Tak Terlu Izin, Ini Kata Kadiv Humas Polri Soal Kuesioner Yang Disebarkan Sebuah Lembaga Survei

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 03 Jan 2024 - 13:19

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho--humas

Agar menjalankan tugasnya mengawal dan menjaga pesta demokrasi bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan damai.

"Kita juga mengingatkan kepada seluruh personel Polri untuk menjaga netralitas diri dengan tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon, red) atau calon anggota legislatif (caleg) yang sedang berkompetisi," tegasnya.

Kembali ke netralitas Polri, Polri itu tidak boleh berpihak kepada salah satu paslon, kepada salah satu caleg, ya intinya tidak boleh terlibat politik praktis.

Pada Senin 1 Januari 2024 lalu, Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aria Bima, menyatakan bahwa sebuah lembaga survei harus meminta izin kepada kapolres setempat sebelum bisa menyebar kuesioner pertanyaan kepada responden.

Meski tak menyebut secara gamblang siapa kapolres dan lokasi pastinya, dia menilai hal tersebut dapat berbahaya bagi publik karena dapat menggiring realitas opini yang ada.

“Lembaga survei kalau mau menyebar kuesioner harus izin kapolres. Nanti kapolres baru ke bhabinkamtibmas dan waktu dapat izinnya 10 hari. Tempat sampelnya yang di mana, harus menurunkan kuesioner, sudah diketahui,” tandasnya.*

tak terlu izin, ini kata kadiv humas polri soal kuesioner yang disebarkan sebuah lembaga survei                            jakarta, koranpalpres.com - kepolisian negara republik indonesia (polri) memastikan bahwa sebuah lembaga survei tidak perlu izin untuk menyebarkan kuesioner kepada respondennya.
hal ini dikatakan langsung oleh kadiv humas polri, irjen pol sandi nugroho, rabu 3 januari 2024 kepada wartawan saat mengkonfirmasi hal tersebut. 
"kita memastikan bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan sebuah lembaga survei mendapatkan izin dari kapolres setempat untuk bisa menyebar kuesioner kepada respondennya," ujarnya. 
irjen pol sandi menerangkan, bahwa pihaknya tidak mempunyai kewenangan terkait permasalahan ataupun mengatur penyebaran kuesioner oleh lembaga survei kepada masyarakat.
baca juga:polres pagaralam buka layanan 'lapor pak kapolres' ke nomor 0811 7875 110 selama 24 jam
baca juga:kenal pamit pejabat lama dan baru, kapolda sumsel harapkan satu hal ini
"kita sampaikan hal itu, untuk menanggapi pernyataan tim pemenangan nasional (tpn) ganjar-mahfud soal izin sebar kuesioner," terang irjen pol sandi.
jadi ia menekankan bahwa lembaga survei yang ingin menyebarkan kuesioner, tentunya bukan merupakan ranah kepolisian. "dan kita pastikan itu tidak harus meminta izin pihak polisi," jelasnya. 
tugas yang dilakukan polri, kata irjen pol sandi yakni sebagai pengayom masyarakat dengan mengamankan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. "itulah tugas kita kepada masyarakat, terutama menjaga kamtibmas tetap aman dan kondusif," katanya. 
baca juga:bantu korban bencana banjir di muratara, begini gerak cepat kapolda sumsel
baca juga:pimpin sertijab pju dan polres jajaran, ini pesan disampaikan kapolda sumsel ke para pejabat lama dan baru
dalam kesempatan itu, irjen pol sandi turut mempertanyakan siapa kapolres yang pihak tpn ganjar-mahfud maksud. pasalnya, pernyataan tersebut dapat meresahkan publik.
maka dari itu, terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024, ia mengingatkan kepada seluruh personel.
agar menjalankan tugasnya mengawal dan menjaga pesta demokrasi bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan damai.
"kita juga mengingatkan kepada seluruh personel polri untuk menjaga netralitas diri dengan tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon, red) atau calon anggota legislatif (caleg) yang sedang berkompetisi," tegasnya. 
baca juga:akan menjabat wakapolresta bandar lampung, kapolres pagaralam sampaikan ucapan ini
baca juga:waduh! 1.000 kasus belum terungkap jadi pr polrestabes di tahun ini, tiga polsek jadi sorotan ungkap kasus
kembali ke netralitas polri, polri itu tidak boleh berpihak kepada salah satu paslon, kepada salah satu caleg, ya intinya tidak boleh terlibat politik praktis.
pada senin 1 januari 2024 lalu, ketua tim penjadwalan tim pemenangan nasional (tpn) ganjar-mahfud, aria bima, menyatakan bahwa sebuah lembaga survei harus meminta izin kepada kapolres setempat sebelum bisa menyebar kuesioner pertanyaan kepada responden.
meski tak menyebut secara gamblang siapa kapolres dan lokasi pastinya, dia menilai hal tersebut dapat berbahaya bagi publik karena dapat menggiring realitas opini yang ada.
“lembaga survei kalau mau menyebar kuesioner harus izin kapolres. nanti kapolres baru ke bhabinkamtibmas dan waktu dapat izinnya 10 hari. tempat sampelnya yang di mana, harus menurunkan kuesioner, sudah diketahui,” tandasnya.*