Apresiasi Satgas Anti Hoax PWI Pusat, Menkominfo Ajak Kolaborasi Tangani Hoaks Pemilu

Reporter: Silvi |

Editor: Silvi |

Selasa , 09 Jan 2024 - 15:30

Menkominfo Budi Arie Setiadi bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendri CH Bangun dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam acara Kick Off Satgas Anti Hoax di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Januari 2024.-Kementerian Komunikasi dan Informatika-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Penyebaran informasi yang mengandung hoaks dalam setiap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi fenomena yang tak terhindarkan.

Dikutip dari laman kominfo.go.id, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengapresiasi pembentukan Satgas Anti-Hoax oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

"Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan bukti nyata partisipasi profesi wartawan dalam melawan hoaks, tetapi juga menunjukkan semangat kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat," ungkapnya dalam Kick Off Satgas Anti Hoax PWI Pusat di Jakarta Pusat, Selasa, 9 Januari 2024.

Menkominfo mengajak Satgas Anti Hoax PWI Pusat berkolaborasi dalam melawan hoaks.

Bahkan mendorong satgas menjadi bagian dari upaya Kementerian Kominfo menangani hoaks dari tingkat hulu yaitu peningkatan literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital.

Selanjutnya pada tingkat menengah yang meliputi proses validasi fakta dan informasi serta pemutusan akses konten hoaks.

Dan pada tingkat hilir yaitu dukungan terhadap penegakan hukum.

"Program-program kerja Satgas Anti Hoax yang selaras dengan inisiatif Kominfo.

Kementerian Kominfo terus berupaya melakukan penanganan isu hoaks terkait Pemilu, baik melalui upaya kontra narasi maupun take-down konten hoaks," jelasnya.

Menteri Budi Arie menyontohkan isu yang beredar seperti "KPU Mengubah Format Debat Capres-Cawapres Menjadi Tanpa Penonton", "Tiga KTP dan NPWP Diduga Milik Seorang Warga Negara Tionghoa untuk Partisipasi Pemilu", dan video tentang "Uang Suap dari Kelompok Komunis untuk Kecurangan Pemilu".

apresiasi satgas anti hoax pwi pusat, menkominfo ajak kolaborasi tangani hoaks pemilu                            palembang, koranpalpres.com - penyebaran informasi yang mengandung hoaks dalam setiap tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024 menjadi fenomena yang tak terhindarkan. 
dikutip dari laman kominfo.go.id, menteri komunikasi dan informatika budi arie setiadi mengapresiasi pembentukan satgas anti-hoax oleh persatuan wartawan indonesia (pwi) pusat. 
"inisiatif ini tidak hanya menunjukkan bukti nyata partisipasi profesi wartawan dalam melawan hoaks, tetapi juga menunjukkan semangat kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat," ungkapnya dalam kick off satgas anti hoax pwi pusat di jakarta pusat, selasa, 9 januari 2024.
menkominfo mengajak satgas anti hoax pwi pusat berkolaborasi dalam melawan hoaks. 
baca juga:presiden minta keterpaduan layanan digital pemerintah
baca juga:presiden jokowi tegaskan kenaikan gaji asn, tni, polri diputuskan atas pertimbangan kondisi perekonomian
bahkan mendorong satgas menjadi bagian dari upaya kementerian kominfo menangani hoaks dari tingkat hulu yaitu peningkatan literasi digital melalui gerakan nasional literasi digital. 
selanjutnya pada tingkat menengah yang meliputi proses validasi fakta dan informasi serta pemutusan akses konten hoaks. 
dan pada tingkat hilir yaitu dukungan terhadap penegakan hukum. 
"program-program kerja satgas anti hoax yang selaras dengan inisiatif kominfo. 
baca juga:2 provinsi sepakat mengaktifkan bandara gatot subroto sebagai bandara komersil, pokoknya harus jadi
baca juga:benarkah pemerintah buka pendaftaran cpns 2024? yuk simak informasinya berikut ini
kementerian kominfo terus berupaya melakukan penanganan isu hoaks terkait pemilu, baik melalui upaya kontra narasi maupun take-down konten hoaks," jelasnya.
menteri budi arie menyontohkan isu yang beredar seperti "kpu mengubah format debat capres-cawapres menjadi tanpa penonton", "tiga ktp dan npwp diduga milik seorang warga negara tionghoa untuk partisipasi pemilu", dan video tentang "uang suap dari kelompok komunis untuk kecurangan pemilu".
"upaya kontra narasi dilakukan oleh kementerian kominfo, guna menanggulangi isu-isu tersebut demi memastikan informasi yang beredar tetap faktual," tandasnya.
dalam periode 17 juli 2023 hingga 6 januari 2024, kementerian kominfo telah menemukan 160 isu hoaks pemilu, yang tersebar ke dalam 2.623 konten media sosial.
baca juga:benarkah masih 1,6 juta honorer tersisa belum diangkat? kata bkn 749.398 sudah menjadi asn
baca juga:bertemu kepala desa se-kabupaten serang, presiden: kelola dana desa untuk kemanfaatan masyarakat
"selanjutnya, temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses take down pada 1.236 konten, sedangkan sisanya masih dalam proses," jelas menkominfo budi arie setiadi.*