Pembebasan Lahan Tapak Tower SUTET Lumut Balai-Gumawang Akhirnya Selesai

Reporter: Ella Sulistiana |

Editor: Firyansyah |

Rabu , 31 Jan 2024 - 20:28

Proses pembebasan lahan tapak towers SUTET 275kV Balai-Gumawang akhirnya selesai.--

pembebasan lahan tapak tower sutet lumut balai-gumawang akhirnya selesai                            baturaja, koranpalpres.com – proses pembebasan lahan tapak tower di jalur saluran udaran tegangan ekstra tinggi (sutet) 275 kv lumut balai-gumawang akhirnya selesai.
proses pembebasan lahan tersebut sesuai dengan putusan pengadilan negeri baturaja untuk 7 tapak tower dan 25 persil ruang bebas/right of way.
proses ini dilakukan untuk pembangunan ketenagalistrikan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik perkotaan maupun di pedesaan.
selain itu juga untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan berbagai sektornya yang memerlukan tenaga listrik.
baca juga:produk investasi kian menjanjikan bank muamalat pasang target pertumbuhan dua digit
baca juga:hr outlook 2024: menjelajahi 4 pendekatan proaktif di tempat kerja untuk berkembang di era pergeseran ekonomi 
seperti diketahui, pesatnya pertumbuhan ekonomi di sumatera khususnya di kabupaten ogan komering ulu provinsi sumatera selatan memerlukan energi listrik yang sangat besar.
untuk itu dibutuhkan adanya infrastruktur ketenagalistrikan guna mendukung pelayanan kebutuhan listrik di wilayah tersebut.
general manager pt pln unit induk sumatera bagian selatan (uip sbs), wahidin dalam keterangannya menyebut, berhasil menyelesaikan konsinyasi tapak tower dan kompensasi row.
untuk itulah, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan transmisi sutet 275 kv lumut balai– gumawang akan semakin dipacu.
baca juga:samsung innovation campus siapkan kompetensi ai dan iot untuk generasi muda indonesia
baca juga:samsung galaxy rilis daftar hp harga 1 jutaan dengan ram minimal 4gb, kamu minat yang mana?
sehingga dapat dioperasikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan yaitu pada tahun 2024.
pembangunan transmisi sutet 275 kv lumut balai-gumawang terdiri dari 426 tower.
yakni melintasi 3 kabupaten, yaitu muara enim, ogan komering ulu, ogan komering ulu timur.
namun proses pembebasan lahan tidak lepas dari tantangan dan permasalahan.
baca juga:bujang gadis universitas kader bangsa ikuti wardah personal color expert class dan skin pampering
baca juga:berikan subsidi hingga rp15 ribu, pertamina dukung gerakan pengendalian inflasi serentak se-sumsel
dimana beberapa masyarakat menolak lahannya dilintasi transmisi pln hingga menolak nilai harga ganti rugi yang telah ditetapkan oleh lembaga penilai.
"dalam hal pihak atau masyarakat menolak bentuk atau besarnya ganti kerugian atau kompensasi yang telah ditetapkan. maka ganti kerugian dan kompensasi tersebut dapat dititipkan di pengadilan negeri setempat," jelasnya.
dasar hukum konsinyasi (penitipan uang) ganti kerugian ini adalah peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 13 tahun 2021.
peraturan ini berkaitan dengan ruang bebas, jarak minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah.
baca juga:make over berikan tips and tricks make up daily flawless ke pengunjung wedding expo 2024
baca juga:siteminder: peningkatan kedatangan wisatawan internasional dan masa inap lebih lama di akomodasi indonesia
maupun tanaman dan bangunan yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik (pasal 13).
serta peraturan mahkamah agung tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2016.
berkaitan dengan tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pasal 24).
“dukungan berupa pendampingan dan pemberian bantuan hukum dari kejaksaan tinggi sumatera selatan sangat membantu kami dalam melaksanakan konsinyasi. sehingga setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan secara terukur dan on the track,” tutur wahidin.
baca juga:komitmen properti destinasi gaya hidup ikonik paradise indonesia bidik 20 persen kenaikan pendapatan di 2024
dukungan pendampingan pengamanan dan pemberian bantuan hukum diberikan oleh kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan kepada pln.
sehingga dapat segera mempercepat pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan.
selain itu juga meningkatkan rasio elektrifikasi dan memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan di provinsi sumatera selatan.*