Sengketa Kepemilikan Lahan Pulau Kemaro Mencuat, Pemkot Palembang Siap Cari Solusi Damai dan Berkeadilan

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Sabtu , 05 Jul 2025 - 18:59

Wakil Walikota Palembang Prima Salam (kanan) menerima audiensi para ahli waris Zuriat Ki Marogan.--pemkot palembang

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berkomitmen mencarikan solusi damai dan berkeadilan terkait persoalan sengketa kepemilikan lahan Pulau Kemaro.

Menyusul kembali menghangatnya permasalahan kepemilikan lahan di atas delta kecil di perairan Sungai Musi yang terletak sekitar 6 km dari Jembatan Ampera itu.

Komitmen Pemkot Palembang itu ditegaskan Wakil Walikota Palembang Prima Salam saat menerima audiensi para Ahli Waris (Zuriat) Ki Marogan di Ruang Rapat II Setda Kota Palembang, Senin 30 Juni 2025.

Untuk membuktikan komitmen tersebut, Prima Salam secara langsung menyatakan bahwa pihaknya membuka lebar ruang dialog demi kemaslahatan bersama.

“Kita ingin duduk bersama, membangun niat baik dan mencari jalan keluar terbaik,” tegas Prima Salam.

Lebih lanjut dikatakannya, apabila memang milik Zuriat Ki Maroga maka selanjutnya akan dibicarakan tawaran wakaf produktif.

“Intinya kita tidak menginginkan adanya konflik berkepanjangan,” tutur Prima Salam.

Ia menambahkan, Pemkot Palembang sendiri berharap permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan bisa menjadi momentum penguatan identitas budaya dan religi kota.

“Apabila semua pihak bersatu, saya yakin Pulau Kemaro bisa jadi destinasi wisata unggulan Kota Palembang berbasis sejarah dan syariah,” tukasnya.

Di kesempatan itu, Zuriat Ki Marogan yang diwakili Memet Ahmad menyampaikan dukungan terhadap pengembangan Pulau Kemaro sebagai kawasan wisata baru, selama tetap menjunjung nilai-nilai syariat Islam.

sengketa kepemilikan lahan pulau kemaro mencuat, pemkot palembang siap cari solusi damai dan berkeadilan                            palembang, koranpalpres.com – pemerintah kota (pemkot) palembang berkomitmen mencarikan solusi damai dan berkeadilan terkait persoalan sengketa kepemilikan lahan pulau kemaro. 
menyusul kembali menghangatnya permasalahan kepemilikan lahan di atas delta kecil di perairan sungai musi yang terletak sekitar 6 km dari jembatan ampera itu.
komitmen pemkot palembang itu ditegaskan wakil walikota palembang prima salam saat menerima audiensi para ahli waris (zuriat) ki marogan di ruang rapat ii setda kota palembang, senin 30 juni 2025.
untuk membuktikan komitmen tersebut, prima salam secara langsung menyatakan bahwa pihaknya membuka lebar ruang dialog demi kemaslahatan bersama.
baca juga:cerita cinta paling baper! legenda pulo kemaro bakal hadir di museum smb ii, malmingan dijamin anti boring
baca juga:mengenal 5 fakta menakjubkan pulau kemaro, destinasi wisata di palembang yang populer!
“kita ingin duduk bersama, membangun niat baik dan mencari jalan keluar terbaik,” tegas prima salam. 
lebih lanjut dikatakannya, apabila memang milik zuriat ki maroga maka selanjutnya akan dibicarakan tawaran wakaf produktif. 
“intinya kita tidak menginginkan adanya konflik berkepanjangan,” tutur prima salam.
ia menambahkan, pemkot palembang sendiri berharap permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan bisa menjadi momentum penguatan identitas budaya dan religi kota.
baca juga:cerita di balik pulau kemaro, mirip kisah romeo dan juliet versi sumatera selatan
baca juga:catat jadwalnya! perayaan cap go meh 2024 panitia siapkan kapal gratis ke pulau kemaro
“apabila semua pihak bersatu, saya yakin pulau kemaro bisa jadi destinasi wisata unggulan kota palembang berbasis sejarah dan syariah,” tukasnya.
di kesempatan itu, zuriat ki marogan yang diwakili memet ahmad menyampaikan dukungan terhadap pengembangan pulau kemaro sebagai kawasan wisata baru, selama tetap menjunjung nilai-nilai syariat islam.
ia menegaskan bahwa pihaknya bukan menuntut ganti rugi atau jual-beli, melainkan pembangunan yang harus mengedepan syiar islam. 
“pulau kemaro itu warisan ulama besar (ki marogan) dan kami siap mewakafkan untuk kepentingan umat,” tegas memet diamini rombongan yang menyertainya.
baca juga:marogan foundation, bantu dhuafa dan mustadh’afin lewat pemberdayaan, beasiswa dan kemanusiaan
baca juga:3 acara warnai maulid nabi di masjid kiai muara ogan, nomor 3 bikin tetangga bahagia
ia menyarankan, pengelolaan lahan dapat melibatkan pemkot palembang, majelis ulama indonesia (mui), dan badan wakaf indonesia (bwi) sebagai nazir atau pengelola wakaf. 
lebih jauh memet menjelaskan, pulau kemaro seluas 87 hektare itu secara historis dan legal merupakan milik ki marogan.
legalitas kepemilikan itu sambung memet, dibuktikan dengan putusan mahkamah agung tahun 1987 dan putusan pengadilan negeri palembang.
“kemudian dokumen tanah tahun 1881 yang masih tersimpan dalam bahasa arab dan sudah diterjemahkan secara resmi,” imbuhnya.
baca juga:peluncuran buku sejarah nu sumsel 1926–2025 jadi pengingat bahwa perjuangan kiai dan santri tak pernah usai
baca juga:libatkan 7 tokoh! museum negeri sumsel segera tulis buku biografi kiai h delamat 
di sisi lain ia menyayangkan pulau kemaro yang selama ini justru lebih dikenal dengan kelentengnya, padahal sejarah islam-nya sangat kuat. 
“kami hanya ingin pengakuan dan pengelolaan bersama, akan tetapi apabila tuntutan tidak ditanggapi, kami siap tempuh jalur hukum,” pungkasnya.