Kenaikan Tarif Pajak Hiburan, Menparekraf Pastikan Ada Ruang Diskusi dengan Pelaku Usaha Wisata

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Rabu , 17 Jan 2024 - 13:14

Menparekraf mengatakan ada ruang diskusi terkait kenaikan tarif pajak tempat hiburan. Ia meminta pelaku usaha bersabar karena judicial review sedang diproses-Kemenparekraf RI-

Ia meminta agar jangan terlalu memperbesar polemik yang bisa menimbulkan perspektif negatif.

Sehingga jika terus mengeskalasi hal ini akhirnya wisatawan melihat bahwa ada situasi yang tidak kondusif di Indonesia.

“Apalagi sekarang kita tengah menjadi sorotan setelah kita berhasil bangkit. Saya ingin menjaga agar narasi ini tetap positif, wisatawan bisa kita lebih banyak undang supaya target 14 sampai 15 juta wisatawan pada 2024 bisa tercapai," kata Sandiaga.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun bilang pihaknya sebelumnya telah melakukan pertemuan dan diskusi terkait hal ini.

Menurut Tjok yang hadir dalam"The Weekly Brief With Sandi Uno" secara virtual, pertemuan dan diskusi tersebut termasuk juga dengan industri wisata seperti Bali Spa Association.

Menurutnya bahwa wajib pajak bisa menyampaikan keberatan. Pihaknya menyampaikan kepada mereka agar bersurat ke pemda kabupaten/kota se-Bali karena ruang (keberatan) itu ada.

"Sehingga kita minta tembusannya disampaikan ke gubernur (Pj Gubernur) dan sehingga gubernur dari dasar ini mendorong (pemerintah) kabupaten/kota untuk memperhatikan dari keberatan teman-teman pengusaha spa ini," ujarnya. *

kenaikan tarif pajak hiburan, menparekraf pastikan ada ruang diskusi dengan pelaku usaha wisata                            palembang, koranpalpres.com - menteri pariwisata dan ekonomi kreatif/kepala badan pariwisata dan ekonomi kreatif (menparekraf/kabaparekraf) sandiaga salahuddin uno memastikan adanya ruang diskusi terkait aspirasi dari pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif tentang kenaikan tarif pajak hiburan.
sebagaimana dikutip dari laman resmi kemenparekraf, hal  tersebut  menyusul diajukannya judicial review terhadap undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke mahkamah konstitusi.
prosesnya (judicial review) tersebut baru pada 3 januari 2024 lalu dimasukkan dan sedang dipersiapkan jadwal pembahasannya. 
“jadi mohon kita bersabar dan di saat yang sama, mari kita gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi untuk mencari sebuah solusi yang memajukan industri pariwisata dan ekonomi kreatif tapi juga bisa membantu keuangan negara," kata menparekraf sandiaga uno usai "the weekly brief with sandi uno", senin (15/1/2024) kemarin di gedung sapta pesona, jakarta.
baca juga:agar respons pengunjung bagus, pelaku wisata manfaatkan ini
sandi memastikan pemerintah akan hadir dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha hiburan. 
 kemenparekraf akan memastikan kebijakan ini nantinya akan sepenuhnya memberdayakan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
oleh sebab itu, ia membuka ruang diskusi sepenuhnya untuk menemukan solusi.
solusi tersebut seperti kemungkinan menghadirkan insentif-insentif yang dapat meringankan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di bidang hiburan.
baca juga:bali masih yang terbaik di asia tenggara dan nomor 2 destinasi wisata paling populer di dunia
baca juga:beach club terbesar di dunia yang ada di bali ini sedang membuka lowongan kerja, banyak posisi kosong, yuk!
"ini tentunya sudah masuk ke dalam ranah hukum dan apa yang kemenparekraf bisa lakukan adalah menyuarakan, memfasilitasi, dan membangun kolaborasi dengan seluruh pihak termasuk pemerintah daerah. mungkin ada pajak 40 persen tapi ada insentif lainnya yang mungkin kita bisa offset dengan insentif atau dengan regulasi yang secara keseluruhan tidak membebani," ujarnya.
sandiaga uno mengajak agar seluruh pihak dapat bersabar dan duduk bersama. 
semua harus mewujudkan situasi yang kondusif untuk seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif.
ia meminta agar  jangan terlalu memperbesar polemik yang bisa menimbulkan perspektif negatif. 
baca juga:5 destinasi wisata nusa tenggara barat yang mempesona, wajib dikunjungi walaupun hanya sekali
baca juga:8 makanan legendaris khas mataram, kelezatannya yang tak tertandingi
sehingga jika terus mengeskalasi hal ini akhirnya wisatawan melihat bahwa ada situasi yang tidak kondusif di indonesia. 
“apalagi sekarang kita tengah menjadi sorotan setelah kita berhasil bangkit. saya ingin menjaga agar narasi ini tetap positif, wisatawan bisa kita lebih banyak undang supaya target 14 sampai 15 juta wisatawan pada 2024 bisa tercapai," kata sandiaga.
sementara kepala dinas pariwisata provinsi bali tjok bagus pemayun bilang pihaknya sebelumnya telah melakukan pertemuan dan diskusi terkait hal ini.
menurut tjok yang hadir dalam"the weekly brief with sandi uno" secara virtual, pertemuan dan diskusi tersebut termasuk juga dengan industri wisata seperti bali spa association.
baca juga:bermain salju di panama park, taman wisata indoor terbesar di bandung
baca juga:ciwidey valley resort, wisata bandung ramah keluarga
menurutnya bahwa wajib pajak bisa menyampaikan keberatan. pihaknya menyampaikan kepada mereka agar bersurat ke pemda kabupaten/kota se-bali karena ruang (keberatan) itu ada.
"sehingga kita minta tembusannya disampaikan ke gubernur (pj gubernur) dan sehingga gubernur dari dasar ini mendorong (pemerintah) kabupaten/kota untuk memperhatikan dari keberatan teman-teman pengusaha spa ini," ujarnya. *

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Ekspres 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan