Kurangi Beban Orangtua, DPRD Sumsel Minta Komite Sekolah Batasi Pungutan
MF Ridho Ingatkan Komite Sekolah SMAN 1 Sembawa Tak Andalkan Pungutan-Rosalini koranpalpres.com-
KORANPALPRES.COM - PIHAK komite sekolah diminta mengurangi pungutan-pungutan kepada siswa untuk mengurangi beban para orangtua/wali murid.
Permintaan tersebut dilontarkan Koordinator Dapil X DPRD Sumsel, Ir H Muhamad F Ridho, ST., MT saat berdialog dengan pihak SMAN 1 Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Kamis (21/8/2025).
Dialog dan kunjungan ke SMAN 1 Sembawa dilakukan Dapil X DPRD Sumsel dalam rangka reses masa sidang III tahun 2025.
Kegiatan reses yang berlangsung pada 21 hingga 28 Agustus 2025 diikuti Ir H Muhammad F Ridho, ST., MT (Partai Demokrat) sebagai koordinator dengan anggota Nadia Basjir, SE (Partai Golkar); H Nasrul Halim, SH (PKB); Muhammad Nasir, S.Si (Partai Golkar); Achmad Khadafi (Partai Gerindra), dan Ade Pramanja, SH (Partai Nasdem).
BACA JUGA:Reses DPRD Sumsel: Warga Keluhkan Puskesmas Ariodillah Minim Lahan Parkir
BACA JUGA:Pejabat Kejati Sumsel Ini Hadir di Rapat Paripurna XIX DPRD Sumsel, Siapa?
Kunjungan Dapil X DPRD Sumsel di SMAN 1 Sembawa disambut Kepala SMAN 1 Sembawa Dra Hj. Ria Wilastri, MM, jajaran guru, siswa, dan komite sekolah. Turut hadir Camat Sembawa Drs. Erman Taufik, MM.
Pada pertemuan inilah Ridho meminta pihak sekolah, dalam hal ini komite sekolah, untuk mengurangi pungutan ke wali siswa.
“Karena untuk pembangunan adalah kewajiban pemerintah, dan pemerintah sudah berupaya mengurangi beban orangtua siswa.
Untuk itu diminta, terkait pembangunan harus dibuat usulan ke pemerintah. Biarlah pemerintah yang membangunkannya,” tegas Ridho.
BACA JUGA:Ada Danrem Gapo di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Untuk Apa?
BACA JUGA:Kapolda Sumsel Hadiri Undangan Ketua DPRD Sumsel, Acara Apa?
Ridho juga minta agar komite sekolah tidak mengandalkan sumbangan dari orangtua siswa. Apalagi untuk sekolah sudah ada dana BOS dan ada dana dari Dinas Pendidikan.
“Nanti akan kami sampaikan ke Pak Gubernur, dana komite sekolah nih jangan terlalu lah, jangan membebani orangtua siswa. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, terutama di kabupaten. Di Kabupaten itu 90 persen petani yang mengambil upahan,” tukas Ridho.