PRABUMULIH, KORANPALPRES.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Prabumulih, Senin 4 Agustus 2025 memanggil pihak RS Bunda Prabumulih.

Hal ini buntut dari insiden dugaan penundaan operasi pasien yang menimpa anak walikota Prabumulih. 

Yang menyebabkan terjadinya viral di berbagai media sosial serta pemberitaan dikalangan wartawan. Sehingga menjadi perhatian serius publik mengenai kasus tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Prabumulih itu, pihak RS Bunda datang langsung yakni Direktur Utama PT AR Muhammad sekaligus pengelola RS Bunda Prabumulih, dr H A Rachman SPOG MM.

BACA JUGA:DPRD Prabumulih Siap Bahas Raperda LPJ Wali Kota 2024, Jadwal Segera Ditentukan

BACA JUGA:Ini Permintaan DPRD Prabumulih Dalam HUT Bhayangkara Ke-79 Kepada Polres Prabumulih

Serta disaksikan Asisten 1 Dr Drs H Aris Priadi SH MSi dan Plt Kadinkes Prabumulih Djoko Listyano AP SKM.

Dalam pertemuan tersebut dr Rachman SPOG MM selaku pemilik RS Bunda mengungkapkan, pihaknya secara terbuka mengakui adanya kesalahan tim medisnya kurang maksimal dalam memberikan pelayanan pada saat kejadian.

"Sebagai bentuk evaluasi dan komitmen perbaikan kami telah memberikan sanksi tegas kepada pegawai saat kejadian," ujarnya. 

Masih kata dr H A Rachman SPOG MM, bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi kepada 18 pegawai.

BACA JUGA:Ketua DPRD Prabumulih Sebut Pelantikan PPPK Terbanyak Sepanjang Sejarah, Bukti Keseriusan Pemkot

BACA JUGA:Ketua DPRD Prabumulih Tinjau Jalan Pasar Subuh, Komitmen Kawal Aspirasi Warga

Bentuk sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari mutasi, penurunan jabatan, hingga nonaktif sementara dari tugas.

“Kita sudah mengadakan mutasi pak, sebanyak 18 orang. Ada yang dinonaktifkan, ada yang diturunkan jabatannya dan semua yang berjaga saat malam kejadian diganti. Inilah bentuk komitmen kami dalam memperbaiki pelayanan kesehatan menyeluruh di RS Bunda," ungkapnya.