DLHK Palembang Benarkan Perintah Kumpulkan Rongsokan Bagi Pasukan Kuning Demi Diperpanjang Kontrak Kerja

Reporter: Dian Cahyani Fitri |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Kamis , 26 Oct 2023 - 20:17

Kepala Bidang Sarana Prasarana, DLHK Palembang, Andika Martadinata-Foto:Palpres-

"Kami dipaksa untuk mengumpulkan rongsokan, jerih payah kami selama ini seperti tidak di anggap. Coba sehari saja pasukan kuning tidak bekerja, tidak terbayang kondisi kota Palembang. Pasti dipenuhi sampah,” ungkapnya.

Ia menegaskan, tidak pernah ada omongan bahwa rongsokan yang dikumpulkan akan jadi nilai uang atau sebut saja uang tambahan.

“Kami hanya disuruh kumpulkan rongsokan minimal 1 kg per minggu dan ini jadi syarat diperpanjang kontrak, tolong manusiakanlah manusia. Kami ini bekerja tidak pernah ada libur, 30 hari full, mengapa harus dibebankan lagi untuk mengumpulkan rongsokan," ujarnya.

Ia berharap, kebijakan untuk mengumpulkan rongsokan ini dievaluasi. Karena tanpa ada perintah, ia mengaku, tetap memilah sampah plastik untuk dijual.

"Kami bisa jual sendiri rongsokan yang kami kumpulkan. Kan ini tidak jelas, tujuan kami disruruh mengumpulkan rongsokan ini," pungkasnya.

Menyikapi hal itu, kandidat Doktor dari Universitas Indonesia (UI), Ade Indra Chaniago, mengaku heran dan tidak abis pikir kelakuan para pejabat, khususnya di DLHK Palembang.

"Saya tidak habis pikir, kok bisa pejabat di DLHK Palembang membuat kebijakan yang memaksakan, hari gini memotivasi para pekerja atau pasukan kuning hanya menggunakan stick tanpa carrot, ini belajar dimana ya, saya kok gagal paham dibuatnya," kata Ade.

Bahkan mereka melakukan tekanan tanpa memberikan penghargaan.

“Atau jangan-jangan mereka semua lupa kalau mereka adalah pejabat publik yang penghasilannya berasal dari publik sehingga berlaku semaunya,” katanya.

Atas hal ini, ia meminta kepada Pj Walikota Palembang, segera melakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat di kota Palembang.

Jangan sampai katanya, apa yang dilakukan oleh pejabat DLHK ini berdampak negatif terhadap kinerja Pj Walikota Palembang yang akan di evaluasi selama tiga bulan pertama ini.

"Harus di evaluasi. Jangan sampai rusak susu sebelanga hanya karena nila setitik," pungkasnya. *

dlhk palembang benarkan perintah kumpulkan rongsokan bagi pasukan kuning demi diperpanjang kontrak kerja                            palembang – adanya kewajiban pasukan kuning mengumpulkan rongsokan demi diperpanjang kontrak kerja menjadi polemik.
 kepala bidang sarana prasarana, dlhk palembang, andika martadinata membenarkan, mengumpulkan rongsokan bagi pasukan kuning ini atas perintah kepala dinas (kadin) dlhk palembang melalui surat edaran (se).
"ada se dari kepala dinas, seluruh pegawai dlhk palembang, diwajibkan melakukan pemilahan sampah yang bernilai ekonomis dari rumah masing-masing,” ujar andika, saat dihubungi melalui telepon belum lama ini.
menurutnya, hasil rongsokan untuk dimasukkan bank sampah, dan dicatat.
baca juga:mushola nurul askar koramil 422-03/pesisir tengah diresmikan, kasdim: bukti kemanunggalan tni-rakyat
ia mencontohkan pasukan kuning yang membawa sampah ini nanti ditimbang dan dicatat.
"saya ibaratkan, pekerja media harus ada andil ke perusahaan, karena itu sudah menjadi kebijakan, nah begitu juga dengan pekerja di dlhk termasuk pasukan kuning,” jelasnya. 
jadi katanya, jelas ketentuan, dan ada se kadin sehingga wajib dilaksanakan, karena pengurangan sampah di palembang masih diangka 23 persen sedangkan target nasional 26 persen.
disinggung mengenai keberatan pasukan kuning untuk mengumpulkan rongsokan, dan termasuk ke dalam poin perpanjangan kontrak kerja bagi pasukan kuning.
baca juga:ada aktivitas penambangan liar di hutan lindung, polres lakukan beberapa hal ini
serta terkesan adanya pemaksaan oleh pihak dlhk palembang, andika menjawab harusnya media lebih pintar menilainya.
"itu bukan intruksi saya, dan mengenai pesan whatsapp berantai, silahkan tunjukkan harusnya media lebih pintar menelaah soal ini," katanya.
menyikapi hal ini, salah seorang penyapu jalan di metropolis, sebut saja a, mengaku, ia dan ratusan bahkan ribuan pasukan kuning sempat diancam tidak akan diperpanjang kontrak jika tidak mau menjalankan instruksi mengumpulkan rongsokan tersebut.
dalam syarat perpanjangan kontrak memang tidak tertulis soal mengumpulkan rongsokan. tapi, secara lisan, mereka ditakut-takuti, melalui pesan berantai, bahwa jika tidak mau melaksanakannya, maka kontrak tidak diperpanjang.
baca juga:presiden jokowi resmikan spaldt di palembang, berharap kurangi pencemaran sungai musi
"kami dipaksa untuk mengumpulkan rongsokan, jerih payah kami selama ini seperti tidak di anggap. coba sehari saja pasukan kuning tidak bekerja, tidak terbayang kondisi kota palembang. pasti dipenuhi sampah,” ungkapnya. 
ia menegaskan, tidak pernah ada omongan bahwa rongsokan yang dikumpulkan akan jadi nilai uang atau sebut saja uang tambahan. 
“kami hanya disuruh kumpulkan rongsokan minimal 1 kg per minggu dan ini jadi syarat diperpanjang kontrak, tolong manusiakanlah manusia. kami ini bekerja tidak pernah ada libur, 30 hari full, mengapa harus dibebankan lagi untuk mengumpulkan rongsokan," ujarnya.
ia berharap, kebijakan untuk mengumpulkan rongsokan ini dievaluasi. karena tanpa ada perintah, ia mengaku, tetap memilah sampah plastik untuk dijual.
baca juga:coinex dan slowmist berkolaborasi memperkuat sistem keamanan kripto
"kami bisa jual sendiri rongsokan yang kami kumpulkan. kan ini tidak jelas, tujuan kami disruruh mengumpulkan rongsokan ini," pungkasnya.
menyikapi hal itu, kandidat doktor dari universitas indonesia (ui), ade indra chaniago, mengaku heran dan tidak abis pikir kelakuan para pejabat, khususnya di dlhk palembang.
"saya tidak habis pikir, kok bisa pejabat di dlhk palembang membuat kebijakan yang memaksakan, hari gini memotivasi para pekerja atau pasukan kuning hanya menggunakan stick tanpa carrot, ini belajar dimana ya, saya kok gagal paham dibuatnya," kata ade.
bahkan mereka melakukan tekanan tanpa memberikan penghargaan. 
baca juga:pastikan keamanan vvip presiden jokowi, kapolda cek langsung ke lapangan
“atau jangan-jangan mereka semua lupa kalau mereka adalah pejabat publik yang penghasilannya berasal dari publik sehingga berlaku semaunya,” katanya.
atas hal ini, ia meminta kepada pj walikota palembang, segera melakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat di kota palembang.
jangan sampai katanya, apa yang dilakukan oleh pejabat dlhk ini berdampak negatif terhadap kinerja pj walikota palembang yang akan di evaluasi selama tiga bulan pertama ini.
"harus di evaluasi. jangan sampai rusak susu sebelanga hanya karena nila setitik," pungkasnya. *

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Ekspres 7 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan