IKAMI Cabang Palembang Buka Ruang Diskusi Hukum, Budaya dan Ketatanegaraan

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Selasa , 10 Mar 2026 - 16:30

Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H., Adv., Managing Director Firma Hukum HenDRajat saat menerima penghargaan dari IKAMI Cabang Palembang.--Ist

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Cabang Palembang membuka ruang diskusi terkait hubungan antara hukum, budaya, dan ketatanegaraan di Hotel Remington.

Dalam diskusi ini menghadirkan tiga narasumber yakni Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H., Adv., Managing Director Firma Hukum HenDRajat.

Kemudian Dr. Sulaiman Helmi, M.M. Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Bina Darma Palembang, dan terakhir Noor Ishmatuddin, S.IP. Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin.

Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H., Adv., Managing Director Firma Hukum HenDRajat menyampaikan materi UU Amanna Gappa, Nusabugisme, dan Sprint Teori Konstitusi Nusantara menekankan pentingnya membangun kebersamaan melalui nilai-nilai kearifan lokal Bugis.

Bugis sejak dahulu telah memiliki falsafah hidup yang kuat dalam menjaga harmoni sosial, yang dikenal dengan prinsip mali’ siparappe, rebba sipatokkong, dan malilu’ sipakainge.

Falsafah tersebut mengandung nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Mali’ siparappe mengandung makna bahwa ketika seseorang mengalami kesulitan atau hanyut, maka masyarakat berkewajiban untuk menolong dan menyelamatkannya.

Rebba sipatokkong berarti apabila ada yang jatuh, maka yang lain harus menopangnya agar dapat berdiri kembali.

Malilu’ sipakainge bermakna apabila ada yang keliru, maka harus saling mengingatkan demi menjaga kebenaran dan kebaikan bersama.

Dalam diskusi tersebut, Dr. Hendra Sudrajat yang dikenal sebagai penemu Teori Konstitusi Nusantara juga mengemukakan gagasan Nusabugisme, yaitu konsep pemikiran yang menggambarkan sistem nilai dan ketatanegaraan dalam tradisi Bugis.

ikami cabang palembang buka ruang diskusi hukum, budaya dan ketatanegaraan                            palembang, koranpalpres.com - ikatan kekeluargaan mahasiswa/pelajar indonesia (ikami) cabang palembang membuka ruang diskusi terkait hubungan antara hukum, budaya, dan ketatanegaraan di hotel remington.
dalam diskusi ini menghadirkan tiga narasumber yakni dr. hendra sudrajat, s.h., m.h., adv., managing director firma hukum hendrajat.
kemudian dr. sulaiman helmi, m.m. ketua program studi magister manajemen universitas bina darma palembang, dan terakhir noor ishmatuddin, s.ip. anggota dprd kabupaten banyuasin.
dr. hendra sudrajat, s.h., m.h., adv., managing director firma hukum hendrajat menyampaikan materi uu amanna gappa, nusabugisme, dan sprint teori konstitusi nusantara menekankan pentingnya membangun kebersamaan melalui nilai-nilai kearifan lokal bugis.
baca juga:artikel kurma: ramadan dan makna kesederhanaan
baca juga:jalan strategis lawang wetan akhirnya diperbaiki
bugis sejak dahulu telah memiliki falsafah hidup yang kuat dalam menjaga harmoni sosial, yang dikenal dengan prinsip mali’ siparappe, rebba sipatokkong, dan malilu’ sipakainge.
falsafah tersebut mengandung nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi.
mali’ siparappe mengandung makna bahwa ketika seseorang mengalami kesulitan atau hanyut, maka masyarakat berkewajiban untuk menolong dan menyelamatkannya.
rebba sipatokkong berarti apabila ada yang jatuh, maka yang lain harus menopangnya agar dapat berdiri kembali.
baca juga:rahasia asal-usul melayu: opini hg sutan adil tentang sang nila utama dan palembang
baca juga:bgn tutup 492 dapur makan bergizi gratis di sumatera, ini penyebab utamanya
malilu’ sipakainge bermakna apabila ada yang keliru, maka harus saling mengingatkan demi menjaga kebenaran dan kebaikan bersama.
dalam diskusi tersebut, dr. hendra sudrajat yang dikenal sebagai penemu teori konstitusi nusantara juga mengemukakan gagasan nusabugisme, yaitu konsep pemikiran yang menggambarkan sistem nilai dan ketatanegaraan dalam tradisi bugis.
menurutnya, dalam sistem sosial bugis terdapat tiga unsur penting yang menjadi dasar tata kehidupan masyarakat, yakni ade, pangadereng, dan assimaturuseng.
ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan erat dengan falsafah bugis yang telah hidup dalam masyarakat.
baca juga:tp pkk palembang peduli sosial ramadan lewat takjil gratis, begini keseruannya
baca juga:peringatan nuzulul qur'an 1447 h di lanud smh: momen berbagi kebahagiaan bersama anak yatim
mali’ siparappe dapat diselesaikan melalui ade, yakni norma adat yang mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga keseimbangan sosial.
rebba sipatokkong berkaitan dengan pangadereng, yaitu sistem nilai dan aturan sosial yang menopang struktur kehidupan masyarakat agar tetap kokoh.
malilu’ sipakainge diselesaikan melalui assimaturuseng, yakni prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama yang memungkinkan masyarakat saling mengingatkan dan memperbaiki kesalahan.
lebih lanjut, dr. hendra sudrajat menegaskan bahwa nusabugisme tidak hanya sekadar gagasan mengenai ketatanegaraan bugis, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang luas.
baca juga:dukung ekonomi inklusif, wakajati sumsel ikuti fgd penyusunan pedoman penyelesaian perkara
baca juga:late night sale palembang icon dan ps, buka sampai jam 12 malam, rayakan ramadan dan lebaran berkesan!
nilai-nilai dalam nusabugisme menurutnya dapat ditemukan dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, serta berbagai aspek hukum sosial lainnya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat bugis.
hal ini menunjukkan bahwa sistem nilai bugis tidak hanya mengatur hubungan kekuasaan atau pemerintahan, tetapi juga mengatur hubungan antar individu, penyelesaian sengketa, serta mekanisme keadilan dalam masyarakat.
menurut dr. hendra sudrajat, pemahaman tentang nusabugisme akan menjadi lebih komprehensif apabila dibingkai dalam kerangka teori konstitusi nusantara.
yaitu pendekatan pemikiran yang menempatkan kearifan lokal nusantara sebagai sumber penting dalam membangun sistem hukum dan ketatanegaraan indonesia.
baca juga:pastikan manfaat kampung nelayan merah putih, kejari banyuasin dan itjen kkp datangi desa sungsang iv
baca juga:sidang kasus pelanggaran pasal 456 kuhp, kejari ogan ilir bacakan tuntutan begini
sistem nilai bugis bukan hanya budaya sosial, tetapi juga mengandung dimensi hukum yang luas.
jika dikaji dalam perspektif teori konstitusi nusantara, maka nusabugisme dapat menjadi salah satu model pemikiran hukum dan ketatanegaraan yang berakar pada kearifan lokal bangsa.
dalam kesempatan tersebut, dr. hendra sudrajat juga menyinggung tentang undang-undang amanna gappa, yaitu seperangkat aturan hukum yang berkembang dalam tradisi masyarakat pelaut bugis-makassar pada masa lampau.
ia menjelaskan bahwa lapatellong dikenal sebagai tokoh yang merumuskan uu amanna gappa yakni aturan-aturan pelayaran dan perdagangan laut yang menjadi pedoman bagi para pelaut dan saudagar bugis.
baca juga:wow, siswa kelas 9 smp wajib lalui ujian ini tolak ukur capaian kompetensi di sekolah
baca juga:hadirkan sanitasi sehat, warga desa penutuk kini miliki mck dan mushola yang layak
menurutnya, undang - undang amanna gappa merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat nusantara, khususnya bugis-makassar, telah memiliki sistem hukum yang terstruktur jauh sebelum berkembangnya sistem hukum modern.
aturan tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan maritim seperti hubungan kerja di kapal, pembagian hasil perdagangan, tanggung jawab dalam pelayaran, hingga penyelesaian sengketa di laut. 
undang - undang amanna gappa menunjukkan bahwa masyarakat bugis sejak dahulu telah memiliki sistem hukum yang maju, khususnya dalam bidang hukum maritim.
hal ini menjadi bukti bahwa kearifan lokal nusantara memiliki fondasi hukum yang kuat dan dapat menjadi bagian dari pengembangan pemikiran hukum nasional ungkap ketua umum yayasan pendidikan hendrajat dumantara
baca juga:datangi tongrongan remaja, polisi di rantau alai ogan ilir lakukan ini
baca juga:review blackview rock 1: hp ultra-tangguh dengan sertifikasi mil-std-810h, bisa diandalkan petualang ekstrem
selain itu, narasumber lainnya dr. sulaeman hilmi, m.si. memaparkan tentang pentingnya manajemen dalam beraktivitas, khususnya dalam kehidupan organisasi seperti yang dijalankan dalam lingkungan kerukunan keluarga sulawesi selatan (kkss).
ia menjelaskan bahwa masyarakat bugis-makassar dikenal memiliki kemampuan manajemen kehidupan yang baik, baik dalam merencanakan aktivitas, mengelola waktu, maupun membangun jaringan sosial.
menurutnya, kemampuan manajemen tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat banyak orang bugis-makassar berhasil di berbagai bidang profesi, terutama ketika merantau ke berbagai daerah di indonesia.
orang bugis-makassar terbiasa hidup dengan perencanaan yang matang, disiplin, dan kemampuan membangun relasi sosial yang kuat. itulah sebabnya banyak yang berhasil dan sukses di perantauan.
baca juga:tembus jalur laut, satgas tmmd kodim basel angkut perlengkapan upacara ke pulau lepar
baca juga:fitur nmax turbo bikin touring libur lebaran jadi happy maximal, nyaman dan tangguh di segala medan!
sementara itu, noor ismatuddin, s.ip, anggota dprd kabupaten banyuasin, menekankan pentingnya keaktifan dalam organisasi sebagai sarana membangun karakter kepemimpinan dan jaringan sosial. 
menurutnya, pengalaman berorganisasi memberikan dampak yang sangat positif terhadap perkembangan karier seseorang.
ia menyebutkan bahwa keterlibatan aktif dalam organisasi dapat membuka peluang dalam berbagai bidang, baik karier politik, pengembangan masa depan pendidikan, maupun penguatan kapasitas kepemimpinan generasi muda.
organisasi adalah ruang belajar kepemimpinan dan membangun jaringan. banyak pemimpin lahir dari proses panjang dalam organisasi, ungkap anggota dprd kabupaten banyuasin.