Sinergi OJK dan Pemkot Palembang, Akselerasi Inklusi serta Akses Keuangan, Perkuat Ekonomi Masyarakat
Sinergi OJK dan Pemkot Palembang, Akselerasi Inklusi serta Akses Keuangan, Perkuat Ekonomi Masyarakat --Dok OJK Sumsel
KORANPALPRES.COM- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan Bersama Pemerintah Kota Palembang melalui forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggelar Rapat Koordinasi TPAKD Kota Palembang Tahun 2025.
Rapat tersebut diadakan pada 2 Desember 2025 di Ruang Komunal Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan ini merupakan forum strategis bagi Pemerintah dalam memperkuat literasi, inklusi, dan pemanfaatan produk keuangan formal bagi masyarakat di Kota Palembang.
Melalui forum ini, sinergi antar pemangku kepentingan diperkuat agar program perluasan akses keuangan berjalan lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat.
BACA JUGA:Siap-Siap! OJK Sumsel Buka Pemilihan Duta IJK 2025, Ajang Bergengsi untuk Talenta Muda Berintegritas
Kepala Direktorat Pengawasan PEPK dan LMSt OJK Provinsi Sumsel, Tito Adji Siswantoro, menjelaskan bahwa Palembang merupakan salah satu daerah dengan perkembangan sektor keuangan paling progresif di Sumatera Selatan.
Dan menegaskan bahwa sinergi TPAKD harus terus diperkuat agar target inklusi keuangan nasional dapat diterjemahkan menjadi dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Pemerintah Kota Palembang melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kemasyarakatan, M Sadruddin Hadjar, menekankan bahwa Pemkot berkomitmen mendukung penguatan TPAKD sebagai motor percepatan ekonomi masyarakat.
Sekaligus memastikan seluruh warga memperoleh akses layanan keuangan yang aman, inklusif, dan mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif.
BACA JUGA:OJK dan Pemprov Sumsel Gelar Sultan Muda Digination Fest 2025, Dorong Inklusi Keuangan Digital
BACA JUGA:OJK Sumsel Edukasi Bursa Karbon dan Dekarbonisasi bagi Pelaku Industri Sumatera Selatan
Dalam Rakor TPAKD ini, Manajer Madya Pengawasan PEPK OJK Provinsi Sumsel, Marissa Deviantara, memaparkan kinerja TPAKD Palembang Tahun 2025 beserta arah kebijakan 2026.
Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama OPD Pemkot Palembang dan Lembaga Jasa Keuangan untuk mengevaluasi program berjalan, mengidentifikasi tantangan.