Rugikan Negara Rp 7,4 Miliar, Ini Hukuman yang Harus Dijalani 3 Eks Komisioner Bawaslu Ogan Ilir

Reporter: Romli Juniawan |

Editor: M Iqbal |

Kamis , 22 Feb 2024 - 16:52

Tiga mantan komisioner Bawaslu Ogan Ilir menyimak pembacaan amar putusan oleh majelis hakim Tipikor pada PN Klas 1A Palembang.--koranpalpres.com

rugikan negara rp 7,4 miliar, ini hukuman yang harus dijalani 3 eks komisioner bawaslu ogan ilir                            palembang, koranpalpres.com – terbukti menyelewengkan dana hibah hingga merugikan negara miliaran rupiah, majelis hakim pengadilan negeri (pn) palembang menjatuhkan hukuman berat kepada 3 terdakwa yang merupakan eks komisioner bawaslu ogan ilir.
berdasar pertimbangan yang seksama sesuai peranan masing-masing, dalam 1 persidangan, hukuman yang diterima masing-masing eks komisioner bawaslu ogan ilir ini relatif bervariasi.
terdakwa pertama, darwan iskandar alias di, mantan ketua di bawaslu ogan ilir.
hakim menjatuhkan vonis 2 tahun 8 bulan penjara disertai denda rp 250 juta subsider 3 bulan terhadap terdakwa darwan.
baca juga:waspadai money politic! bawaslu ogan ilir akan lakukan ini, pagi, siang dan malam hari
baca juga:hari pertama masa tenang, bawaslu ogan ilir copot apk yang masih bertengger di jalan raya, ini pesan bawaslu
terdakwa darwan iskandar juga dibebankan membayar uang pengganti (up) sebesar rp 250 juta.
“jika uang tersebut tidak sanggup dibayar maka diganti dengan kurungan selama 5 bulan,” jelas majelis hakim dalam amar putusan saat di persidangan di pengadilan negeri (pn) tipikor klas 1a khusus palembang, kamis 22 februari 2024.
tak jauh berbeda untuk terdakwa kedua, mantan komisioner bawaslu ogan ilir bernama idris, pengadilan menjatuhkan vonis 2 tahun 8 bulan penjara.
pengadilan juga menjatuhkan sanksi denda rp 250 juta subsider 3 bulan kepada terdakwa idris.
baca juga:waspadai money politic! bawaslu ogan ilir akan lakukan ini, pagi, siang dan malam hari
baca juga:cegah kehobongan publik, m aminuddin layangkan surat pengaduan ke kpu dan bawaslu sumsel
pun hampir sama dengan terdakwa darwan, untuk terdakwa idris juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar rp 100 juga.
“dengan ketentuan apabila uang pengganti tesebut tidak sanggup dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan,” tegas hakim. 
selanjutnya terdakwa ketiga, agar berbeda dengan 2 rekan sejawatnya, karlina dijatuhi vonis 2 tahun penjara dan denda rp 250 juta subsider 3 bulan.
ketua majelis hakim masrianti sh mh menghukum ketiga terdakwa karena dinilai bersalah dalam kasus korupsi dana hibah penyelenggaraan pilkada ogan ilir tahun anggaran 2019-2020 pada bawaslu ogan ilir.
baca juga:hari pencoblosan, pemilih dilarang membawa ponsel ke bilik suara, ini penjelasan bawaslu pali
baca juga:antisipasi kerawanan pungut hitung, bawaslu petakan 22 indikator tps rawan 
akibat tindakan ketiga terdakwa melawan hukum tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar rp7,4 miliar.
“bahwa perbuatan para terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” urai masrianti. 
dia melanjutkan, antara beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
diketahui dalam sidang sebelumnya jpu kejari ogan ilir menuntut ketiga terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun serta denda rp 200 juta subsider 6 bulan.
baca juga:ingin coba? 7 gaya hidup ini diprediksi populer di tahun 2024
baca juga:nikmatnya pengen nambah nasi! ini resep ayam goreng sambal korek, cocok jadi menu sahur ramadan 2024
dalam dakwaannya, jpu menyebut kasus tersebut bermula saat bawaslu ogan ilir memperoleh dana hibah senilai rp 19 miliar yang bersumber dari apbd ogan ilir tahun anggaran 2019-2020.
kemudian, dari hasil penyidikan bahwa diduga telah terjadi perbuatan membuat pertanggungjawaban fiktif atau mark-up terhadap pengelolaan dana hibah yang dilakukan oleh para terdakwa.
berdasarkan laporan hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) sumatera selatan yang diterima kejari ogan ilir menyatakan telah menimbulkan kerugian keuangan negara senilai rp7,4 miliar.