Kejari Ogan Ilir Tetapkan 1 Tersangka Mafia Tanah, Ini Tampang dan Perannya

Reporter: Muhammad Wijdan |

Editor: Muhammad Wijdan |

Selasa , 22 Jul 2025 - 20:53

Kejari Ogan Ilir Tetapkan 1 Tersangka Mafia Tanah, Ini Tampang dan Perannya-Wijdan koranpalpres.com-

OGAN ILIR, KORANPALPRES.COM - Setelah sekian lama bergulir, akhirnya kasus mafia tanah di Kabupaten Ogan Ilir menemukan titik terang, satu tersangka ditetapkan Kejaksaan Negeri atau Kejari Ogan Ilir.

Tersangka tersebut inisial L, mantan Kepala Desa Kayuara Batu, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim.

"Kita telah melakukan penyidikan intensif terhadap dugaan tindak pidana mafia tanah atau korupsi berupa penyerobotan tanah negara yang di jual beli secara ilegal," ungkap Kasi Pidsus Kejari Ogan Ilir, Assarofi.

Dikatakan dia, tanah negara seluas 11.541,6 hektar dalam Kawasan Hutan yang dapat di Konversi di wilayah Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dan sebagian Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim.

"Berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No: TAP-06/L6 24/Fd. 1/07/2025 tanggal 22 Juli 2025, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menetapkan tersangka L," paparnya.

"Dan berdasarkan surat perintah penahan, Nomor Print-06/L 6.24/Fd. 1/07/2025 tanggal 22 Juli 2025, terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung 22 juli 2025 s/d 10 agustus 2025 di rutan pakjo palembang," sambungnya.

Tersangka diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

Ini tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo.

Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kejari ogan ilir tetapkan 1 tersangka mafia tanah, ini tampang dan perannya                            ogan ilir, koranpalpres.com - setelah sekian lama bergulir, akhirnya kasus mafia tanah di kabupaten ogan ilir menemukan titik terang, satu tersangka ditetapkan kejaksaan negeri atau kejari ogan ilir.
tersangka tersebut inisial l, mantan kepala desa kayuara batu, kecamatan muara belida, kabupaten muara enim.
"kita telah melakukan penyidikan intensif terhadap dugaan tindak pidana mafia tanah atau korupsi berupa penyerobotan tanah negara yang di jual beli secara ilegal," ungkap kasi pidsus kejari ogan ilir, assarofi.
dikatakan dia, tanah negara seluas 11.541,6 hektar dalam kawasan hutan yang dapat di konversi di wilayah kecamatan indralaya utara, kabupaten ogan ilir, dan sebagian kecamatan muara belida, kabupaten muara enim.
baca juga:waduh! 86 jiwa di palembang kehilangan tempat tinggal, ini penyebabnya
baca juga:mendengarkan kicauan perkutut lurah konon mendatangkan rezeki, benarkah?
"berdasarkan surat penetapan tersangka no: tap-06/l6 24/fd. 1/07/2025 tanggal 22 juli 2025, kejaksaan negeri ogan ilir menetapkan tersangka l," paparnya.
"dan berdasarkan surat perintah penahan, nomor print-06/l 6.24/fd. 1/07/2025 tanggal 22 juli 2025, terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung 22 juli 2025 s/d 10 agustus 2025 di rutan pakjo palembang," sambungnya. 
tersangka diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999.
ini tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana jo.
baca juga:komunitas ojol palembang dan pekanbaru dukung komisi 20 persen: stabil, wajar dan bermanfaat
baca juga:kejari ogan ilir akan tetapkan tersangka, isunya mantan pejabat penting, ayo tebak kasus apa? 
pasal 64 kitab undang-undang hukum pidana subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana jo. pasal 64 kitab undang-undang hukum pidana
"penyidikan ini menelusuri keterlibatan sejumlah pihak, termasuk beberapa oknum kepala desa, yakni l (mantan kepala desa kayuarabatu)," katanya. 
ia diduga secara melawan hukum telah menerbitkan dan menggunakan surat pengakuan hak (sph) palsu di atas lahan negara yang masih berstatus kawasan hutan.
baca juga:laptop acer terbaik 2025, cocok untuk pelajar, profesional, hingga gamers
baca juga:pln uip sumbagsel gelar seminar kewirausahaan inspiratif untuk tingkatkan inovasi dan kemandirian pegawai
"sampai dengan saat ini penyidik telah memerika saksi-saksi secara intensi sebanyak 63 orang," tegasnya.
tanah-tanah tersebut kemudian dijual kepada pihak lain secara perorangan/orang perorangan, antara lain telah menyamarkan asal-usul tanah dalam kawasan hutan, dengan nilai total transaksi mencapai sekitar rp29 miliar.
"lahan yang dijual itu kemudian ditanami kelapa sawit, padahal berada dalam kawasan hutan negara berdasarkan keputusan menteri lhk nomor sk.6600/menlhk-pktl/kuh/pla.2/10/2021," bebernya.
selain melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan pengelolaan keuangan negara, para pelaku juga diduga menghindari kewajiban menyetorkan/melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (pnbp) senilai rp14 miliar.
baca juga:wabup lahat hadiri sekaligus ikuti peluncuran 80.000 kopdes merah putih, ini pintanya
baca juga:lesung batu satu-satunya desa manfaatkan perkarangan rumah, wabup lahat: apresiasi inovasi pemdes
"ini seharusnya dibayarkan ke kas negara atas penggunaan kawasan hutan tersebut," tegasnya.
kejaksaan juga menemukan indikasi pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang jabatan, serta gratifikasi kepada para pejabat desa untuk mempercepat proses legalisasi lahan yang sebenarnya tidak memiliki dasar hukum.
"kasus ini menjadi bukti nyata bahwa praktik mafia tanah, terutama yang melibatkan aparat desa, masih menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum dan perlindungan aset negara," jelasnya.
kejaksaan negeri ogan ilir menegaskan komitmennya dalam menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hukum, khususnya yang merugikan keuangan negara dan merusak tatanan tata kelola pemerintahan desa.
baca juga:5 laptop dengan intel core i7 termurah 2025, performa ngebut kerja lancar!
baca juga:alhamdulillah, kelurahan rdpjka bandar agung distribusi bantuan beras bulog ke warga 
"proses hukum akan dilakukan secara transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik," imbuhnya.
masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi tanah.
"khususnya di wilayah yang status hukumnya masih dalam kawasan hutan atau belum memiliki legalitas formal dari pemerintah," pungkasnya didamping kasi intel pandu dan para penyidik.