SIAP-SIAP! Program Kartu Prakerja Gelombang 63 Segera Dibuka, Menko Airlangga Sudah Lakukan Ini Kepada Mitra

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Selasa , 23 Jan 2024 - 14:22

Menko Airlangga memberikan pengarahan kepada mitra sebagai persiapan program Kartu Prakerja Gelombang 63 yang akan dibuka-Foto: Ist for koranpalpres.com-

Selain itu, LP dan PD juga harus selalu aktif untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pelatihan agar pelaksanaannya sesuai aturan yang berlaku.

Menyampaikan pandangan senada, Komjen Wahyu Widada juga menyebutkan bahwa sejak 2023, Prakerja menjalankan skema normal dan dengan skalanya yang besar, seluruh mitra Prakerja sebagai bagian dari ekosistem pelatihan inovatif harus senantiasa tunduk pada aturan yang ada.

“Hal ini penting agar manfaat program dapat dirasakan terus oleh masyarakat dan tata kelolanya terjaga”, jelasnya.

Hadir juga pada acara tersebut dan memberikan paparan dalam sesi diskusi, yaitu Direktur Tata Usaha Negara Jamdatun, Direktur Tipikor, Bareskrim Polri dan Direktur BPKP, dengan pengantar dari Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).

Semakin banyaknya moda pelatihan dan Lembaga Pelatihan yang bergabung pada ekosistem Prakerja, meningkatkan kebutuhan untuk mengantisipasi risiko penyalahgunaan program oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Oleh karena itu kolaborasi penguatan tata kelola Program Kartu Prakerja, penting untuk dilakukan.

Pada hari yang sama juga dilangsungkan penandatanganan kembali Perjanjian Kerja Sama antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam ataupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh Manajemen Pelaksana maupun hal-hal lainnya dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Hal ini dilakukan karena peran Jaksa Agung sebagai anggota Komite Cipta Kerja juga jangkauan Kejaksaan Agung yang luas mencakup seluruh Indonesia.*

siap-siap! program kartu prakerja gelombang 63 segera dibuka, menko airlangga sudah lakukan ini kepada mitra                            jakarta, koranpalpres.com – program kartu prakerja gelombang 63 tahun 2024 segera dibuka.
jelang dibukanya program kartu prakerja gelombang 63, menko airlangga memberikan pengarahan kepada mitra.
pengarahan dari menko airlangga yang juga ketua komite cipta kerja bertujuan agar semua mitra dapat bertanggung jawab dalam menjalankan mandat program.
selain itu sebagai bentuk kolaborasi semua stakeholder untuk terus menjaga dan mengawal program kartu prakerja.
ada beberapa lembaga pelatihan yang terlibat dalam program kartu prakerja gelombang 63 tahun 2024 seperti lembaga pelatihan, platform digital, mitra pembayaran dan lembaga asesmen program.
baca juga:bagaimana cara pembuatan akun prakerja gelombang 63 tahun 2024? ini panduannya
baca juga:resmi bergabung! itb jadi tim ahli asesmen pelatihan prakerja, program kartu prakerja makin bermutu
dalam pengarahan, menko airlangga tidak sendiri namun bersama tim pelaksana lain yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan agung, dan bpkp.
dalam sesi pembuka, airlangga menyampaikan bahwa pelatihan sdm indonesia sangat penting untuk dilakukan.
sehingga adanya ekosistem yang besar seperti prakerja sangat mendukung untuk melakukan pertumbuhan yang masif.
dia menambahkan bahwa tidak ada program lain selain prakerja yang mampu menghasilkan dampak sebesar ini dengan kecepatan dan kualitas seperti prakerja.
baca juga:isw luncur desember ini, alumni prakerja bisa ikut pelatihan, cek cara daftar di sini
baca juga:banyak negara belajar dari program kartu prakerja, berhasil beri manfaat 17,5 juta jiwa, kok bisa?
sejak diluncurkan pada april 2020, kartu prakerja telah menjangkau 17,5 juta orang dari 514 kabupaten/kota di indonesia sebagai penerima program dan memberikan akses pelatihan peningkatan keterampilan melalui skilling, reskilling dan upskilling.
selama 3 tahun lebih tersebut, kartu prakerja telah memberikan akses pelatihan secara inklusif.
diantaranya 51 persen perempuan, 48 persen berasal dari 212 kabupaten/kota miskin ekstrem, 2 persen dari kabupaten/kota tertinggal, dan 3 persen dari penyandang disabilitas.
capaian ini dapat diraih berkat ekosistem pelatihan yang dibangun oleh manajemen pelaksana program kartu prakerja (mppkp) dengan melibatkan berbagai pihak.
baca juga:6 hp samsung termurah dengan kapasitas rom 512gb, lebih banyak ruang untuk penyimpanan!
baca juga:lukman bhr, guru disabilitas di musi rawas ini rilis single kedua ‘sama dan sama’ lirik lagunya bikin semangat
dalam menyediakan beasiswa pelatihan, program kartu prakerja bermitra dengan enam platform digital (pd) dan lebih dari 200 lembaga pelatihan (lp) untuk menyediakan lebih dari 1200 pelatihan baik luring maupun daring yang nantinya akan berkembang lagi dengan adanya moda self-paced learning (spl).
adapun spl ini akan menggunakan standar pelatihan yang tidak jauh berbeda dengan pelatihan synchronous yang sudah ada di dalam ekosistem.
spl ini juga memiliki keunikan dimana pelatihan harus diakses sesuai alur/sequence yang disampaikan, dan tidak bisa di-skip maupun dipercepat.
sehingga meski moda ini menambah fleksibilitas karena dapat diikuti kapanpun, spl membutuhkan komitmen personal yang tinggi dari penggunanya.
baca juga: baca info bmkg: peringatan dini untuk 10 daerah! prakiraan cuaca di sumsel, selasa 23 januari 2024
baca juga:jadwal sholat wilayah palembang hari ini beserta niat, selasa 23 januari 2024, waktu maghrib 18.24 wib
besarnya ekosistem program kartu prakerja serta luasnya cakupan penerima manfaat program, prakerja terus berkomitmen untuk menjaga kualitas program pelatihan yang diberikan serta tata kelola dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaannya.
dalam proses pelaksanaan program kartu prakerja, mppkp senantiasa mengedepankan akuntabilitas dan tata kelola yang baik, baik dari internal mppkp maupun dari seluruh mitra.
mppkp juga secara reguler berkoordinasi dengan instansi yang relevan seperti kepolisian, kejaksaan, dan bpkp.
pada kesempatan ini, feri wibisono selaku jaksa agung muda bidang perdata dan pidana mengingatkan dengan tegas kepada seluruh lembaga pelatihan dan platform digital agar selalu taat pada aturan yang berlaku.
baca juga:serap aspirasi masyarakat di dapil 5, pj bupati lahat tekankan prioritas sektor ini 
baca juga:tanpa harus melawan jepang, malam ini timnas indonesia akan lolos jika hitung-hitungannya begini
selain itu, lp dan pd juga harus selalu aktif untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pelatihan agar pelaksanaannya sesuai aturan yang berlaku.
menyampaikan pandangan senada, komjen wahyu widada juga menyebutkan bahwa sejak 2023, prakerja menjalankan skema normal dan dengan skalanya yang besar, seluruh mitra prakerja sebagai bagian dari ekosistem pelatihan inovatif harus senantiasa tunduk pada aturan yang ada.
“hal ini penting agar manfaat program dapat dirasakan terus oleh masyarakat dan tata kelolanya terjaga”, jelasnya.
hadir juga pada acara tersebut dan memberikan paparan dalam sesi diskusi, yaitu direktur tata usaha negara jamdatun, direktur tipikor, bareskrim polri dan direktur bpkp, dengan pengantar dari direktur eksekutif manajemen pelaksana program kartu prakerja (mppkp).
baca juga:tradisi unik menyambut ramadan di beberapa daerah di indonesia
baca juga:buang jauh-jauh! ini bahaya pakai jimat, bisa gagal masuk surga, simak penjelasan ustaz abdullah roy di sini
semakin banyaknya moda pelatihan dan lembaga pelatihan yang bergabung pada ekosistem prakerja, meningkatkan kebutuhan untuk mengantisipasi risiko penyalahgunaan program oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
oleh karena itu kolaborasi penguatan tata kelola program kartu prakerja, penting untuk dilakukan.
pada hari yang sama juga dilangsungkan penandatanganan kembali perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana program kartu prakerja dengan jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan agung republik indonesia tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
penandatanganan perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam ataupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh manajemen pelaksana maupun hal-hal lainnya dalam pelaksanaan program kartu prakerja.
baca juga:pastikan personelnya tak terlibat kegiatan politik dan netral dalam pemilu, ini kata kabid humas polda sumsel
baca juga:menyambut bulan ramadan 2024! kenali hadist nabi tentang keistimewaan bulan ramadan
hal ini dilakukan karena peran jaksa agung sebagai anggota komite cipta kerja juga jangkauan kejaksaan agung yang luas mencakup seluruh indonesia.*
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".