Google Advertisement Below

PGRI Sumsel Tegas KLB Tidak Konstitusional, Bongkar Fakta Hukum

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Selasa , 09 Jun 2026 - 17:20

Pengurus PGRI Sumsel beserta 17 kab/kota menandatangani penolakan hasil Kongres Luar Biasa di Surabaya karena dinilai tidak konstitusional.--Ist

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Ketua PGRI Sumatera Selatan (Sumsel) Prof. Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si menegaskan jika kongres luar biasa (KLB) yang diselenggarakan di Surabaya tidak konstitusional.

Hal ini disampaikan Prof Bukman dalam konferensi pers di Hotel Whyndam Palembang, Selasa 9 Juni 2026.

Dalam kesempatan itu, Prof Bukman menjelaskan, Kongres XXII PGRI yang digelar pada 4–7 Juli 2019 merupakan forum tertinggi organisasi yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI.

Hasil kongres tersebut kemudian memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor AHU-000393.AH.01.08 Tahun 2019 tertanggal 17 Oktober 2019.

Persoalan mulai muncul ketika pada 3–4 November 2023 kelompok Teguh Sumarno dan kawan-kawan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya.

Menurut Bukman, pelaksanaan KLB tersebut memenuhi syarat konstitusional sebagaimana diatur dalam AD/ART PGRI Tahun 2019.

Dalam aturan organisasi disebutkan bahwa KLB hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu dari tiga syarat utama.

Yakni atas keputusan Konferensi Kerja Nasional, atas permintaan lebih dari separuh jumlah pengurus kabupaten/kota yang mewakili lebih dari separuh suara, atau atas pertimbangan Pengurus Besar yang disetujui Konferensi Kerja Nasional.

“Faktanya, seluruh persyaratan tersebut tidak terpenuhi. Karena itu KLB tersebut secara organisasi tidak memiliki legitimasi yang kuat,” tegas Bukman.

Meski demikian, hasil KLB tersebut kemudian tercatat di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Nomor AHU-0001568.AH.01.08 tertanggal 13 November 2023.

pgri sumsel tegas klb tidak konstitusional, bongkar fakta hukum                            palembang, koranpalpres.com – ketua pgri sumatera selatan (sumsel) prof. dr. h. bukman lian, m.m., m.si menegaskan jika kongres luar biasa (klb) yang diselenggarakan di surabaya tidak konstitusional.
hal ini disampaikan prof bukman dalam konferensi pers di hotel whyndam palembang, selasa 9 juni 2026.
dalam kesempatan itu, prof bukman menjelaskan, kongres xxii pgri yang digelar pada 4–7 juli 2019 merupakan forum tertinggi organisasi yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad/art) pgri.
hasil kongres tersebut kemudian memperoleh pengesahan dari kementerian hukum dan ham ri melalui surat keputusan administrasi hukum umum (ahu) nomor ahu-000393.ah.01.08 tahun 2019 tertanggal 17 oktober 2019.
baca juga:panas! konflik pb pgri meluas ke sumsel, dua kubu saling klaim legalitas
baca juga:polemik kepengurusan pgri sumsel, begini penjelasan bukman lian 
persoalan mulai muncul ketika pada 3–4 november 2023 kelompok teguh sumarno dan kawan-kawan menggelar kongres luar biasa (klb) di surabaya.
menurut bukman, pelaksanaan klb tersebut memenuhi syarat konstitusional sebagaimana diatur dalam ad/art pgri tahun 2019.
dalam aturan organisasi disebutkan bahwa klb hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu dari tiga syarat utama.
yakni atas keputusan konferensi kerja nasional, atas permintaan lebih dari separuh jumlah pengurus kabupaten/kota yang mewakili lebih dari separuh suara, atau atas pertimbangan pengurus besar yang disetujui konferensi kerja nasional.
baca juga:345 mahasiswa diwisuda, upgri palembang tekankan adaptasi di era global
baca juga:kawal mahasiswa pascasarjana lulus tepat waktu, upgri palembang gelar pelatihan penulisan tesis
“faktanya, seluruh persyaratan tersebut tidak terpenuhi. karena itu klb tersebut secara organisasi tidak memiliki legitimasi yang kuat,” tegas bukman.
meski demikian, hasil klb tersebut kemudian tercatat di kementerian hukum dan ham melalui ahu nomor ahu-0001568.ah.01.08 tertanggal 13 november 2023.
tak lama berselang, terjadi perubahan kepengurusan di tingkat pengurus besar pgri yang juga memperoleh pengesahan negara melalui ahu nomor ahu-0001597.ah.01.08 tahun 2023 tertanggal 20 november 2023.
terbitnya dua dokumen ahu dalam waktu berdekatan inilah yang kemudian menjadi sumber sengketa hukum berkepanjangan.
baca juga:dorong publikasi bereputasi, upgri palembang bekali mahasiswa s2 teknik penulisan ilmiah
baca juga:sukses luluskan 180 magister, upgrip hadirkan program s2 berkualitas dan ramah pekerja
pertarungan hukum pun berlangsung di berbagai tingkatan peradilan.
kelompok teguh sumarno menggugat kepengurusan pb pgri yang dipimpin prof. dr. unifah rosyidi, m.pd. ke pengadilan tata usaha negara (ptun). pada tahap pertama, gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak pb pgri.
namun dalam proses banding di pengadilan tinggi tata usaha negara (pttun), putusan berbalik dan memenangkan pihak teguh sumarno. sengketa kemudian berlanjut ke tingkat kasasi di mahkamah agung.
di tingkat kasasi, mahkamah agung justru mengabulkan permohonan yang diajukan pihak pb pgri sehingga kemenangan kembali berpihak kepada prof. dr. unifah rosyidi selaku ketua umum pb pgri.
baca juga:wujudkan kepedulian sosial, begini cara pengurus pgri oki berbagi kebahagiaan di bulan ramadan
baca juga:luar biasa! retreat pengurus pgri lahat baru pertama di indonesia, ini tujuannya 
tidak berhenti sampai di situ, pihak teguh sumarno kembali menempuh upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali (pk).
namun langkah tersebut kandas.
dalam putusan mahkamah agung nomor 32 pk/tun/2026 tertanggal 5 mei 2026, permohonan pk dinyatakan tidak dapat diterima dan majelis hakim memenangkan menteri hukum dan ham ri serta prof. dr. unifah rosyidi sebagai ketua umum pb pgri yang sah.
“putusan pk tersebut merupakan fakta hukum yang tidak bisa diabaikan atau dipelintir sesuai kepentingan kelompok tertentu,” ujar bukman.
baca juga:kado istimewa bupati muba m toha di momen spesial untuk korpri dan pgri, coba tebak!
baca juga:hut pgri ke-80 & hgn 2025, palembang gelar doa bersama dan galang dana solidaritas guru
ia juga mengingatkan bahwa pada 1–3 maret 2024 pb pgri telah melaksanakan kongres xxiii yang hasilnya memperoleh pengesahan resmi dari kementerian hukum dan ham melalui ahu nomor ahu.000332.ah.01.08 tahun 2024.
selanjutnya, teguh sumarno bersama mansyur arsyad kembali menggugat menteri hukum terkait perubahan ahu hasil kongres xxiii tersebut ke ptun jakarta.
namun gugatan itu tidak diterima dan majelis hakim kembali memenangkan menteri hukum dan ham serta prof. dr. unifah rosyidi sebagai ketua umum pb pgri yang sah melalui putusan nomor 337/g/tf/2025/ptun jkt.
meski kemudian pihak penggugat memperoleh putusan yang menguntungkan pada tingkat banding melalui putusan nomor 66/b/tf/2026/pttun jkt tertanggal 4 mei 2026, bukman menegaskan bahwa putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.
baca juga:momentum hut pgri dan hgn 2025, ketua pgri sumsel tekankan profesionalitas dan integritas guru
baca juga:jadi pembina upacara hgn 2025 dan harlah pgri ke 80 tahun, camat muara payang ingatkan hal ini khusus guru
“masih tersedia upaya hukum kasasi. karena itu klaim yang menyatakan telah terjadi kemenangan mutlak adalah pernyataan yang sesat, menyesatkan, serta cacat secara logika maupun hukum,” tegasnya.
menurut bukman, bahkan apabila upaya kasasi tidak ditempuh sekalipun, status ahu yang berlaku tetap merujuk pada ahu nomor ahu-0001597.ah.01.08 tahun 2023 yang berada di bawah kepemimpinan prof. dr. unifah rosyidi. dasarnya adalah putusan mahkamah agung nomor 333/k/tun/2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.
karena itu, lanjutnya, putusan banding nomor 66/b/tf/2026/pttun jkt tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyatakan teguh sumarno sebagai ketua umum pb pgri yang sah.
“tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengklaim legitimasi kepemimpinan hanya berdasarkan putusan banding yang belum final dan masih terbuka untuk upaya hukum lanjutan,” katanya.
baca juga:80 tahun pgri: dari pengabdian hingga penguatan pendidikan di kabupaten lahat
baca juga:perwakilan kejari pagar alam ini hadiri hut ke-80 pgri dan hgn tahun 2025
di sisi lain, persoalan ini kini merambah ke ranah pidana. pgri di bawah kepemimpinan prof. dr. unifah rosyidi telah melaporkan dugaan penggunaan administrasi organisasi yang dianggap tidak sah ke mabes polri.
laporan tersebut ditindaklanjuti oleh direktorat tindak pidana umum bareskrim polri.
melalui surat tertanggal 19 februari 2025 nomor b/14.4a/re.1.11/ii/2025/dittipidum, penyidik menyatakan telah memulai proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang diduga melibatkan teguh sumarno dan pihak terkait lainnya.
perkara tersebut dipersangkakan dengan pasal 263 kuhp yang kini disesuaikan dengan pasal 391 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp serta ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
baca juga:dapuk gubernur herman deru sebagai pembina, pgri sumsel usulkan febrita lustia menjadi bunda guru
baca juga:upgrip mantapkan langkah menuju kampus berkelas dunia lewat incoepp 2025
pgri sumatera selatan berharap seluruh pengurus dan anggota organisasi di berbagai tingkatan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum memiliki landasan hukum kuat. organisasi guru terbesar di indonesia itu diminta tetap berpegang pada fakta hukum, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta mekanisme organisasi yang sah.
“pgri adalah rumah besar para guru. karena itu, segala perbedaan harus diselesaikan berdasarkan konstitusi organisasi dan koridor hukum, bukan melalui propaganda atau klaim sepihak yang berpotensi memecah belah persatuan guru indonesia,” pungkas bukman.