Belum Sampai Setengah Petugas Penyelenggara Pemilu Ikuti Skrinning Kesehatan

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Kamis , 08 Feb 2024 - 17:08

Pj Meminta dinas terkait memberikan arahan agar petugas penyelenggara Pemilu dapat mengikuti skrinning kesehatan untuk menghindari kejadian 2019 lalu.-Protokol Pemkot Pagaralam-

belum sampai setengah petugas penyelenggara pemilu ikuti skrinning kesehatan                            pagaralam, koranpalpres.com -  pj walikota pagar alam h. lusapta yudha kurnia memimpin rapat kerja tentang pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepersertaan aktif program jaminan kesehatan nasional bagi petugas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
kegiatan itu berlangsung di ruang rapat besemah tige setdako pagar alam.
dalam rapat tersebut pihak bpjs menyampaikan jika jumlah peserta petugas pemilihan umum yang sudah skrining online masih sangat sedikit.
bahkan belum sampai setengah dari jumlah keseluruhan peserta petugas pemilihan umum di kota pagar alam.
baca juga:danramil 14/dagangan hadiri apel gelar kesiapan linmas pengamanan pemilu 2024
baca juga:pemkot siap bentuk dukungan elemen satuan kerja (desk) pemilu 2024
menanggapi itu, pj walikota pagar alam mengatakan penyebab utama peserta petugas yang masih belum melakukan skrining adalah takut akan biaya yang harus dibayar.
padahal proses skrining tidak dipungut biaya apapun.
pj walikota berharap kepada pihak atau dinas terkait untuk terus gencar memberikan arahan kepada peserta petugas pemilu untuk melakukan skrining riwayat kesehatan.
hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2019.
baca juga:apel kesiapsiagaan jelang pemilu 2024, pesan menohok dandim 0405/lahat untuk anggota
baca juga:antisipasi lonjakan trafik: xl axiata siapkan jaringan berkualitas jelang pemilu 2024 
ia berharap seluruh petugas penyelenggara pemilu dan pilkada 2024 telah dipastikan terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan kesehatan nasional (jkn) dan mengikuti skrining riwayat kesehatan.
"jika petugas pemilu dan pilkada sehat, maka kita dapat wujudkan pemilu yang berkualitas," ujar pj wako.
menurut lusapta, peristiwa banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dan jatuh sakit pada tahun 2019 lalu tidak boleh terulang kembali.
karenanya petugas pemilu dan pilkada harus dilindungi hak kesehatannya.
baca juga:distribusi logistik pemilu gandeng pt pos indonesia, ini persiapan kpu prabumulih
baca juga:pj walikota palembang kerahkan ribuan satlinmas sukseskan pemilu 2024, bersinergi dengan tni-polri
"oleh karenanya dibutuhkan peran serta aktif dan kerja sama dari seluruh entitas untuk memberikan pelayanan yang optimal. termasuk pelayanan kesehatan," harapnya.
pj wako menjelaskan kembali penjelasan bpjs sebelumnya menyatakan, partisipasi aktif bpjs kesehatan dalam pemilu dan pilkada tahun 2024.
adalah mencegah terjadinya kesakitan dan kematian petugas yang memiliki risiko penyakit kronis, serta meningkatkan kepesertaan aktif jkn petugas pemilu dan pilkada.
hal tersebut sesuai dengan surat edaran bersama (seb) menteri dalam negeri, kpu, bawaslu dan bpjs kesehatan nomor: 20 tahun 2023 tentang pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program jkn bagi petugas penyelenggara pemilu dan pilkada tahun 2024 di lingkungan pemerintah daerah.
baca juga:fungsi sabhara dalam pemilu 2024, begini penjelasan kapolda sumsel
baca juga:tni-polri di lampung apel gabungan, siap amankan pemilu 2024
lusapta menjelaskan, dalam rangka memastikan implementasi skrining riwayat kesehatan dan kepesertaan jkn aktif berjalan dengan optimal, maka seluruh pemerintah daerah, kpu dn bawaslu, dapat mengarahkan seluruh petugas penyelenggara pemilu dan pilkada mengikuti skrining riwayat kesehatan dari bpjs kesehatan.