Analisis Terjadinya Inflasi: Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi

Reporter: Jazil Baskara |

Editor: Firyansyah |

Kamis , 14 Dec 2023 - 15:44

Jazil Baskara - Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas--

Penulis : Jazil Baskara - Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

SAAT INI, salah satu akibat dari Krisis Moneter yaitu dengan adanya pengendalian inflasi sebagai akibat dari perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang ada.

Adanya inflasi bukan hanya terjadi di negara Indonesia tetapi terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang lainnya.

Terjadinya inflasi di indonesia sebenarnya bukan suatu tindakan jangka pendek karena masih terdapatnya hambatan dalam menjalankan perekonomian negara, Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Pasal 3 Tahun 2010 pengendalian inflasi akan dilakukan dalam suatu forum yang dikoordinir oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perdagangan dan menteri-menteri terkait.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini tentu adanya tindakan antar lembaga pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi tingginya inflasi di Provinsi Jambi.

Juli 2022 lalu Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa, Provinsi Jambi menjadi daerah yang paling tinggi inflasinya dengan mencapai angka 8,55 persen.

Sehingga dapat dikatakan terganggunya distrubusi akibat kemacetan panjang angkutan batubara di jalan lintas nasional yang dapat mengganggu pasokan dan menambah tinggi harga barang di pasar.

Di Provinsi Jambi sendiri dua daerah yang menjadi acuan inflasi tertinggi nasional, yakni Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Bungo, yang ketersediaan barang kebutuhan dan harganya sedang naik menjadi pokok permasalahan.

Jika membahas permasalahan inflasi yang terjadi di kota Jambi dan Muara Bungo, Inflasi Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Bungo dapat dikatakan menjadi daerah dengan inflasi tertinggi secara Nasional.

analisis terjadinya inflasi: kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi di provinsi jambi                            penulis : jazil baskara - mahasiswa ilmu politik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas andalas
 
saat ini, salah satu akibat dari krisis moneter yaitu dengan adanya pengendalian inflasi sebagai akibat dari perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang ada.
adanya inflasi bukan hanya terjadi di negara indonesia tetapi terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang lainnya.
terjadinya inflasi di indonesia sebenarnya bukan suatu tindakan  jangka pendek karena masih terdapatnya hambatan dalam menjalankan perekonomian negara, berdasarkan keputusan menteri keuangan pasal 3 tahun 2010 pengendalian inflasi akan dilakukan dalam suatu forum yang dikoordinir oleh menteri koordinator bidang perekonomian dan beranggotakan menteri keuangan, gubernur bank indonesia, menteri perdagangan dan menteri-menteri terkait.
dalam menyelesaikan permasalahan ini tentu adanya tindakan antar lembaga pemerintah pusat maupun daerah dalam  mengatasi tingginya inflasi di provinsi jambi.
baca juga:peduli lingkungan lewat kesenian ala ukmk teater arafah uin raden fatah, ini penjelasannya
baca juga:kuliah di stit al mathiriyah muratara menawarkan keunggulan ini 
juli 2022 lalu presiden joko widodo mengungkapkan bahwa, provinsi jambi menjadi daerah yang paling tinggi inflasinya dengan mencapai angka 8,55 persen. 
sehingga dapat dikatakan terganggunya distrubusi akibat kemacetan panjang angkutan batubara di jalan lintas nasional yang dapat mengganggu pasokan dan menambah tinggi harga barang  di pasar. 
di  provinsi jambi sendiri dua daerah yang menjadi acuan inflasi tertinggi nasional, yakni kota jambi dan kabupaten muaro  bungo, yang ketersediaan barang kebutuhan dan harganya sedang naik menjadi pokok permasalahan. 
jika membahas permasalahan inflasi yang terjadi di kota jambi dan muara bungo, inflasi kota jambi dan kabupaten muaro bungo dapat dikatakan menjadi daerah dengan inflasi tertinggi secara nasional. 
baca juga:peringati hari guru, pgri oku timur:transformasi guru wujudkan indonesia maju
baca juga:sangat membanggakan, mahasiswi cantik ini sabet 2 beasiswa sekaligus di uin imam bonjol padang
barang dagang utama yang memberikan andil pada inflasi yang ada di kota jambi dan muaro bungo antara lain emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, beras, dan sebagainya. 
ini merupakan suatu fenomena unik yang dapat mempengaruhi inflasi di kota jambi dan muaro bungo, dimana terjadi inflasi pada barang-barang dagang yang berhubungan dengan hasil industri.
komoditas seperti kelompok peralatan, perlengkapan dan pemeliharaan alat-alat rutin rumah tangga.
beberapa pendorong dalam lajunya inflasi di provinsi jambi, salah satunya yaitu merosotnya kualitas panen yang dipengaruhi berkurangnya luas tanam pada juni 2022 lalu, dengan seiring pengalihan penanaman kepada komoditas lain khususnya cabai, yang lebih tahan terhadap kondisi hujan.
baca juga:kisah mahasiswi cantik asal palembang lulus tercepat dengan predikat pujian, ini trik jitunya 
baca juga:uin raden fatah bangun kerjasama dengan kampus lintas negara, langkah menuju perguruan tinggi dunia
selain itu dengan adanya kenaikan harga pupuk juga menahan petani untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan dalam provinsi yang berdampak kepada terbatasnya pasokan lokal, tentunya kenaikan harga pupuk akan mempengaruhi produksi penanaman ditambah persoalan ketidakstabilan cuaca yang terjadi di tetangga daerah provinsi jambi seperti sumatera barat dan  bengkulu.
permasalahan inflasi di provinsi jambi tersebut di akibatkan dari beberapa faktor yang terjadi antara ketersediaan barang kebutuhan dan harganya di pasaran yang melonjak naik. 
seperti salah satunya aneka cabai dan bawang merah sebagai komoditas yang menjadi pendorong tertinggi di provinsi jambi laju inflasi bergerak lebih tinggi. 
permasalahan dalam pengendalian inflasi di provinsi jambi sebagian besar terjadi akibat kekurangan distribusi ketersediaan bahan pangan, salah satu komoditas yang mendominasi tingginya inflasi terutama pada ketersediaan cabai. 
baca juga:si lusuh dan bernilai tinggi
baca juga:6 jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri 2024, calon mahasiswa wajib tau!
dengan begitu diperlunya suatu kebijakan publik sebagai bentuk tindakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pemerintah dapat menggunakan teori politik pemberdayaaan yang diterapkan untuk memotivasi masyarakat untuk bergerak, memiliki sikap untuk berinisiatif memberdayakan potensi yang ada terutama komoditas lokal yang ada di provinsi.
jika membahas mengenai proses kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian inflasi di provinsi jambi. maka dapat dikatakan bahwa pengendalian inflasi di indonesia terkhususnya di provinsi jambi cukup berjalan dengan baik, hal ini terlihat pada kualitas kebijakan pemerintah provinsi yang telah membentuk toko pangan tim pengendalian inflasi daerah(tpid).
pihak pemerintah provinsi jambi juga telah menentukan langkah-langkah dalam pengendalian inflasi tersebut, yakni dengan memantau ketersediaan harga melalui kegiatan pemantauan kesesuaian harga pangan yang ada dipasar, berbagai kegiatan pasar murah dan sehat.
selain itu pemerintah provinsi jambi juga memantau ketersediaan pasokan secara terus menerus dan komonikasi efektif, serta kelancaran distribusi pangan di dalam daerah.
baca juga:banyak jalan menuju roma, yuk intip trik mahasiswi cantik ini sukses raih beasiswa yakesma ogan ilir
baca juga:liburan sekolah: mengisi kegabutan mendulang pahala
ini hanya beberapa dari banyaknya penyebab lajunya inflasi yang terjadi di provinsi jambi sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan dalam pengendalian inflasi cukup berjalan dengan baik, seperti pemerintah mendorong masyarakat jambi untuk mengkonsumsi beras lokal, seperti beras payo dari kerinci dan serta perlu suatu terobosan agar inflasi bisa terkendali dengan baik.
sehingga dengan demikian dapat menghentikan lajunya inflasi dengan baik khususnya di provinsi jambi.
menurut saya sebagai seorang mahasiswa ilmu politik pemerintah  harus berupaya melakukan 4 kebijakan ini dalam pengendalian inflasi yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan yang berkaitan dengan ouput, serta kebijakan dalam penentuan harga .
sehingga dengan kebijakan tersebut dapat mencari solusi dari masalah di segi perekonomian tersebut. dan itulah yang menjadi tugas pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 
 
oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut sangat diperlukannya peningkatan dalam menjalankan perekonomian terutama laju inflasi di daerah dan pemantauan kebijakan melalui kerjasama pemerintah dengan berbagai pihak dalam pengendalian permasalahan inflasi tersebut, melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap distribusi ketersediaan bahan pangan, serta pemerintah juga dapat menekankan kepada dinas perdagangan agar rutin melakukan sidak ke pasar-pasar untuk mengatasi kasus-kasus yang menyebabkan harga barang jadi naik.
dengan demikian dapat mewujudkan penerapan kebijakan dengan baik dan efektif terutama pada pengendalian inflasi di tingkat daerah.
sehingga permasalahan seperti ini tidak terjadi kembali, masyarakat dapat menjaga inflasi yang rendah dan stabil agar tercapainya tujuan bersama, yakni masyarakat indonesia yang makmur dan sejahtera. *