Masih Ada Kualitas Pelayanan Publik di Daerah Zona Kuning, Ini Catatan Ombudsman Sumsel

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Sabtu , 27 Jan 2024 - 12:01

Hasil penilaian Ombudsman Sumsel terdapat masih ada kualitas pelayanan publik di Sumsel yang masuk zona kuning--Sumber: Ombudsman RI

masih ada kualitas pelayanan publik di daerah zona kuning, ini catatan ombudsman sumsel                            palembang, koranpalpres.com – ombudsman sumsel kembali mengumumkan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik untuk pemerintah daerah.
hasilnya masih ada 4 daerah yang memiliki kualitas pelayanan publik dikategorikan zona kuning atau nilai c.
ke empat daerah tersebut yakni pemkot pagar alam, pemkab empat lawang, pemkab oku selatan dan pemkab pali.
oleh sebab itulah, ombudsman sumsel memberikan beberapa catatan kepada pj gubernur sumsel dan 17 kepala daerah, yakni sebagai berikut:
baca juga:soal pelayanan publik, ombudsman beri 4 catatan ke polres di jajaran polda sumsel, begini isinya!
baca juga:capai zona hijau, pj gubernur agus fatoni terima penghargaan pelayanan publik dari ombudsman ri
1. pengetahuan terkait dengan tugas dan kewenangan dalam jabatan sebagaian besar masih rendah.
karena masih banyak responden tidak memahami secara lengkap tentang penjabaran tugas dan kewenangan jabatan, ada responden yang bernilai angka 20 (artinya: hanya mengetahui sedikit tugas dan kewenangan jabatannya)
2. kompensasi pelayanan sesuai dengan subtansi maklumat yang di sampaikan di ruang pelayanan belum optimal atau tidak berjalan.
maka opd yang dinilai perlu mengalokasikan anggaran terkait dengan ketersediaan jaminan pelayanan tersebut.
baca juga:hanya polres ini dapat zona kuning pelayanan publik di sumsel, indikatornya apa? begini penjelasan ombudsman
baca juga:pemprov sumsel raih predikat zona hijau kategori a penyelenggaraan layanan publik dari ombudsman ri
3. pemahaman bagi opd terkait pentingnya ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan dalam memberikan pelayanan seperti apar, cctv di ruang pelayanan dan jalur evakuasi masih belum maksimal.
4. dari opd yang di nilai, sebagian besar sudah memiliki website yang berbasis go.id dan sosial media seperti facebook dan instagram atau aplikasi khusus.
tetapi tidak menyajikan informasi standar pelayanan publik di media elektronik tersebut dan masih ada opd yang belum memiliki website yang berbasis go.id dan sosial media.
5. sebagian opd yang dinilai masih menganggap petugas pengaduan sebagai bagian yang tidak terlalu penting dalam bagian pelayanan sehingga pengelola pengaduan di opd tersebut menjadi tidak optimal.
baca juga:pelayanan publik kualitas tinggi, pemkab oku timur raih penghargan dari ombudsman ri
baca juga:baju imlek untuk para pria? berikut 4 ragam baju imlek 2575 untuk pria yang mencuri perhatian, yuk disimak!
6. potensi tindakan pungutan liar di unit pelayanan opd yang dinilai masih ditemukan dengan modus menawarkan untuk mempermudah dan mempercepat layanan dan mengenakan biaya layanan diluar ketentuan/regulasi tarif yang ada.
7. potensi dengan sengaja menunda-nunda dalam pembuatan produk layanan yang masih menjadi “isu” hangat yang ada di tengah masyarakat.
8. berdasarkan wawancara langsung dengan pengguna layanan, masih ada ditemukan petugas layanan yang memberikan layanan secara tidak patut seperti ketus dalam melayani
seperti diketahui, penilaian pelayanan publik berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan.
baca juga:kepatuhan pelayanan publik terbaik, pemkot palembang diganjar penghargaan dari ombudsman ri perwakilan sumsel
baca juga:daftar 10 besar negara teraman dari kejahatan dan kriminal, cocok untuk liburan bersama pasangan
standar tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolak ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 28 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan