Google Advertisement Below

DPRD OKI Warning OPD, WFH Jangan Ganggu Pelayanan Publik

Reporter: Mujianto |

Editor: Firyansyah |

Rabu , 15 Apr 2026 - 21:15

DPRD OKI warning OPD terkait kebijakan WFH pelayanan publik-Ist/koranpalpres.com-

KAYUAGUNG, KORANPALPRES.COM - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Bambang Irawan memberikan warning kepada sejumlah OPD di Bumi Bende Seguguk.

Warning ini terkait dengan kebijakan Work From Home (WFH) sebagai dalih menurunnya kualitas pelayanan publik.

Google Advertisement Below

Menurut Bambang, pihaknya khawatir akan melemahnya pelayanan publik dengan penerapan pola kerja fleksibel.

Bambang menegaskan, pelayanan publik merupakan kewajiban utama pemerintah yang tidak boleh terganggu dalam kondisi apa pun, termasuk saat kebijakan WFH diberlakukan.

“Jangan sampai WFH dijadikan celah untuk menurunkan kinerja. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Ia memastikan DPRD OKI akan memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD.

Bahkan, evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap instansi yang terbukti lalai atau tidak optimal dalam memberikan layanan.

“Jika ditemukan pelayanan yang lambat atau terganggu, itu akan menjadi perhatian serius. Kami tidak akan ragu melakukan evaluasi,” ujarnya.

Penerapan WFH seharusnya diimbangi dengan sistem kerja yang adaptif, seperti pengaturan piket layanan serta optimalisasi pelayanan berbasis digital.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga standar pelayanan minimal, yang mencakup kecepatan, ketepatan, dan kepastian layanan tanpa kompromi.

dprd oki warning opd, wfh jangan ganggu pelayanan publik                            kayuagung, koranpalpres.com - wakil ketua dprd kabupaten ogan komering ilir (oki), bambang irawan memberikan warning kepada sejumlah opd di bumi bende seguguk.
warning ini terkait dengan kebijakan work from home (wfh) sebagai dalih menurunnya kualitas pelayanan publik.
menurut bambang, pihaknya khawatir akan melemahnya pelayanan publik dengan penerapan pola kerja fleksibel.
bambang menegaskan, pelayanan publik merupakan kewajiban utama pemerintah yang tidak boleh terganggu dalam kondisi apa pun, termasuk saat kebijakan wfh diberlakukan.
baca juga:banyak wajah baru! ini daftar nama nama anggota dprd oki periode 2024-2029 
baca juga:monitoring work from home, sekda muba tegas wfh bukan libur kerja
“jangan sampai wfh dijadikan celah untuk menurunkan kinerja. pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
ia memastikan dprd oki akan memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja opd.
bahkan, evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap instansi yang terbukti lalai atau tidak optimal dalam memberikan layanan.
“jika ditemukan pelayanan yang lambat atau terganggu, itu akan menjadi perhatian serius. kami tidak akan ragu melakukan evaluasi,” ujarnya.
baca juga:imbas konflik timur tengah, wfh 1 hari sepekan jadi opsi efisiensi anggaran
baca juga:arus balik di pagaralam terlihat ramai, asn boleh wfh 2 hari
penerapan wfh seharusnya diimbangi dengan sistem kerja yang adaptif, seperti pengaturan piket layanan serta optimalisasi pelayanan berbasis digital.
ia juga menekankan pentingnya menjaga standar pelayanan minimal, yang mencakup kecepatan, ketepatan, dan kepastian layanan tanpa kompromi.
lebih lanjut, politisi partai demokrat tersebut menilai kebijakan wfh justru harus menjadi momentum untuk mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
“wfh seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat layanan digital agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat,” tandasnya.
baca juga:kabar gembira! pemkab oki siapkan rp57 miliar untuk thr dan tpp asn hingga pppk jelang lebaran 2026
baca juga:safari ramadan pemkab oki serap aspirasi warga, infrastruktur desa dan jalan jadi prioritas
dprd oki, lanjutnya, akan melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan implementasi kebijakan wfh tidak berdampak negatif terhadap kepentingan publik.