GAWAT! Di Tengah Efisiensi Anggaran Pihak Ketiga Lahat Gelar Bimtek Diduga Bebani Dana Desa

Reporter: Bernat |

Editor: Bernat |

Senin , 28 Apr 2025 - 21:04

KERJASAMA : Tampak salinan kerjasama pihak penyelenggara bimtek Siskuesdes 2.0.7 kepada Pemdes-Ist/koranpalpres.com-

LAHAT, KORANPALPRES.COM – Di tengah upaya efisiensi anggaran nasional, Event Organizer (EO) atau pihak ketiga Praja Sriwijaya menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi operator dan perangkat desa se Kabupaten Lahat, terkait implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0.7 yanh diadakan di Lahat dan juga Batu Malang, Jawa Timur.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan operator dan perangkat dari seluruh desa di Kabupaten Lahat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran untuk mengikuti bimtek ini mencapai total sekitar Rp14.000.000 per peserta yang dibebankan pada anggaran masing-masing desa.

Pelaksanaan bimtek ini menuai sorotan, karena dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Pusat telah mengimbau untuk meniadakan kegiatan bimtek atau studi banding yang lebih mengarah pada pelesiran ke luar daerah, guna mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk program-program pembangunan langsung di desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 72, disebutkan bahwa Dana Desa harus digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan Dana Desa diatur lebih ketat melalui Peraturan Menteri Keuangan dan regulasi teknis lainnya, termasuk larangan penggunaan dana secara tidak efektif.

Hal ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai efektifitas dan urgensi, pelaksanaan bimtek di tengah kebijakan pengetatan penggunaan dana publik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DPMDes Kabupaten Lahat belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme, pertanggungjawaban anggaran dan tujuan spesifik dari pelaksanaan bimtek di luar daerah tersebut.

Penjelasan Dasar Hukum:

gawat! di tengah efisiensi anggaran pihak ketiga lahat gelar bimtek diduga bebani dana desa                            lahat, koranpalpres.com – di tengah upaya efisiensi anggaran nasional, event organizer (eo) atau pihak ketiga praja sriwijaya menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi operator dan perangkat desa se kabupaten lahat, terkait implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) 2.0.7 yanh diadakan di lahat dan juga batu malang, jawa timur.
kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan operator dan perangkat dari seluruh desa di kabupaten lahat.
berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran untuk mengikuti bimtek ini mencapai total sekitar rp14.000.000 per peserta yang dibebankan pada anggaran masing-masing desa.
pelaksanaan bimtek ini menuai sorotan, karena dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ditegaskan oleh presiden prabowo subianto.
baca juga:kecamatan tanjung sakti pumu lahat bentuk pengurus koperasi merah putih, ini areal sektoralnya
baca juga:alhamdulillah, kabupaten lahat raih juara umum lll stqh tingkat provinsi sumsel, ini kata wabup
pemerintah pusat telah mengimbau untuk meniadakan kegiatan bimtek atau studi banding yang lebih mengarah pada pelesiran ke luar daerah, guna mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk program-program pembangunan langsung di desa.
dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya pasal 72, disebutkan bahwa dana desa harus digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
pemanfaatan dana desa diatur lebih ketat melalui peraturan menteri keuangan dan regulasi teknis lainnya, termasuk larangan penggunaan dana secara tidak efektif.
hal ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai efektifitas dan urgensi, pelaksanaan bimtek di tengah kebijakan pengetatan penggunaan dana publik.
baca juga:kapolres lahat pimpin mutasi 3 kapolsek, berikut ini nama-namanya
baca juga:alhamdulillah, kabupaten lahat bakal miliki dewan pengupah, cecep: berpihak kepada buruh
hingga berita ini diturunkan, pihak dpmdes kabupaten lahat belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme, pertanggungjawaban anggaran dan tujuan spesifik dari pelaksanaan bimtek di luar daerah tersebut.
penjelasan dasar hukum:
1. undang-undang desa no. 6 tahun 2014 
   - pasal 72: dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.  
   - pemanfaatannya harus mengutamakan kepentingan desa, bukan untuk kebutuhan yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan dasar dan pembangunan desa.
baca juga:usai dikunjungi ‘orang dekat’ presiden, bupati lahat gercep poles situs megalitik tinggihari
baca juga:tips dinas tphp lahat atasi hama padi musim pancaroba wajib diketahui petani, apa saja itu
2. kebijakan nasional terkin 
   - presiden prabowo subianto mengarahkan agar kegiatan-kegiatan seperti studi banding, bimtek ke luar kota yang lebih bersifat pelesiran, dikurangi atau ditiadakan untuk efisiensi apbd dan dana desa.
3. peraturan menteri keuangan  
   - dana desa dilarang digunakan untuk kegiatan yang tidak memiliki manfaat langsung bagi desa dan masyarakat, termasuk perjalanan dinas yang tidak relevan.