Google Advertisement Below

Monitoring Work From Home, Sekda Muba Tegas WFH Bukan Libur Kerja

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Minggu , 12 Apr 2026 - 13:56

Sekda Muba Drs. Syafaruddin, M.Si., menegaskan kebijakan WFH bukan libur kerja namun tata kelola jam kerja dan posisi bagi PNS atau ASN.--sumber foto: chat gpt

monitoring work from home, sekda muba tegas wfh bukan libur kerja                            sekayu, koranpalpres.com – sekretaris daerah kabupaten musi banyuasin, drs. syafaruddin, m.si., memimpin langsung kegiatan monitoring pelayanan publik dan peninjauan pelaksanaan work from home (wfh) di sejumlah dinas serta instansi di lingkungan pemerintah kabupaten muba, jumat 10 april 2026.
langkah ini diambil guna memastikan bahwa meskipun pola kerja dinamis sedang diterapkan, kualitas pelayanan kepada masyarakat di kecamatan sekayu tidak mengalami penurunan.
dalam tinjauan lapangan ini, sekda didampingi dian marvita, sh (plt. inspektur kabupaten muba), kasat pol pp diwakili kabid penegakan peraturan daerah indita purnama serta para  perwakilan dari  prokopim dan dinkominfo muba.
kunjungan pertama diawali di kantor badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) muba.
baca juga:wabup muba hadiri rakor nasional pengendalian karhutla 2026, pemerintah daerah diminta siaga
baca juga:audit bpk, bupati muba minta perangkat daerah wajib kooperatif dan proaktif
bersama tim bkpsdm, sekda melakukan pengecekan kehadiran pegawai secara langsung guna melihat perkembangan pola kerja.
dalam arahannya, syafaruddin menegaskan bahwa bpbd merupakan instansi yang dikecualikan dari kebijakan wfh.
“bpbd ini tidak menerapkan wfh karena ini adalah pelayanan langsung masyarakat terhadap bencana-bencana. kita sama-sama paham kalau bencana ini memerlukan tanggap darurat setiap waktu,” terang sekda di hadapan personel bpbd. 
sekda muba juga meluruskan pandangan keliru mengenai wfh. beliau menekankan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari adaptasi manajemen kerja, bukan sarana untuk bersantai.
baca juga:pemkab muba amankan hak fiskal daerah rp 1,5 triliun, ini yang dilakukan
baca juga:gubernur tinjau lokasi kebakaran sumur minyak di keluang, bupati muba usul pelepasan sebagian lahan hgu
“kita memang saat ini menerapkan wfh, tapi ini bukan menambah hari libur. ini adalah tata kelola jam-jam kerja dan posisi bagi pns atau asn,” ujarnya.
dia menambahkan bahwa kebijakan wfh memiliki batasan yang jelas, terutama bagi pejabat struktural.
menurutnya, operasional kantor harus tetap berjalan dengan pimpinan yang selalu siaga di tempat.
“yang sesungguhnya wfh itu adalah bagian-bagian sekretariat. tapi kalau kepala dinas, sekretaris, dan para kabid maupun kasubag, tetap kita ada di kantor.”
baca juga:bupati muba ajak warga mangun jaya perkuat kebersamaan
baca juga:pemkab muba perkuat sinkronisasi otonomi daerah, audiensi ke kementerian dalam negeri
setelah dari bpbd, rombongan melanjutkan monitoring ke kantor kesbangpol muba, kantor kelurahan kayuara, hingga puskesmas kelurahan balai agung.
di setiap titik, sekda menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan kepatuhan terhadap pimpinan demi kelancaran roda pemerintahan.
“yang pasti kita tetap solid, kita tetap kompak dalam rangka menertibkan tata kelola kerja. tetap bantu dan loyal dengan komandan, siap? ” pesannya dengan nada tegas namun membangkitkan semangat.
melalui monitoring ini, pemerintah kabupaten musi banyuasin berkomitmen untuk terus menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, disiplin, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas di atas segalanya.