Hasil Rekapitulasi PPK Tanjung Sakti Pumu Lahat Banyak Kejanggalan, Saksi PKB Sampaikan Nota Keberatan

Reporter: Bernat |

Editor: Kurniawan |

Jumat , 01 Mar 2024 - 21:59

Jajaran Polres Lahat dibantu Kodim 0405/Lahat, berjaga ketat di depan KPU selama pelaksanaan rapat pleno, Kamis 29 Februari 2024.--bernat

Maka dari itu, ditambahkannya, setelah selesai rapat pleno, langsung membuat nota keberatan yang ditujukan kepada KPU dan Bawaslu Lahat.

"Sebelumnya, kami juga telah melayangkan surat keberatan kepada Bawaslu, agar dapat diproses untuk menyelesaikan persoalan yang merugikan caleg dari PKB," tukasnya.

Senada, Saksi dari Partai Demokrat, Beben Saputra menyebutkan, dugaan adanya kecurangan sangat jelas. Dari perhitungan suara dan perbedaan diperoleh baik untuk partai dan caleg.

"Justru ini menciderai iklim demokrasi yang katanya jujur dan adil. Apalagi, disebutkan saksi kami menandatangani berita acara perhitungan ulang suara, padahal sama sekali tidak ada, bahkan bersangkutan sampai bersumpah," imbaunya.

Oleh karena itulah, masih kata dia, agar pihak penyelenggara pemilu dapat mempertimbangkan, segala sesuatunya sehingga tidak ada kesan dugaan kecurangan terjadi.

"Untuk daerah pemilihan (Dapil) 5 yakni, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Pumu, hanya tersedia 3 kursi. Jadi sangat riskan terjadinya indikasi kecurangan," tegasnya.

Terpisah, Ketua KPU Lahat, Sarjani melalui Komisioner, Emil Asy'ari menyampaikan, bahwasanya regulasi yang terdapat di PKPU No 5/2024, tidak disebutkan untuk menyelesaikan persoalan sengketa pemilu.

"Kami hanya melaksanakan pembacaan hasil rekapitulasi pemilu di tingkat PPK. Kalaupun ditemukan maka jalurnya sudah ada yakni di Bawaslu," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lahat, Nana Priana SHi MM menuturkan, untuk sengketa pemilu ini sudah ada jalurnya, kepada saksi yang keberatan, dapat mengisi form telah disiapkan dan akan diproses selanjutnya.

"Prosesnya 14 hari, akan kami pelajari dengan seksama dimana letak kesalahannya, dan segera diambil langkah-langkah yang konkret," tutupnya.

hasil rekapitulasi ppk tanjung sakti pumu lahat banyak kejanggalan, saksi pkb sampaikan nota keberatan                            lahat, koranpalpres.com - pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat panitia pemungutan kecamatan (ppk) tanjung sakti pumu, kabupaten lahat, di komisi pemilihan umum (kpu) banyak ditemui kejanggalan.
bahkan, saksi partai kebangkitan bangsa (pkb) melayangkan protes, atas perbedaan perolehan suara, keabsahan berita acara penghitungan suara ulang.
tanpa adanya tanda tangan beberapa saksi, termasuk juga ketua kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (kpps) tps 02 desa kembang ayun.
"betul, ketika anggota ppk tanjung sakti pumu membacakan hasilnya, banyak sekali kejanggalan, makanya kami memprotes bahkan menyanggahnya," sebut dodi septriadi, ditemui, usai rapat pleno di kpu lahat, kamis 29 februari 2024.
baca juga:diduga terlibat proyek jalan keromongan, 3 mantan pejabat oku timur dipanggil kejaksaan 
baca juga:berikan edukasi ke awak media, ini cara pertamina ep zona 4 bangun sinergi
yang mana, sambung dia, hasil c1 salinan dan rekap dari ppk sangat berbeda dengan saksi. hal ini, justru merugikan calon legislatif (caleg) dari pkb.
"adanya penambahan jumlah suara pada salah satu caleg, yang semestinya 12 berubah menjadi 82. jelas ini sangat-sangat indikasi kecurangan begitu masif," ungkapnya.
selain itu, pihak pkb pun tidak pernah membubuhkan tanda tangan perhitungan suara ulang, yang dilaksanakan pukul 05.00 wib, kamis 15 februari 2024.
"menurut keterangan saksi yang bertugas ketika itu, pleno di tingkat ppk telah selesai hingga pukul 04.00 wib, selanjutnya tidak ada yang namanya perhitungan ulang sama sekali tidak ada," jelasnya.
baca juga:pemda muratara merespon kemajuan teknologi dengan mempersiapkan sdm arsip yang handal 
baca juga:atlet oku timur peroleh medali emas diganjar reward oleh bupati, ini pesannya
bahkan, masih katanya, ketika akan menghadirkan ketua kpps tps 02, desa kembang ayun, kecamatan tanjung sakti pumu, pun tidak diijinkan walaupun sekedar mengklarifikasi.
"terlebih lagi, munculnya berita acara perhitungan suara ulang, kami pun mempertanyakan keabsahannya, jangan-jangan tanda tangan yang ada disitu palsu semua," sebut dodi.
maka dari itu, ditambahkannya, setelah selesai rapat pleno, langsung membuat nota keberatan yang ditujukan kepada kpu dan bawaslu lahat.
"sebelumnya, kami juga telah melayangkan surat keberatan kepada bawaslu, agar dapat diproses untuk menyelesaikan persoalan yang merugikan caleg dari pkb," tukasnya.
baca juga:penutupan mtq ke x oku timur umumkan penerima juara, terima hadiah motor dan umroh gratis
baca juga:rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara ppk rampung, ini pesan pj bupati lahat usai meninjau
senada, saksi dari partai demokrat, beben saputra menyebutkan, dugaan adanya kecurangan sangat jelas. dari perhitungan suara dan perbedaan diperoleh baik untuk partai dan caleg.
"justru ini menciderai iklim demokrasi yang katanya jujur dan adil. apalagi, disebutkan saksi kami menandatangani berita acara perhitungan ulang suara, padahal sama sekali tidak ada, bahkan bersangkutan sampai bersumpah," imbaunya.
oleh karena itulah, masih kata dia, agar pihak penyelenggara pemilu dapat mempertimbangkan, segala sesuatunya sehingga tidak ada kesan dugaan kecurangan terjadi.
"untuk daerah pemilihan (dapil) 5 yakni, kecamatan tanjung sakti pumi dan pumu, hanya tersedia 3 kursi. jadi sangat riskan terjadinya indikasi kecurangan," tegasnya.
baca juga:ptba dan ptbam sumbangkan kursi roda adaptif untuk tujuh penyandang cerebral palsy di muara enim
baca juga:inilah nama 25 anggota dprd kota pagaralam periode 2024-2029
terpisah, ketua kpu lahat, sarjani melalui komisioner, emil asy'ari menyampaikan, bahwasanya regulasi yang terdapat di pkpu no 5/2024, tidak disebutkan untuk menyelesaikan persoalan sengketa pemilu.
"kami hanya melaksanakan pembacaan hasil rekapitulasi pemilu di tingkat ppk. kalaupun ditemukan maka jalurnya sudah ada yakni di bawaslu," tandasnya.
sementara itu, ketua bawaslu lahat, nana priana shi mm menuturkan, untuk sengketa pemilu ini sudah ada jalurnya, kepada saksi yang keberatan, dapat mengisi form telah disiapkan dan akan diproses selanjutnya.
"prosesnya 14 hari, akan kami pelajari dengan seksama dimana letak kesalahannya, dan segera diambil langkah-langkah yang konkret," tutupnya.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg di sumsel, jumat 1 maret 2024, daerah ini masuk dalam peringatan dini
baca juga:hari kedua pleno tingkat kabupaten ogan ilir berjalan lancar
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".*

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 3 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan