Kota Ini Persiapkan Penilaian Kota Peduli HAM Melalui Implementasi RANHAM

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Kamis , 08 Feb 2024 - 17:33

Rapat membahas persiapan Kota Pagaralam menjadi kota yang layak dan peduli HAM.-Protokol Pemkot Pagaralam-

kota ini persiapkan penilaian kota peduli ham melalui implementasi ranham                            pagaralam, koranpalpres.com -  pj walikota pagar alam melalui asisten lll bidang administrasi umum setdako pagar alam h. hermawan, memimpin sekaligus membuka rapat  pembahasan pengisian data kota peduli hak asasi manusia untuk pelaksanaan kabupaten/kota peduli ham tahun 2024.
pelaksanaan rapat tersebut bertempat di ruang rapat besemah tige, kantor walikota pagar alam..
dalam sambutannya hermawan menyampaikan, kegiatan tersebut untuk mendorong pemerintah kota pagaralam dalam mewujudkan kota yang peduli ham melalui implementasi rencana aksi nasional hak asasi manusia (ranham).
"selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan sinergitas antara kantor wilayah dengan pemkot pagaralam  dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan ham (p5ham) serta sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan dan pelaporan kkpham," tambahnya.
baca juga:peduli kesehatan masyarakat, kodam ii/swj gelar pengobatan dan sunatan gratis
baca juga:melestarikan dulmuluk, zulkarnain peduli budaya bikin kolam pemancingan jadi panggung dadakan
baca juga:puluhan massa unjuk rasa di bawaslu kota palembang, ketua kpps silaberanti bantah berpihak ke caleg nasdem
pada kesempatan tersebut, dibahas juga penjelasan teknis mengenai data indikator kkp ham yang harus dilaporkan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan menteri hukum dan ham no. 22 tahun 2021 tentang kriteria daerah kabupaten/ kota peduli hak asasi manusia.
 diketahui kabupaten/kota peduli ham diselenggarakan terhadap 514 kabupaten/kota di seluruh indonesia. 
semua kabupaten/kota dapat memenuhi kriteria kkp ham dan menyampaikan laporan pelaksanaan kkp ham.
sesuai dengan prosedur yang dijelaskan di dalam permenkumham nomor 22 tahun 2021 dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini.
baca juga:wujud kepedulian polri bagi masyarakat, polres ogan ilir lakukan bhakti sosial 
baca juga:peduli kesehatan kbt, pangdam ii/swj hadirkan dokter subspesialis
baca juga:dukung pemberdayaan perempuan, dt peduli gandeng paragon corp bantu umkm lokal di palembang
penilaian kkp ham mengacu pada aspek hak asasi manusia yang meliputi beberapa hal berikut ini:
1. hak sipil dan politik yang meliputi: a. hak atas bantuan hukum b. hak atas informasi c. hak turut serta dalam pemerintahan d. hak atas keberagaman dan pluralisme, dan e. hak atas kependudukan.
2. hak ekonomi, sosial dan budaya yang meliputi: a. hak atas kesehatan b. hak atas pendidikan c. hak atas pekerjaan d. hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak, dan e. hak perempuan dan anak.
beberapa hal di atas itulah yang menjadi dasar atau kriteria yang dapat dikemukakan dalam penilaian kabupaten/kota layak ham yang akan dinilai tim dari kemenkumham. *