BANYUASIN, KORANPALPRES.COM - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuasin di wakili Kepala Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Banyuasin Gunawan, S.H. menghadiri Kegiatan Kegiatan Panen Jagung bersama Kuartal II di PT Sawit Sari Mandiri, Kamis 5 Juni 2025. 

Giat ini berlangsung di Lahan PT. Sawit Sari Mandiri, Desa Sungai Rengit Murni, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin pada pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai.

"Adapun giat ini merupakan salah satu Program Pemerintah yaitu program swasembada pangan tahun 2025," ujar Kasi Intel Kejari Banyuasin, Didi Aditya Rustanto, S.H., M.H. 

Program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. 

BACA JUGA:Penyidik Kejati Sumsel Lakukan Penahanan Terhadap 2 Orang Tersangka, Apa Kasusnya

BACA JUGA:Kejati Sumsel Gelar Pra Musrenbang di Wilayahnya, Pejabat Tinggi Ini Memimpinnya, Ini Wajahnya

Tak hanya melibatkan lembaga pertanian namun juga melibatkan Polri sebagai lembaga negara, dan kementerian lainnya.

Yang bersama-sama membina penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai di tingkat kabupaten/kota, termasuk dalam upaya meningkatkan produksi jagung melalui penyediaan benih, pupuk, hingga sarana pertanian.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin melalui Tim Intelijen menghadiri kegiatan Gerakan Pangan Murah atau Operasi Pasar Murah, Rabu 4 Juni 2025. 

Serta Pelayanan Prima Terpadu yang diselenggarakan di Lapangan Bola, Jalan Ariyyad, Kelurahan Kayuara Kuning, Kecamatan Banyuasin III.

BACA JUGA:Kembali Kejati Sumsel Gelar JMS, Ini Sekolah Yang disasarnya

BACA JUGA:Tim Tabur Kejati Sumsel Amankan Seorang DPO, Kasua Apakah itu?

"Kegiatan ini diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kestabilan harga bahan pokok sekaligus memperluas akses pelayanan publik langsung kepada masyarakat," ujar Kasi Intel Kejari Banyuasin, P. Jefri Leo Candra, S.H.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Banyuasin, Ibu Netta Indian, S.P., Camat Banyuasin III, jajaran Forkopimda, dan unsur pelaksana pelayanan lintas sektor.