BSKDN Imbau Percepat Realisasi Belanja Awal Tahun Tidak Hanya Fokus Penyerapan Anggaran

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Jumat , 19 Jan 2024 - 14:45

Kepala BSKDN meminta jajarannya memperhatikan belanja awal tahun ini dengan memperhatikan kepantingan masyarakat-humas kemendagri-

Pada kesempatan lain, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyusun pedoman untuk menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan yang berkualitas.

Hal itu dilakukan salah satunya dengan mengkaji ulang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi BSKDN mengharuskan adanya penyesuaian. dengan perubahan ini, BSKDN bertugas melakukan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Rekomendasi itu nantinya dapat dimanfaatkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maupun lintas komponen Kemendagri.

"Dengan adanya pergeseran ini, secara sederhana kita bisa katakan bahwa BSKDN saat ini adalah melakukan fungsi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan menjadi strategi kebijakan," ujarnya di Aula BSKDN Kemendagri, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Dia juga menjelaskan, saat ini BSKDN memiliki sejumlah indeks untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah (Pemda), Seperti Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD).

Indeks-indeks tersebut dapat dijadikan dasar penyampaian rekomendasi strategi kebijakan untuk melakukan pembenahan.

Yusharto menambahkan, dengan indeks tersebut pihaknya dapat mengetahui daerah mana saja yang berkinerja baik maupun yang kurang baik.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran itu, Kemendagri nantinya dapat melakukan fasilitasi atau asistensi terhadap daerah untuk meningkatkan kinerja dalam aspek-aspek yang dinilai masih rendah.

"Ujungnya kita akan memberikan rekomendasi kepada bapak menteri yang bentuknya itu policy brief untuk mengatasi permasalahan," katanya. *

bskdn imbau percepat realisasi belanja awal tahun tidak hanya fokus penyerapan anggaran                            palembang, koranpalpres.com - badan strategi kebijakan dalam negeri (bskdn) kementerian dalam negeri (kemendagri) meminta kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tapi juga memperhatikan capaian output dan kinerja.
kepala bskdn yusharto huntoyungo mengimbau jajarannya untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
dilansir dari laman resmi kemendagri ri ia menekankan hal tersebut agar sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh para pemangku jabatan sesuai jenjangnya masing-masing.
"benefit dari kegiatan yang dilaksanakan juga penting untuk diperhatikan, sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat membawa dampak baik bagi masyarakat," jelas yusharto saat memimpin rapat sosialiasi langkah-langkah awal tahun anggaran 2024 di aula kantor bskdn, jakarta, belum lama ini.
baca juga:irjen kemendagri soroti kenaikan sejumlah komoditas minggu kedua januari 2024
yusharto juga mengingatkan jajarannya agar memastikan anggaran yang direalisasikan sesuai dengan rencana penarikan dana pada daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa).
"mari tidak menunda-nunda pekerjaan, jangan sampai menumpuk di akhir tahun. pastikan semua kegiatan harus berjalan efektif mulai dari bulan januari ini," imbau yusharto.  
untuk itu, kata dia, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 harus dilakukan secara lebih cermat dengan memperhatikan kondisi, kendala, dan pengalaman tahun sebelumnya.
hal itu baik berkaitan dengan pengaturan agenda atau jadwal rencana kegiatan maupun rencana penarikan dana.
baca juga:evaluasi kinerja pj gubernur sumsel, kemendagri berikan apresiasi
"saya minta kepada sekretaris dan para kepala pusat agar melakukan pengawalan secara ketat terhadap pelaksanaan dipa tahun anggaran 2024," ungkapnya. 
tak ketinggalan, yusharto juga mengingatkan agar dalam pelaksanaan anggaran tetap berpegang teguh pada asas efisien, efektif, dan akuntabel.
karena itu, ia meminta jajarannya untuk mengintensifkan pengendalian internal.
"ini untuk menghindari kesalahan administrasi keuangan yang sama secara berulang, termasuk administrasi dalam pengelolaan bmn (barang milik negara)," tukasnya.
baca juga:mendagri: gerakan pangan murah dan bansos jadi bahan evaluasi untuk penjabat kepala daerah
pada kesempatan lain, badan strategi kebijakan dalam negeri (bskdn) kementerian dalam negeri (kemendagri) tengah menyusun pedoman untuk menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan yang berkualitas.
hal itu dilakukan salah satunya dengan mengkaji ulang peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 17 tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di kemendagri dan pemerintahan daerah.
kepala bskdn kemendagri yusharto huntoyungo mengatakan, transformasi dari badan penelitian dan pengembangan menjadi bskdn mengharuskan adanya penyesuaian. dengan perubahan ini, bskdn bertugas melakukan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
rekomendasi itu nantinya dapat dimanfaatkan oleh menteri dalam negeri (mendagri) maupun lintas komponen kemendagri.
baca juga:daftar penghargaan nasional yang diraih ratu dewa hingga sukses dipuji kemendagri
"dengan adanya pergeseran ini, secara sederhana kita bisa katakan bahwa bskdn saat ini adalah melakukan fungsi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan menjadi strategi kebijakan," ujarnya di aula bskdn kemendagri, jakarta, selasa (16/1/2024).
dia juga menjelaskan, saat ini bskdn memiliki sejumlah indeks untuk mengukur kinerja pemerintah daerah (pemda), seperti indeks pengelolaan keuangan daerah (ipkd), indeks inovasi daerah (iid), indeks tata kelola pemerintahan daerah (itkpd), dan indeks kepemimpinan kepala daerah (ikkd).
indeks-indeks tersebut dapat dijadikan dasar penyampaian rekomendasi strategi kebijakan untuk melakukan pembenahan.
yusharto menambahkan, dengan indeks tersebut pihaknya dapat mengetahui daerah mana saja yang berkinerja baik maupun yang kurang baik.
baca juga:pj gubernur sumsel agus fatoni ikuti arahan mendagri, jaga netralitas asn jelang pemilu 2024
selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran itu, kemendagri nantinya dapat melakukan fasilitasi atau asistensi terhadap daerah untuk meningkatkan kinerja dalam aspek-aspek yang dinilai masih rendah.
"ujungnya kita akan memberikan rekomendasi kepada bapak menteri yang bentuknya itu policy brief untuk mengatasi permasalahan," katanya. *