Bahas Isu Nasional, Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Penjabat Kepala Daerah Untuk Ini

Reporter: Dian Cahyani Fitri |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Selasa , 31 Oct 2023 - 04:25

Penjabat (PJ) Walikota Palembang Ratu Dewa bersama ratusan penjabat daerah lainya Se Indonesia menyimak satu persatu arahan dari beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023-Foto:Palpres-

bahas isu nasional, mendagri tito karnavian ingatkan penjabat kepala daerah untuk ini                            jakarta - penjabat (pj) walikota palembang, ratu dewa bersama ratusan penjabat daerah lainya se indonesia menyimak satu persatu arahan dari beberapa menteri kabinet indonesia maju di kantor kemendagri, jakarta, senin 30 oktober 2023.
berbagai isu nasional hingga permasalahan daerah dibahas dalam kegiatan rapat koordinasi penjabat kepala daerah kali ini.
meliputi keuangan, sektor pertanian, pendidikan, kesehatan,  reformasi birokrasi hingga persiapan pemilu 2024.
begitu juga untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 
baca juga:stan oku timur jadi pemenang di festival literasi nusantara, ternyata ini ditonjolkan
kemudian memastikan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn)
dalam kesempatan ini, mendagri tito karnavian meminta penjabat kepala daerah menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
kemudian hal-hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah perlu segera dikerjakan. 
“jangan sampai pelayanan terhambat dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat," tegas tito.
baca juga:674 personel polrestabes palembang kawal aksi solidaritas untuk palestina di bundaran air mancur 
sementara itu, menpan rb azwar anas yang juga memberikan arahan dalam rapat koordinasi kali ini mengatakan bahwa kegiatan ini juga bertujuan menyelaraskan komitmen untuk akselerasi.
reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik serta implementasi program strategis nasional.
salah satu katanya yang harus didorong adalah reformasi birokrasi tematik untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi.
“kemudian digitalisasi pelayanan publik, pengendalian inflasi, dan peningkatan belanja produk dalam negeri dari apbd di masing-masing provinsi, kabupaten, kota," ujarnya.
baca juga:aksi solidaritas, ribuan warga palembang padati bundaran air mancur demi bela palestina
sesuai arahan presiden, lanjut anas, para pj kepala daerah perlu terus memangkas tumpang tindih kebijakan dan melakukan simplifikasi proses bisnis untuk percepatan pelayanan publik.
"termasuk mendorong hadirnya mal pelayanan publik (mpp) dan
mpp digital di berbagai kabupaten/kota yang juga penting adalah bekerja profesional dan terus menjaga netralitas menghadapi pemilu," tutupnya. *