Betulkah Reses Dewan Kesempatan Warga Mengawal Pembangunan? Ini Kata Dosen Unitas Palembang

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Senin , 01 Sep 2025 - 20:51

Artikel berjudul “Reses Dewan: Kesempatan Warga Mengawal Pembangunan” ini ditulis oleh Enasty Pratiwi Wulandari ST MT, Dosen Teknis Mesin, Universitas Tamansiswa (Unitas) Palembang.--rosalini koranpalpres.com

Artikel berjudul “Reses Dewan: Kesempatan Warga Mengawal Pembangunan” ini ditulis oleh Enasty Pratiwi Wulandari ST MT, Dosen Teknis Mesin, Universitas Tamansiswa (Unitas) Palembang.

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Reses dewan adalah momen strategis saat anggota dewan “pulang kampung”, mereka tidak sekadar bertemu warga.

Ini adalah momen mendengar aspirasi secara langsung—mulai dari jalan rusak, sekolah yang kekurangan fasilitas, hingga peluang ekonomi yang perlu diperkuat.

Dari sini lahirlah dana aspirasi atau pokok pikiran, anggaran untuk mewujudkan aspirasi warga ke dalam pembangunan daerah.

Namun, praktiknya penyampaian aspirasi warga ini masih menghadapi kendala: banyak warga bingung jalur penyampaian, sebagian tidak tahu cara menyampaikan aspirasi, dan beberapa tidak mampu mengakses laporan hasil reses.

Akibatnya, suara masyarakat sering berhenti di tingkat bawah dan tidak sampai ke ruang kebijakan.

Dasar hukum reses diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang kemudian diperbarui dengan UU No. 13 Tahun 2019.

Serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 terkait integrasi aspirasi masyarakat ke dalam rencana pembangunan daerah.

Regulasi ini cukup memadai, namun tantangan nyata tetap ada pada konsistensi pelaksanaan, akses informasi, dan tindak lanjut usulan warga.

Digitalisasi Musrenbang menjadi salah satu solusi.

betulkah reses dewan kesempatan warga mengawal pembangunan? ini kata dosen unitas palembang                            artikel berjudul “reses dewan: kesempatan warga mengawal pembangunan” ini ditulis oleh enasty pratiwi wulandari st mt, dosen teknis mesin, universitas tamansiswa (unitas) palembang.
palembang, koranpalpres.com - reses dewan adalah momen strategis saat anggota dewan “pulang kampung”, mereka tidak sekadar bertemu warga. 
ini adalah momen mendengar aspirasi secara langsung—mulai dari jalan rusak, sekolah yang kekurangan fasilitas, hingga peluang ekonomi yang perlu diperkuat. 
dari sini lahirlah dana aspirasi atau pokok pikiran, anggaran untuk mewujudkan aspirasi warga ke dalam pembangunan daerah.
baca juga:reses di oki, mely poyenda janjikan upaya pengecoran jalan desa lubuk makmur
baca juga:reses di ogan ilir, sri sutandi dorong pdam masuk desa penyangga palembang
namun, praktiknya penyampaian aspirasi warga ini masih menghadapi kendala: banyak warga bingung jalur penyampaian, sebagian tidak tahu cara menyampaikan aspirasi, dan beberapa tidak mampu mengakses laporan hasil reses. 
akibatnya, suara masyarakat sering berhenti di tingkat bawah dan tidak sampai ke ruang kebijakan.
dasar hukum reses diatur dalam uu no. 17 tahun 2014 tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd (uu md3), yang kemudian diperbarui dengan uu no. 13 tahun 2019.
serta diatur lebih lanjut dalam peraturan dpr ri no. 1 tahun 2020 dan permendagri no. 86 tahun 2017 terkait integrasi aspirasi masyarakat ke dalam rencana pembangunan daerah. 
baca juga:reses dapil i di plaju ulu, warga sampaikan keluhan pkh hingga tpu penuh
baca juga:reses dprd sumsel dapil ii: warga minta lampu jalan, jembatan, dan solusi banjir
regulasi ini cukup memadai, namun tantangan nyata tetap ada pada konsistensi pelaksanaan, akses informasi, dan tindak lanjut usulan warga.
digitalisasi musrenbang menjadi salah satu solusi. 
beberapa daerah telah menghadirkan platform digital seperti e-musrenbang di jakarta dan sipd di jawa barat, yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi kapan saja dan memantau tindak lanjutnya. 
namun, liputan media menunjukkan bahwa sebagian warga, termasuk di jakarta, masih merasa akuntabilitas laporan dpr kurang terasa. 
baca juga:reses dprd provinsi sumsel, kades jagabaya lahat sampaikan aspirasi, ini pintanya
baca juga:reses dprd sumsel: warga tanjung lago usulkan pembangunan gedung camat
informasi yang tersedia terbatas, sulit diakses, atau belum memberikan transparansi penuh. 
meski demikian, ini memiliki peluang besar jika dilakukan pengembangan lebih lanjut agar fitur platform—dari dokumentasi usulan, pelacakan tindak lanjut, pelaporan, hingga evaluasi —berfungsi optimal.
sehingga aspirasi warga dapat benar-benar terwujud menjadi program nyata yang efektif, tepat sasaran, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. 
musrenbang yang terbuka, bahkan daring, memungkinkan warga memantau setiap tahap realisasi. 
baca juga:reses dprd sumsel: warga keluhkan puskesmas ariodillah minim lahan parkir
baca juga:serap aspirasi masyarakat, wakil ketua iii dprd muba reses ke desa beji mulyo 
mengawal hasil reses serta dana aspirasi juga bisa dilakukan melalui musrenbang, laporan reses, audit bpk/inspektorat, situs dprd, media, dan lsm.
penguatan edukasi publik juga krusial. 
warga perlu memahami prosedur reses dan musrenbang, mengetahui cara menyampaikan aspirasi, dan memantau tindak lanjutnya. 
kesadaran ini memperkuat partisipasi serta kontrol publik, memastikan suara rakyat tidak hanya terdengar, tetapi benar-benar menjadi dasar kebijakan.
baca juga:reses ke desa srikaton, dprd oku timur dapat desakan perbaikan irigasi pertanian
baca juga:reses dprd lahat dapil 4 masih berkutat soal infrastruktur, apa saja itu
pembaruan mekanisme ini juga relevan untuk generasi z, yang pada pemilu 2029 akan menjadi mayoritas pemilih (17–32 tahun). 
generasi yang melek teknologi ini terbiasa dengan transparansi dan kecepatan informasi, sehingga inovasi digital dan edukasi publik menjadi kunci agar wakil rakyat dapat memenuhi ekspektasi mereka.
fenomena demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di indonesia juga menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik kerap muncul ketika saluran resmi partisipasi dan penyaluran aspirasi dianggap tidak efektif. 
demonstrasi menjadi ekspresi dari warga yang merasa tidak didengar, menegaskan pentingnya reses, digitalisasi aspirasi, dan edukasi publik sebagai sarana legal dan konstruktif untuk menyalurkan pendapat, menuntut transparansi, dan memantau implementasi kebijakan secara langsung. 
baca juga:reses anggota dprd lahat dapil 7 sambangi pt lonsum, kira-kira ada apa ya 
baca juga:reses diskusi terkait csr dan hgu, dprd lahat dapil 7 inginkan warga sejahtera, ini pintanya
dengan mekanisme partisipasi yang kuat, warga dapat menyalurkan aspirasi melalui jalur resmi sebelum harus turun ke jalan, sehingga pembangunan dapat dijalankan lebih demokratis, terukur, dan akuntabel.
potensi besar terbuka bila digitalisasi ini dikembangkan secara merata di seluruh indonesia. 
platform aspirasi yang terintegrasi dari desa hingga pusat akan mempercepat pengumpulan data kebutuhan masyarakat, memperkuat koordinasi antar-instansi, dan memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam perencanaan pembangunan. 
transparansi berbasis digital juga akan menekan praktik manipulasi data, karena semua pihak—warga, dprd, pemerintah daerah, hingga lembaga pengawas—dapat mengakses informasi yang sama secara real time. 
baca juga:reses ke pt aditarwan, dprd lahat dapil 7 pertanyakan lahan plasma hingga csr, ini kata manager humas
baca juga:wahyu sanjaya anggota komisi xi dpr ri reses ke muara enim, wabup sumarni minta dukungan kelancaran psn
dengan begitu, digitalisasi aspirasi bukan hanya solusi teknis, tetapi fondasi transformasi tata kelola pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
dengan partisipasi aktif, kontrol publik yang kuat, pengembangan platform digital, dan edukasi masyarakat, reses dan dana aspirasi berperan nyata sebagai motor perubahan. 
suara rakyat tidak lagi berhenti sebagai catatan, tetapi diwujudkan dalam pembangunan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.