Sirene Pejabat Tak Lagi Prioritas! Korlantas Polri Bekukan Penggunaan Sirene dan Rotator di Jalan Raya

Reporter: Ella Sulistiana |

Editor: Ella Sulistiana |

Senin , 22 Sep 2025 - 06:29

Sirene Pejabat Tak Lagi Prioritas! Korlantas Polri Bekukan Penggunaan Strobo di Jalan Raya--Kolase

KORANPALPRES.COM- Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengeluarkan kebijakan pembekuan sementara penggunaan sirene dan rotator di jalan raya.

Hal itu diungkapkan Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, SH, M.Hum.

Meski begitu, untuk pengawalan terhadap kendaraan pejabat tertentu tetap dilakukan, hanya saja penggunaan sirene dan strobo bukan menjadi prioritas.

“Kami menghentikan sementara penggunaan suara-suara itu, sembari dievaluasi secara menyeluruh. Pengawalan tetap bisa berjalan, hanya saja untuk penggunaan sirene dan strobo sifatnya dievaluasi. Kalau memang tidak prioritas, sebaiknya tidak dibunyikan,” ujar Kakorlantas yang dikutip dari laman Korlantas Polri.

Kakorlantas juga menegaskan untuk penggunaan sirene hanya kondisi yang benar-benar prioritas.

“Kalau pun digunakan, sirene itu untuk hal-hal khusus, tidak sembarangan. Sementara ini sifatnya himbauan agar tidak dipakai bila tidak mendesak,” katanya.

Langkah evaluasi yang ditempuh tersebut sebagai upaya Korlantas Polri menanggapi aspirasi masyarakat yang merasa terganggu dengan penggunaan sirene dan strobo.

Korlantas Polri saat ini juga melakukan evaluasi dengan mengatur ulang aturan mengenai penggunaan sirene dan rotator dengan tujuan menghindari penyalahgunaan.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 59 ayat (5), yang dengan jelas mengatur siapa saja yang berhak menggunakan rotator dan sirene:

1.Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sirene pejabat tak lagi prioritas! korlantas polri bekukan penggunaan sirene dan rotator di jalan raya                            koranpalpres.com- korps lalu lintas (korlantas) polri mengeluarkan kebijakan pembekuan sementara penggunaan sirene dan rotator di jalan raya.
hal itu diungkapkan kakorlantas polri irjen pol drs. agus suryonugroho, sh, m.hum. 
meski begitu, untuk pengawalan terhadap kendaraan pejabat tertentu tetap dilakukan, hanya saja penggunaan sirene dan strobo bukan menjadi prioritas. 
“kami menghentikan sementara penggunaan suara-suara itu, sembari dievaluasi secara menyeluruh. pengawalan tetap bisa berjalan, hanya saja untuk penggunaan sirene dan strobo sifatnya dievaluasi. kalau memang tidak prioritas, sebaiknya tidak dibunyikan,” ujar kakorlantas yang dikutip dari laman korlantas polri.
baca juga:ini ajakan korlantas polri untuk generasi muda jadi pelopor kesemalatan lalu lintas
baca juga:korlantas polri dan jasa raharja teken kerja sama, berikut tujuannya
kakorlantas juga menegaskan untuk penggunaan sirene hanya kondisi yang benar-benar prioritas.
“kalau pun digunakan, sirene itu untuk hal-hal khusus, tidak sembarangan. sementara ini sifatnya himbauan agar tidak dipakai bila tidak mendesak,” katanya.
langkah evaluasi yang ditempuh tersebut sebagai upaya korlantas polri menanggapi aspirasi masyarakat yang merasa terganggu dengan penggunaan sirene dan strobo.
korlantas polri saat ini juga melakukan evaluasi dengan mengatur ulang aturan mengenai penggunaan sirene dan rotator dengan tujuan menghindari penyalahgunaan.
baca juga:begini cara satlantas polrestabes palembang buat sadar masyarakat tentang peraturan lalu lintas
baca juga:peringatan rawan lakalantas minim, kelurahan ini minta pihak terkait pasang rambu
hal ini merujuk pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (uu llaj) pasal 59 ayat (5), yang dengan jelas mengatur siapa saja yang berhak menggunakan rotator dan sirene:
1.lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas kepolisian negara republik indonesia.
2.lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan tni, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah.
3.lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana llaj, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, penderek kendaraan, serta angkutan barang khusus.
baca juga:lakalantas sering terjadi di tol indra-prabu, pengelola tol ungkap hal ini
baca juga:sebanyak 3 pos polisi di palembang bakal direlokasi, ini penjelasan kasat lantas polrestabes palembang
sementara itu, istana kepresidenan juta turut memberikan tanggapan terkait maraknya gerakan “stop tot tot wuk wuk” di media sosial.
gerakan tersebut melayangkan protes terhadap penggunaan sirene dan strobo oleh kendaraan pejabat.
menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi menegaskan pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas tersebut secara berlebihan.
“jangan digunakan untuk sesuatu yang melampaui batas-batas wajar dan tetap kita harus memperhatikan dan menghormati pengguna jasa yang lain,” ungkapnya.
baca juga:dispora sumsel gelar haornas ke-42, luncurkan program sriwijaya gold untuk pembinaan atlet unggul
baca juga:kai divre iii palembang ajak sahabat disabilitas dan umkm meriahkan hut ke-80 pt kai, begini suasananya
prasetyo mengatakan aturan penggunaan sirene memang boleh tapi untuk kondisi tertentu tapi dalam pelaksanaannya harus menghargai ketertiban umum.
bahkan prasetyo juga mencontohkan presiden prabowo subianto yang disebut kerap memberi teladan dengan tidak selalu memakai sirine saat berkendara.
“bapak presiden sering ikut bermacet-macet, kalau pun lampu merah juga berhenti, ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru mencapai tempat tertentu. semangatnya itu,” ujarnya.
seperti diketahui lahirnya gerakan “stop tot tot wuk wuk” ini karena masyarakat menilai penggunaan strobo dan sirene kerap berlebihan dan tidak sesuai aturan.