Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Guru di Daerah 3T(Tertinggal, Terdepan, Terluar)

Reporter: Saidul Aziz Mahendra |

Editor: M Iqbal |

Sabtu , 30 Dec 2023 - 07:15

Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Guru di Daerah 3T(Tertinggal, Terdepan, Terluar)--http://smkn3wonosari-gk.sch.id/

Kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan guru di daerah 3T telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.

* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Guru.

* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Guru di Daerah Terpencil, Daerah Khusus, dan Daerah Papua dan Papua Barat.

Kebijakan-kebijakan tersebut secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru di daerah 3T, meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T, mendorong guru untuk tetap mengajar di daerah 3T.

Pentingnya peningkatan kesejahteraan guru di daerah 3T oleh pemerintah, karena dari gaji guru honorer saja tidak cukup atau tidak sesuai dengan kinerja yang telah dilakukannya.

Kemudian rendahnya upah yang diberikan oleh pihak instansi kepada guru honorer membuat mereka kesulitan dalam mengajar di beberapa daerah terpencil yang di mana akan terkendala biaya hidup dan sulitnya transportasi.

Sekarang sudah ada kebijakan pemerintah dalam peralihan status guru honorer menjadi guru PPPK yang terdapat dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi nomor 70 Tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Pemerintah akan membuka pendaftaran “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja” (PPPK) guru, di mana setiap guru honorer yang memenuhi persyaratan diberikan batas waktu untuk mengikuti seleksi sebanyak 3 kali.

Oleh karena itu perlu ditegaskan lagi mengapa pentingnya meningkatkan sarana dan prasarana bagi guru-guru yang berada di daerah terpencil.

analisis kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan guru di daerah 3t(tertinggal, terdepan, terluar)                            guru mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan dan pengembangan generasi muda di indonesia. 
guru merupakan profesi yang sangat mulia. 
menurut undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 tentang guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
hampir semua guru honorer yang bekerja di wilayah 3t jauh dari kata kecukupan.
baca juga:uu nomor 31 tahun 1999: munculnya tindak korupsi oleh kader partai politik
baca juga:budaya politik di indonesia
seperti dari data yang telah dianalisa dan dari beberapa wawancara terhadap salah satu guru honorer terdapat nilai gaji guru honorer hanya berkisaran rp 500 ribu – rp 700 ribu/bulan yang terbilang rendah.
bahkan ada juga di beberapa bidang mereka tidak dibayar sama sekali. 
karena kesulitan ekonomi di daerah tersebut sehingga pemerintah tidak dapat menurunkan dana kepada pihak instansi sekolah untuk membayar gaji guru honorer. 
artikel ini bertujuan membahas kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru di daerah terpencil.
baca juga:6 tips memilih homeschooling untuk anak, yuk simak! para orang tua wajib tau
baca juga:detak jantung dan nafas bangsaku menjelang pemilu
pemerintah perlu memberikan penghasilan tambahan yang layak bagi guru honorer di daerah 3t agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
sehingga guru yang diberikan kesejahteraan oleh pemerintah akan memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja dan memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada siswa.
kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan guru di daerah 3t telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
* peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 34 tahun 2012 tentang kriteria daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
baca juga:ini 7 fakta menarik tentang provinsi riau, ada perpustakaaan megah dan sungai terdalam di indonesia 
baca juga:pemkot palembang siap kembangkan wisata alam punti kayu, ini kata pj walikota palembang 
* peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 19 tahun 2017 tentang standar guru.
* peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 30 tahun 2019 tentang pemberian tunjangan khusus guru di daerah terpencil, daerah khusus, dan daerah papua dan papua barat.
kebijakan-kebijakan tersebut secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru di daerah 3t, meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3t, mendorong guru untuk tetap mengajar di daerah 3t.
pentingnya peningkatan kesejahteraan guru di daerah 3t oleh pemerintah, karena dari gaji guru honorer saja tidak cukup atau tidak sesuai dengan kinerja yang telah dilakukannya.
baca juga:kampus terbaik di sumsel ini raih predikat perguruan tinggi menuju informatif
baca juga:analisis kebijakan pemindahan ibu kota negara ke kalimantan
kemudian rendahnya upah yang diberikan oleh pihak instansi kepada guru honorer membuat mereka kesulitan dalam mengajar di beberapa daerah terpencil yang di mana akan terkendala biaya hidup dan sulitnya transportasi.
sekarang sudah ada kebijakan pemerintah dalam peralihan status guru honorer menjadi guru pppk yang terdapat dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja pppk (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
pemerintah akan membuka pendaftaran “pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja” (pppk) guru, di mana setiap guru honorer yang memenuhi persyaratan diberikan batas waktu untuk mengikuti seleksi sebanyak 3 kali. 
oleh karena itu perlu ditegaskan lagi mengapa pentingnya meningkatkan sarana dan prasarana bagi guru-guru yang berada di daerah terpencil. 
baca juga:rahasia kulit cerah, 4 cara menghilangkan noda hitam di wajah, dijamin glowing
baca juga:papua membara! yang dikhawatirkan akhirnya terjadi, kerusuhan meluas hingga sentani dan abepura
mengganti sistem honorer menjadi sistem guru kontrak pppk, memperhatikan tingkat kesejahteraan guru sehingga para guru dapat meningkatkan kinerja dalam mengajar di daerah 3t dan dapat melahirkan anak-anak bangsa yang bermutu tinggi dan berkualitas untuk mengelola kehidupan bangsa indonesia kedepannya. 
guru yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk membentuk generasi emas indonesia yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di masa depan.
(penulis : saidul aziz mahendra/ mahasiswa ilmu politik universitas andalas)