Entaskan RTLH, Pemkab OKU Timur Usulkan Bedah Rumah Lewat Dana Desa

Reporter: Arman |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Kamis , 17 Jul 2025 - 19:56

Entaskan RTLH, Pemkab OKU Timur Usulkan Bedah Rumah Lewat Dana Desa--bacakoranpalpres

MARTAPURA, KORANPALPRES.COM - Pemerintah Kabupaten OKU Timur menghadapi pekerjaan rumah besar dalam mengentaskan persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) yang hingga kini masih menyisakan sekitar 5.000 unit.

Minimnya dukungan anggaran dari pusat membuat upaya rehabilitasi rumah warga kurang mampu berjalan sangat lamban.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) OKU Timur, Danan Rachmat, menyebutkan bahwa hingga pertengahan 2025 belum ada kabar terkait alokasi bantuan program bedah rumah dari pemerintah pusat.

Sementara dari sisi anggaran daerah, jumlah rumah yang bisa direhabilitasi tahun ini masih sangat terbatas.

“Dari APBD murni hanya delapan unit yang bisa kami tangani. Tambahan dari APBD Perubahan serta dana aspirasi dan CSR masing-masing sepuluh unit. Jadi totalnya belum sampai 30 unit. Angka itu jelas jauh dari kebutuhan,” kata Danan saat ditemui, Kamis (17/7/2025).

Namun alih-alih menyerah, Danan mulai mencari cara di luar skema anggaran konvensional.

Ia melihat potensi besar yang bisa digerakkan dari Dana Desa (DD) yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan di tingkat desa.

Menurut Danan, jika seluruh desa di OKU Timur mau menyisihkan sebagian kecil anggarannya untuk program RTLH, maka persoalan ini bisa dituntaskan hanya dalam dua tahun.

“Bayangkan, ada lebih dari 300 desa di OKU Timur. Kalau satu desa bisa membiayai rehabilitasi 10 rumah saja per tahun, kita punya 3.000 rumah yang bisa diperbaiki dalam setahun. Dalam dua tahun, persoalan 5.000-an unit RTLH itu bisa selesai,” jelasnya.

Dengan asumsi biaya per rumah sekitar Rp20 juta, maka dibutuhkan dana Rp200 juta per desa untuk menyasar 10 unit RTLH per tahun.

entaskan rtlh, pemkab oku timur usulkan bedah rumah lewat dana desa                            martapura, koranpalpres.com - pemerintah kabupaten oku timur menghadapi pekerjaan rumah besar dalam mengentaskan persoalan rumah tidak layak huni (rtlh) yang hingga kini masih menyisakan sekitar 5.000 unit.
minimnya dukungan anggaran dari pusat membuat upaya rehabilitasi rumah warga kurang mampu berjalan sangat lamban.
kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman (pkp) oku timur, danan rachmat, menyebutkan bahwa hingga pertengahan 2025 belum ada kabar terkait alokasi bantuan program bedah rumah dari pemerintah pusat.
sementara dari sisi anggaran daerah, jumlah rumah yang bisa direhabilitasi tahun ini masih sangat terbatas.
baca juga:target zero rtlh, warga di oku timur terharu menerima bantuan program bedah rumah oleh pemerintah
baca juga:rehab 2.389 rtlh di sumbagsel, sejahterakan masyarakat dan prajurit
“dari apbd murni hanya delapan unit yang bisa kami tangani. tambahan dari apbd perubahan serta dana aspirasi dan csr masing-masing sepuluh unit. jadi totalnya belum sampai 30 unit. angka itu jelas jauh dari kebutuhan,” kata danan saat ditemui, kamis (17/7/2025).
namun alih-alih menyerah, danan mulai mencari cara di luar skema anggaran konvensional.
ia melihat potensi besar yang bisa digerakkan dari dana desa (dd) yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan di tingkat desa.
menurut danan, jika seluruh desa di oku timur mau menyisihkan sebagian kecil anggarannya untuk program rtlh, maka persoalan ini bisa dituntaskan hanya dalam dua tahun.
baca juga:23 unit rtlh warga desa nanjungan dapat bantuan bedah rumah, ini harapan kades
baca juga:bukan mimpi! gubernur herman deru target 2500 rtlh se-sumsel rampung dibedah dalam 100 hari
“bayangkan, ada lebih dari 300 desa di oku timur. kalau satu desa bisa membiayai rehabilitasi 10 rumah saja per tahun, kita punya 3.000 rumah yang bisa diperbaiki dalam setahun. dalam dua tahun, persoalan 5.000-an unit rtlh itu bisa selesai,” jelasnya.
dengan asumsi biaya per rumah sekitar rp20 juta, maka dibutuhkan dana rp200 juta per desa untuk menyasar 10 unit rtlh per tahun.
dari postur dana desa yang rata-rata mencapai rp1 miliar per desa, alokasi tersebut dinilai masih sangat memungkinkan tanpa mengorbankan program prioritas desa lainnya.
“inilah pentingnya komitmen bersama. jika kepala desa dan perangkatnya sepakat, kami dari dinas siap mendampingi secara teknis. saya yakin, dua tahun ke depan kita bisa deklarasikan oku timur bebas rtlh,” ujar danan optimistis.
baca juga:hadiri groundbreaking rumah layak huni, wabup lahat: terdata masih ada 16.538 rtlh
baca juga:kodim lahat bangun 1 titik sumur bor dan 5 rtlh basemah program danrem, ini kata dandim 
tak hanya mengandalkan dana desa, danan juga mengajak kolaborasi lintas sektor melalui dana aspirasi, csr perusahaan, dan peran aktif masyarakat dalam semangat gotong royong.
“masalah rumah ini bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga martabat, kesehatan, dan masa depan keluarga. mari kita bantu sesama. kalau kita bersatu, impian menciptakan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat bukan hal yang mustahil,” pungkasnya.