Terkait Biaya Diklat Kesamaptaan, Honorer Anggota Pol PP Ogan Ilir Berharap Hal Ini!

Reporter: Muhammad Wijdan |

Editor: Muhammad Wijdan |

Senin , 29 Jan 2024 - 13:36

Honorer anggota Pol PP Ogan Ilir berharap subsidi Pemerintah terkait biaya diklat kesamaptaan.--Facebook/Satpolpp Oganilir

Terpisah, Kasat Pol PP Kabupaten Ogan Ilir, Kapidin mengaku, bahwa saat ini pihaknya sedang berjuang agar keinginan para anggota honorer Pol PP ini bisa terwujud.

"Ini sudah menjadi pemikiran kita, memang susah kalau sudah masalah uang ini. Tapi, kita juga tidak menekan anggota untuk ikut. Mudah-mudahan ada solusinya," singka Kapidin.

Sebelumnya Kapidin mengaku, saat ini juga pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak Provinsi terkait wacana Diklat dan biayanya ini.

"Memang awalnya rencana biaya Diklat ini sebesar Rp 4,2 juta, tau-tau berubah menjadi Rp 5 juta. Ini bukan kita yang menentukan, pihak pusat langsung. Tapi ini masih akan kita koordinasi, belum final," katanya.

Soal apakah sertifikat hasil Diklat ini nantinya akan menjadi persyaratan menjadi PPPK? Kapidin juga belum bisa memastikan.

"Kurang tahu juga kita, nanti kita ngomong sebagai syarat menjadi PPPK, tau-taunya tidak, dan kita ngomong bukan salah satu persyaratan PPPK, tau-taunya menjadi syarat," tukasnya.*

terkait biaya diklat kesamaptaan, honorer anggota pol pp ogan ilir berharap hal ini!                            palembang,koranpalpres.com- terkait biaya diklat kesamaptaan yang diwacanakan untuk honorer satuan polisi pamong praja atau sat pol pp kabupaten ogan ilir, diharapkan adanya subsidi dari pemerintah.
pasalnya, dengan biaya rp 5 juta perorang dengan cara mandiri tersebut, puluhan honorer anggota sat pol pp kabupaten ogan ilir merasa keberatan.
"berat pak rp 5 juta itu, kami ini seorang honorer. rp 5 juta itu gaji kami selama 4 sampai 5 bulan," ungkap seorang honorer sat pol pp ogan ilir saat dibincangi palembang ekspres, senin 29 januari 2024.
dia yang mewanti-wanti media ini untuk tidak mempublikasikan namanya juga mengaku, bahwa kegiatan ini rencananya akan digelar selama 7 hari.
baca juga:puluhan honorer anggota pol pp ogan ilir galau, ada apa ya?
baca juga:tingkatkan kompetensi puluhan anggota pol pp ikuti ini 
"bukan waktu yang sebentar pak, selain memikirkan uang rp 5 juta, kami juga wajib meninggalkan uang belanja untuk istri dan anak," katanya yang terlihat termenung.
yang membuat pihaknya galau lagi, kegiatan diklat ini jika tidak diikuti bisa membuat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang diimpikannya bisa terencam tidak dapat.
"infonya diklat ini, salah satu syarat kita untuk ikut bersaing meraih pppk tahun 2024 dan tahun berikutnya , kalau tidak ada sertifikat diklat ini, terancam tidak bisa ikut tes pppk nanti," tuturnya.
untuk itu, pihaknya berharap ada kebijakan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi dan pusat untuk memberikan subsidi pada biaya diklat ini.
baca juga:anggota polri 'nakal' di polres ogan ilir, sie propam tindak tegas!
baca juga:waspada dbd di musim hujan! di ogan ilir sudah ada korban jiwa
"harapannya, bisa dibiayai penuh pemerintah. ya, paling tidak dapat subsidi 50 persen dari pemerintah. kalau bayar rp 2 juta, tidak terlalu berat bagi kami," tukasnya yang mengaku sudah 10 tahun lebih menjadi honorer sat pol pp ogan ilir.
hal ini juga menjadi harapan honorer anggota sat pol pp yang lain. "mudah-mudahan dengan pemberitaan ini, suara kita orang kecil ini dapat didengar, dan diwujudkan pemerintah," timpal anggota pol pp ogan ilir yang lain.
terpisah, kasat pol pp kabupaten ogan ilir, kapidin mengaku, bahwa saat ini pihaknya sedang berjuang agar keinginan para anggota honorer pol pp ini bisa terwujud.
"ini sudah menjadi pemikiran kita, memang susah kalau sudah masalah uang ini. tapi, kita juga tidak menekan anggota untuk ikut. mudah-mudahan ada solusinya," singka kapidin.
baca juga:miris! jalan aspal di ogan ilir ini baru dibangun sudah mengelupas dan retak-retak
baca juga:proyek jalan aspal retak-retak dan mengelupas milik siapa? pptk pu pr ogan ilir main rahasia
sebelumnya kapidin mengaku, saat ini juga pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak provinsi terkait wacana diklat dan biayanya ini.
"memang awalnya rencana biaya diklat ini sebesar rp 4,2 juta, tau-tau berubah menjadi rp 5 juta. ini bukan kita yang menentukan, pihak pusat langsung. tapi ini masih akan kita koordinasi, belum final," katanya.
soal apakah sertifikat hasil diklat ini nantinya akan menjadi persyaratan menjadi pppk? kapidin juga belum bisa memastikan.
"kurang tahu juga kita, nanti kita ngomong sebagai syarat menjadi pppk, tau-taunya tidak, dan kita ngomong bukan salah satu persyaratan pppk, tau-taunya menjadi syarat," tukasnya.*
baca juga:jalan menuju kpt tanjung senai nyaris terendam air, pu pr ogan ilir ambil langkah ini
baca juga:penyalahgunakan bbm subsidi, warga tanjung pinang digiring ke polres ogan ilir

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 31 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan