Ratu Dewa Siap Ikuti Pelantikan dan pembekalan Kepala Daerah Terpilih di Magelang, Ini persiapannya

Ini persiapannya--Doc
PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Wali Kota Palembang terpilih, Ratu Dewa, tengah bersiap menyongsong tugas barunya dengan mengikuti rangkaian acara penting.
Ratu Dewa dikonfirmasi akan mengikuti pelantikan kepala daerah hasil Pemilukada Serentak, yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025, serta pembekalan kepala daerah terpilih yang akan berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.
Ratu Dewa menyatakan Siap mengikuti pembekalan kepala daerah sesuai ketentuan.
"Insya Allah, kami siap mengikuti proses pelantikan dan retreat. Ini merupakan momentum penting untuk memahami kebijakan baru serta menyinkronkan strategi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah," ungkap Ratu Dewa 13 Februari 2025.
BACA JUGA:Sah! DPRD Palembang Umumkan Ratu Dewa–Prima Salam Pimpin Kota Palembang
BACA JUGA:Resmi! Besok DPRD Palembang Tetapkan Ratu Dewa-Prima Salam sebagai Pemimpin Baru
Retreat yang diadakan di Magelang merupakan bagian dari program pembekalan yang diikuti oleh 505 kepala daerah terpilih se-Indonesia.
Kegiatan ini dirancang untuk memperdalam pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi kepala daerah, cita-cita pembangunan, serta efisiensi anggaran daerah.
Selain itu, pada sesi khusus di tanggal 28 Februari 2025, wakil kepala daerah terpilih akan hadir mendengarkan arahan langsung dari Presiden.
Pemerintah Kota Palembang telah menyiapkan dukungan administratif dan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana dituangkan dalam surat edaran nomor 200.5/628/SJ yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
BACA JUGA:Dikenal Bijaksana dan Pandai Bergaul, Ternyata Ini Sosok Kepribadian Ratu Dewa di Mata Sahabat
Persiapan ini diharapkan dapat menyukseskan pelantikan dan retreat, sehingga para kepala daerah terpilih dapat segera menjalankan amanah dengan optimal.
Ratu Dewa menilai, retreat ini akan memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.