD Pagaralam, Jenny Shandiyah, mengungkapkan DPRD akan mengadakan pertemuan dengan TAPD pada Minggu (9/2/2025) untuk membahas secara rinci kebijakan pemangkasan anggaran tersebut.

“Sejauh ini, baik DPRD maupun Pemkot Pagaralam sudah menerima Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai tindak lanjut dari Inpres ini. Hingga saat ini, baru Dinas PUTR yang anggarannya dipangkas,” kata Jenny.

Menurutnya, berdasarkan informasi awal, anggaran Dinas PUTR yang terkena pemangkasan mencapai Rp50 miliar, namun kepastian dan rincian teknisnya baru akan dibahas dalam pertemuan mendatang.

“Sepengetahuan saya, dana yang dipangkas mencapai Rp50 miliar. Namun, detailnya baru akan dibahas pada pertemuan Minggu nanti,” ungkapnya.

Selain Dinas PUTR, Inpres ini juga mengatur efisiensi anggaran pada kegiatan seremonial dan perjalanan dinas.

Namun, menurut Jenny, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut terkait implementasi kebijakan tersebut.

“Untuk seremonial dan perjalanan dinas, kami masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat,” tambahnya.

pemkot pastikan pemangkasan anggaran di dinas putr                            pagaralam, koranpalpres.com - pemerintah kota (pemkot) pagaralam memastikan pemangkasan anggaran dinas pekerjaan umum dan tata ruang (putr) sebesar rp50 miliar, sesuai instruksi presiden (inpres) prabowo nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, masih dalam tahap pembahasan teknis oleh tim anggaran pemerintahan daerah (tapd).
kepala badan keuangan daerah (bkd) pagaralam, ade kurniawan, menjelaskan pemerintah pusat tidak lagi menyalurkan dana alokasi umum (dau) khusus untuk dinas putr.
“pelaksanaan inpres itu sedang tahap pembahasan teknis di tapd yang diketuai oleh pj sekda. namun, untuk detail jumlah anggaran yang dipangkas dan teknis lainnya, lebih baik langsung ditanyakan kepada sekda,” ujar ade kurniawan.
sementara itu, ketua dprd pagaralam, jenny shandiyah, mengungkapkan dprd akan mengadakan pertemuan dengan tapd pada minggu (9/2/2025) untuk membahas secara rinci kebijakan pemangkasan anggaran tersebut.
baca juga:efisiensi anggaran, pemkot palembang pangkas perjalanan dinas sesuai arahan presiden
baca juga:anggaran dipotong rp14t, menag nasaruddin umar tak patah arang
“sejauh ini, baik dprd maupun pemkot pagaralam sudah menerima keputusan menteri keuangan (menkeu) sebagai tindak lanjut dari inpres ini. hingga saat ini, baru dinas putr yang anggarannya dipangkas,” kata jenny.
menurutnya, berdasarkan informasi awal, anggaran dinas putr yang terkena pemangkasan mencapai rp50 miliar, namun kepastian dan rincian teknisnya baru akan dibahas dalam pertemuan mendatang.
“sepengetahuan saya, dana yang dipangkas mencapai rp50 miliar. namun, detailnya baru akan dibahas pada pertemuan minggu nanti,” ungkapnya.
selain dinas putr, inpres ini juga mengatur efisiensi anggaran pada kegiatan seremonial dan perjalanan dinas.
baca juga:luar biasa, pagu anggaran 2025 dapil 1 alami kenaikan, ini kata kepala bappeda lahat
baca juga:pemkab lahat sudah siapkan anggaran program makan bergizi gratis, ini kata pj bupati 
namun, menurut jenny, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut terkait implementasi kebijakan tersebut.
“untuk seremonial dan perjalanan dinas, kami masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat,” tambahnya.
pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi nasional yang diinstruksikan langsung oleh presiden prabowo guna mengoptimalkan penggunaan anggaran negara di berbagai sektor
sebelumnya prabowo menerbitkan instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd 2025.
baca juga:anggaran infrastruktur lahat 2025 turun drastis, apa penyebabnya?
baca juga:anggaran hampir rp 1.5 m digunakan untuk ini di masjid agung an-nur, anehnya kok masih bocor dan plafon ambruk
dalam aturan tersebut, presiden prabowo subianto menargetkan penghematan anggaran negara sebesar rp306,69 triliun, termasuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga (k/l) dan alokasi dana transfer ke daerah.
alhasil, sudah banyak kementerian dan lembaga negara ikut melakukan efisiensi dalam operasionalnya saat ini.
pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi nasional yang diinstruksikan langsung oleh presiden prabowo guna mengoptimalkan penggunaan anggaran negara di berbagai sektor
sebelumnya prabowo menerbitkan instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd 2025.
baca juga:serahkan dipa dan tkd anggaran 2025, ini permintaan khusus pj gubernur sumsel ke bupati-walikota
baca juga:dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas 11 skpd di oku timur terungkap
dalam aturan tersebut, presiden prabowo subianto menargetkan penghematan anggaran negara sebesar rp306,69 triliun, termasuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga (k/l) dan alokasi dana transfer ke daerah.
presiden prabowo subianto resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 januari 2025 lalu. hal ini tertuang dalam instruksi presiden ri nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
sebelumnya inpres yang dikeluarkan pada 22 januari lalu menuliskan, ada delapan jejeran pemerintah yang terimbas pemangkasan anggaran pada pemerintahan prabowo. mulai dari kementerian, tni, polri, kejaksaan, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan juga bupati/walikota.
menteri keuangan sri mulyani seperti dikutip dari beberapa media nasional menjelaskan prabowo meminta untuk memilah pemangkasan yang dilakukan. belanja-belanja yang dianggap memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya. 
baca juga:dprd ogan ilir sahkan apbd 2025, anggaran rp 1,3 triliun resmi disetujui
baca juga:punya terlalu banyak uang, negara ini bingung bagaimana belanjakan anggaran negara
prabowo juga menyampaikan, efisiensi ini dilakukan agar fokus anggaran bisa semakin efisien. penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.