Pejabat Polri Ini Hadiri di Pertemuan ASEAN SOMTC Working Group on Arms Smuggling, Siapa?

Delegasi Polri yang dipimpin oleh Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Dr. Krishna Murti bersama Brigjen Pol Dodied Prasetyo Aji mengikuti pertemuan ASEAN SOMTC Working Group on Arms Smuggling ke-7.--Bidhumas Polda Sumsel
KAMBOJA, KORANPALPRES.COM - Delegasi Polri yang dipimpin oleh Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Dr. Krishna Murti, S.I.K., M.Si., bersama Brigjen Pol Dodied Prasetyo Aji, S.I.K., M.H., mengikuti pertemuan ASEAN SOMTC Working Group on Arms Smuggling (WG on AS) ke-7, Selasa 8 April 2025.
Pertemuan ini berlangsung di Sihanoukville, Kamboja dan bertujuan untuk membahas langkah strategis serta memperkuat kerja sama dalam upaya menanggulangi penyelundupan senjata di kawasan Asia Tenggara.
“Penyelundupan senjata di kawasan Asia Tenggara adalah masalah yang kompleks, mengingat tantangan geografis yang berbeda antar negara anggota ASEAN," ujarnya.
Baik dari sisi perbatasan darat maupun maritim. Hal ini membuka potensi jalur penyelundupan yang sulit untuk diatasi tanpa adanya kerja sama yang erat antar negara.
BACA JUGA:Pimpin Apel Pagi, Ini Disampaikan Kapolda Sumsel Ke Anggota dan PJU
Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh Negara Anggota ASEAN, ASEAN Sekretariat, serta Organisasi Internasional seperti UNRCPD dan NISEA, dan Timor Leste sebagai observer.
Diskusi juga mencakup berbagai isu penting, termasuk perbedaan kapasitas aparat penegak hukum di beberapa negara ASEAN dalam menangani masalah penyelundupan senjata.
Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, delegasi Indonesia turut menyampaikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat kerjasama antar negara.
Rekomendasi yang disampaikan termasuk mempercepat pertukaran informasi antara aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi senjata, serta penguatan pengawasan terhadap distribusi senjata api.
BACA JUGA:Beginilah Suasana Keseruan Open House di Rumah Dinas Kapolda Sumsel
BACA JUGA:Para Pejabat Polda Sumsel Datangi Griya Agung, Acara Apa?
Penting untuk memperketat pengawasan penjualan dan distribusi senjata api, serta memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan.
"Kami juga mendorong pemberdayaan BTNCLO yang sudah diterapkan di 13 Polda perbatasan untuk memastikan sistem pelaporan yang terpusat dan terpadu dalam memberantas penyelundupan senjata,” kata Krishna Murti.