Google Advertisement Below

Tepis Isu Anak Putus Sekolah, Disdikbud Muba: Data Beredar Baru Tahap Verifikasi

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Minggu , 26 Jul 2026 - 16:56

Disdikbud Muba memastikan angka yang beredar bukan merupakan data riil anak putus sekolah, melainkan data awal Anak Tidak Sekolah (yang bersumber dari dashboard nasional dan masih harus melalui proses verifikasi serta validasi di lapangan.--Ist

MUSI BANYUASIN, KORANPALPRES.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Musi Banyuasin memberikan klarifikasi atas informasi yang menyebut Kabupaten Musi Banyuasin memiliki sekitar 19 ribu anak putus sekolah.

Jumlah angka tersebut dinilai perlu diluruskan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, Yayan, S.E., M.M., menjelaskan bahwa angka yang beredar bukan merupakan data riil anak putus sekolah, melainkan data awal Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersumber dari dashboard nasional dan masih harus melalui proses verifikasi serta validasi di lapangan.

"Perlu kami sampaikan bahwa data ATS merupakan data awal yang menjadi sasaran penanganan pemerintah. Data tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai jumlah anak putus sekolah karena masih harus diverifikasi satu per satu untuk mengetahui kondisi sebenarnya," ujar Yayan.

Ia menjelaskan, data awal ATS Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi berjumlah 14.193 anak, bukan 19 ribu anak sebagaimana diberitakan.

Hingga Juli 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, satuan pendidikan, dan PKBM telah melaksanakan verifikasi di seluruh 15 kecamatan dengan capaian 11.885 data atau sekitar 84 persen, sedangkan 2.308 data atau sekitar 16 persen masih dalam proses verifikasi.

Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa banyak anak yang sebelumnya tercatat sebagai ATS ternyata telah kembali bersekolah, melanjutkan pendidikan, telah lulus, berpindah ke pondok pesantren yang tercatat dalam sistem EMIS, maupun mengalami perubahan kondisi lainnya sehingga tidak lagi berstatus sebagai ATS.

Namun demikian, perubahan status tersebut belum seluruhnya tercermin pada Dashboard ATS nasional.

Hal ini disebabkan sistem dari pemerintah pusat masih dalam tahap penyempurnaan sehingga sebagian hasil verifikasi, khususnya perubahan status menjadi bersekolah, belum dapat tersinkronisasi secara optimal.

Akibatnya, data pada dashboard nasional masih menampilkan angka yang lebih tinggi dibandingkan kondisi riil hasil verifikasi di lapangan.

tepis isu anak putus sekolah, disdikbud muba: data beredar baru tahap verifikasi                            musi banyuasin, koranpalpres.com – dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten musi banyuasin memberikan klarifikasi atas informasi yang menyebut kabupaten musi banyuasin memiliki sekitar 19 ribu anak putus sekolah. 
jumlah angka tersebut dinilai perlu diluruskan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru.
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten musi banyuasin, yayan, s.e., m.m., menjelaskan bahwa angka yang beredar bukan merupakan data riil anak putus sekolah, melainkan data awal anak tidak sekolah (ats) yang bersumber dari dashboard nasional dan masih harus melalui proses verifikasi serta validasi di lapangan.
"perlu kami sampaikan bahwa data ats merupakan data awal yang menjadi sasaran penanganan pemerintah. data tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai jumlah anak putus sekolah karena masih harus diverifikasi satu per satu untuk mengetahui kondisi sebenarnya," ujar yayan.
baca juga:dapat informasi anak putus sekolah dan diduga ditelantarkan keluarga, polsek tanjung raja gercap lakukan ini
baca juga:pj wali kota palembang buka pelatihan tenun songket bagi anak- anak putus sekolah
ia menjelaskan, data awal ats kabupaten musi banyuasin yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi berjumlah 14.193 anak, bukan 19 ribu anak sebagaimana diberitakan.
hingga juli 2026, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten musi banyuasin bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, satuan pendidikan, dan pkbm telah melaksanakan verifikasi di seluruh 15 kecamatan dengan capaian 11.885 data atau sekitar 84 persen, sedangkan 2.308 data atau sekitar 16 persen masih dalam proses verifikasi.
hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa banyak anak yang sebelumnya tercatat sebagai ats ternyata telah kembali bersekolah, melanjutkan pendidikan, telah lulus, berpindah ke pondok pesantren yang tercatat dalam sistem emis, maupun mengalami perubahan kondisi lainnya sehingga tidak lagi berstatus sebagai ats.
namun demikian, perubahan status tersebut belum seluruhnya tercermin pada dashboard ats nasional.
baca juga:jaksa masuk sekolah! kejari oki pasang benteng hukum untuk siswa baru di 3 sekolah ini
baca juga:advan soulmate x: laptop 2 jutaan paling layak pakai untuk sekolah!
hal ini disebabkan sistem dari pemerintah pusat masih dalam tahap penyempurnaan sehingga sebagian hasil verifikasi, khususnya perubahan status menjadi bersekolah, belum dapat tersinkronisasi secara optimal.
akibatnya, data pada dashboard nasional masih menampilkan angka yang lebih tinggi dibandingkan kondisi riil hasil verifikasi di lapangan.
menurut yayan, permasalahan tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah pusat melalui balai penjaminan mutu pendidikan (bpmp) provinsi sumatera selatan agar dilakukan penyempurnaan sistem sehingga hasil verifikasi daerah dapat segera terakomodasi.
"sejak awal kami terus berkoordinasi dengan bpmp provinsi sumatera selatan terkait kendala sinkronisasi data ini. kami berharap sistem nasional dapat segera disempurnakan agar kondisi riil di lapangan dapat tergambarkan secara akurat," katanya.
baca juga:karang negara desa tertua jembatan tak kunjung dibangun, sekolah hancur infrastruktur minim 
baca juga:wujudkan sekolah ramah anak, bunda paud palembang tekankan pentingnya sinergi bersama
selain melakukan verifikasi dan validasi data, staf khusus dan tim ahli  bupati musi banyuasin bersama dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten musi banyuasin juga terus melaksanakan berbagai upaya penanganan terhadap anak-anak yang benar-benar masih berstatus ats.
intervensi dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, satuan pendidikan, pkbm, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
berbagai langkah yang telah dilakukan meliputi kunjungan lapangan, pendampingan kepada anak dan orang tua, penjangkauan langsung ke rumah-rumah, koordinasi lintas sektor, serta fasilitasi agar anak dapat kembali mengikuti pendidikan melalui sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan.
sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka anak tidak sekolah, dalam waktu dekat dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten musi banyuasin juga akan melaksanakan gerakan kembali bersekolah (gkb) sebagai upaya percepatan mengembalikan anak-anak ats agar memperoleh kembali haknya atas pendidikan.
baca juga:jangan tergiur! modus penipuan baru berkedok bantuan starlink sasar sekolah di sumsel
baca juga:hari pertama sekolah, bupati enos jadi teladan lewat gerakan ayah mengantar anak
"kami menyadari bahwa penanganan anak tidak sekolah tidak dapat diselesaikan secara instan. keberhasilannya memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk keluarga, pemerintah desa, sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah. namun kami memastikan bahwa pemerintah kabupaten musi banyuasin melalui dinas pendidikan dan kebudayaan akan terus bekerja maksimal agar semakin banyak anak kembali mengenyam pendidikan," tegas yayan.
dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten musi banyuasin juga mengajak seluruh pihak, termasuk media massa, untuk bersama-sama menyampaikan informasi berdasarkan data yang telah diverifikasi sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi pendidikan di kabupaten musi banyuasin.
klarifikasi ini disampaikan bukan untuk menyanggah pentingnya perhatian terhadap anak tidak sekolah, melainkan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik sesuai dengan kondisi faktual di lapangan serta hasil verifikasi yang terus dilakukan secara berkelanjutan.