Automatic Adjustment, Anggaran Rp50,14 T Milik Kementerian dan Lembaga Diblokir

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Sabtu , 03 Feb 2024 - 12:28

Kebijakan penyesuaian anggaran, pemerintah blokir anggaran 50,14 T milik K/L-nasional-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Kebijakan penyesuaian anggaran atau automatic adjustment sebagai langkah antisipasi gejolak ekonomi global membuat Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp 50,14 triliun pada tahun 2024.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro menjelaskan bahwa, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024.

Upaya penyesuaian anggaran ini dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan meminimalisasi dampak gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional.

"Kondisi geopolitik global yang dinamis saat ini berpotensi memengaruhi perekonomian dunia. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipasi untuk meminimalisir dampaknya terhadap perekonomian nasional," ujar Deni, Jumat (2/2/2024).

Kebijakan automatic adjustment ini meminta seluruh K/L untuk menunda pencairan sebagian anggaran yang belum prioritas pada awal tahun.

Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan K/L memprioritaskan belanja yang benar-benar penting.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 yang diterbitkan pada 29 Desember 2023.

Deni menjelaskan bahwa automatic adjustment merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan fiskal di tengah dinamika global.

automatic adjustment, anggaran rp50,14 t milik kementerian dan lembaga diblokir                            palembang, koranpalpres.com  - kebijakan penyesuaian anggaran atau automatic adjustment sebagai langkah antisipasi gejolak ekonomi global membuat pemerintah melalui kementerian keuangan (kemenkeu) memblokir anggaran kementerian/lembaga (k/l) senilai rp 50,14 triliun pada tahun 2024. 
kepala biro komunikasi dan layanan informasi kemenkeu, deni surjantoro menjelaskan bahwa, kebijakan ini sejalan dengan arahan presiden joko widodo saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2024. 
upaya penyesuaian anggaran ini dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan meminimalisasi dampak gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional.
"kondisi geopolitik global yang dinamis saat ini berpotensi memengaruhi perekonomian dunia. oleh karena itu, diperlukan langkah antisipasi untuk meminimalisir dampaknya terhadap perekonomian nasional," ujar deni, jumat (2/2/2024).
baca juga:hati-hati! prakerja 2024 tidak memiliki aplikasi, pendaftaran hanya lewat ini
baca juga:bangun kesadaran pentingnya literasi keuangan syariah, pw fatayat nu sumsel gandeng pnm mekaar
baca juga:bank swasta terbesar di indonesia sedang membuka program magang bakti bca cek syaratnya!
kebijakan automatic adjustment ini meminta seluruh k/l untuk menunda pencairan sebagian anggaran yang belum prioritas pada awal tahun.
hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan k/l memprioritaskan belanja yang benar-benar penting.
kebijakan ini tertuang dalam surat menteri keuangan nomor s-1082/mk.02/2023 yang diterbitkan pada 29 desember 2023.
deni menjelaskan bahwa automatic adjustment merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan fiskal di tengah dinamika global.
baca juga:pengadaan jasa tenaga pendukung kementerian koordinator bidang perekonomian tahun anggaran 2024.
baca juga: bskdn imbau percepat realisasi belanja awal tahun tidak hanya fokus penyerapan anggaran
baca juga:anggaran 2024 oku timur berkurang, skpd diminta ‘diet’, ini pesan bupati
setiap k/l diharuskan melakukan penghematan anggaran hingga 5% dari total alokasi belanja.
sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan serupa dalam apbn 2022 dan 2023.
"automatic adjustment telah terbukti efektif dalam menjaga ketahanan apbn pada tahun 2022 dan 2023. perlu diingat bahwa anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di k/l dan dapat dicairkan kembali jika kondisi ekonomi membaik," tutur deni.