Waduh! Kepengurusan KONI Prabumulih Baru Semrawut! Pengurus Lama Dicoret Sepihak, Kok Bisa?

Reporter: Andre |

Editor: M Iqbal |

Rabu , 20 Mar 2024 - 22:53

Wakil Bidang Humas/Media KONI Prabumulih, Aden Thamrin (kanan) dibincangi wartawan terkait kekisruhan di internal KONI Kota Prabumulih saat ini.--koranpalpres.com

Terpisah Kepala DPPKBPPA Prabumulih, Joko Firdaus SPd mengungkapkan kalau Plt tidak bisa menerbitkan kepengurusan KONI baru.

Hanya saja melanjutkan kepengurusan sebelumnya tanpa merubah kepengurusan yang lama.

Dan dalam menentukan kepengurusan KONI sesuai aturan AD/ART tidak bilehsepihak, harus melibatkan cabor-cabor dibawahnya.

"Nah kalau SK yang tersebar itu saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Padahal musorkot belum dilaksanakan tetapi para pengurus lama kok dibuang semua,” bebernya.

Jika kepengurusan itu tetap dilanjutkan kata artinya KONI Prabumulih tidak bisa mendapatkan dana hibah dari Pemkot Prabumulih.

“Plt Ketua Umum KONI Prabumulih bisa mengajukan dana hibah, tetapi tanpa merubah kepengurusan. Demikian aturannya, kalau merubah jelas merubah AD/ART,” tuding Joko.

“Makanya kalau mau kepengurusan baru ya secepatnya diperlukan Musda atau Musorkot sesuai aturan AD/ART dan nantinya ditetapkan atau di SK-kan KONI Provinsi Sumsel,” pungkasnya.

waduh! kepengurusan koni prabumulih baru semrawut! pengurus lama dicoret sepihak, kok bisa?                            palembang, koranpalpres.com – atmosfer organisasi komite olahraga nasional indonesia (koni) kota prabumulih saat ini lagi gaduh dan kisruh. 
hal ini menyusul munculnya sk kepengurusan baru yang ditandatangani pelaksana tugas (plt) ketua koni prabumulih m erwadi st mm. 
mirisnya, dalam sk kepengurusan baru yang dipimpin plt ketua koni prabumulih itu, para pengurus koni prabumulih yang lama semuanya dicoret atau dibuang.  
tentunya hal tersebut memantik polemik di kalangan cabor dan juga pecinta olahraga karena dinilai melanggar ad/art organisasi.
baca juga:peduli dengan anggota sakit, ini yang dilakukan kapolres prabumulih, yuk lihat
wakil bidang humas/media koni prabumulih, aden thamrin se mengaku tidak mempersoalkan atas ditunjuknya m erwadi st mm sabagai plt ketua koni prabumulih. 
hanya saja dia menyayangkan atas pencoretan para pengurus lama di bawah kepemimpinan beni rizal. 
"saya tidak mempermasalahkan adanya penunjukan plt ketua koni erwadi, namun di sini jelas-jelas tidak ada koordinasi dan komunikasi, kok tiba-tiba pengurus lama dibuang saja,” singgung aden saat dibincangi tim koranpalpres.com, rabu, 20 maret 2024. 
lebih lanjut dia menilai pencoretan nama-nama pengurus koni yang lama itu telah melanggar aturan ad/art. 
baca juga:peras pengusaha minyak sayur tiga oknum wartawan diamankan polisi, ini kata kapolres prabumulih
“semua pengurus masih aktif kok, siapa bilang tidak aktif," timpalnya. 
aden menerangkan, ketika plt-nya dijabat daud rotasi memang berencana akan digelar musorkotlub, namun tuhan berkata lain pak daud rotasi meninggal dunia sebelum musorkotlub digelar. 
sehingga para pengurus koni prabumulih dan pengurus cabor di kota prabumulih menunggu plt koni sumsel baru untuk menggelar musorkotlub. 
"belum lagi musorkotlub digelar eh ini para pengurus koni yang lama dibuang semua, kita bahkan tidak diberitahu kalau akan diganti,” ucap aden. 
baca juga:pemkot prabumulih fokus program pangan murah dan tidak gelar pasar bedug, ini alasannya
dia menambahkan selaku pengurus koni dan pengurus cabor melayangkan protes bagaimana mekanisme pergantian jajaran pengurus. 
apalagi saat ini sk kepengurusan koni yang baru telah beredar luas di media sosial dan menimbulkan polemik di tubuh koni prabumulih," tegasnya. 
senada yopi, kepala bina prestasi koni prabumulih mengungkapkan kalau proses ini berawal dari pengunduran beni rizal.  
lalu dilanjutkan daud rotasi, namun pak daud rotasi meninggal dunia.  
baca juga:pasar ramadan bri prabumulih 2024, inovasi untuk pertumbuhan tabungan casa mikro
kemudian ditunjuk sementara pak intisar untuk menggelar musorkotlub. 
"pak intisar yang ditunjuk untuk musorkotlub tetapi tidak bisa artinya belum putus, kemudian anehnya tiba-tiba saja keluar sk baru yang mana dipimpin plt erwadi st mm yang diusulkan para wakil ketua 1,2,3," ungkapnya. 
masih kata yopi, proses ini kalau mau dijadikan plt yang digantikan itu cuma ketua yang mengundurkan diri, bukan ketua harian dan para pengurus anggota lainnya. 
“itu pun harus ada rekomendasi dari cabor yang berinduk di koni prabumulih tersebut,” timpalnya.
baca juga:antisipasi gangguan kamtibmas, ini langkah polres prabumulih di bulan ramadan
sk yang diajukan itu menurut yopi tidak boleh ditandatangani yang saat ini sudah tersebar, padahal itu semestinya harus masih kosong. harus ada persetujuan 42 cabor dan disertai notulen. 
“kalau prosesnya seperti ini, jelas melanggar aturan, karena yang mempunya hak untuk pergantian ketua yakni para cabor, bukan wakil-wakil ketua kkarena mereka hanya pelayan saja di organisasi," ujarnya. 
yopi menegaskan seharusnya mereka itu untuk menyiapkan persiapan musorkotlub kita ‘ok’. nah ini kalau semua pengurus diganti semua itu namanya asal-asalan.  dan untuk langka selanjutnya kami dari cabor-cabor akan bekordinasi dengan koni sumsel. 
"kalau kami menolak karena jelas langgar aturan, lalu yang katanya kami tidak aktif itu yang mana. kami disini bukan masalah kami tidak masuk struktur kepengurusan yang baru tetapi proses pergantiannya yang kami tanyakan," tegasnya. 
baca juga:optimalkan pelaporan spt tahunan, kpp pratama prabumulih lakukan ini
terpisah kepala dppkbppa prabumulih, joko firdaus spd mengungkapkan kalau plt tidak bisa menerbitkan kepengurusan koni baru. 
hanya saja melanjutkan kepengurusan sebelumnya tanpa merubah kepengurusan yang lama. 
dan dalam menentukan kepengurusan koni sesuai aturan ad/art tidak bilehsepihak, harus melibatkan cabor-cabor dibawahnya. 
"nah kalau sk yang tersebar itu saya tidak tahu bagaimana prosesnya. padahal musorkot belum dilaksanakan tetapi para pengurus lama kok dibuang semua,” bebernya. 
baca juga:kenalan yuk dengan organisasi flp cabang empat lawang, informasi selengkapnya klik di sini
jika kepengurusan itu tetap dilanjutkan kata artinya koni prabumulih tidak bisa mendapatkan dana hibah dari pemkot prabumulih. 
“plt ketua umum koni prabumulih bisa mengajukan dana hibah, tetapi tanpa merubah kepengurusan. demikian aturannya, kalau merubah jelas merubah ad/art,” tuding joko. 
“makanya kalau mau kepengurusan baru ya secepatnya diperlukan musda atau musorkot sesuai aturan ad/art dan nantinya ditetapkan atau di sk-kan koni provinsi sumsel,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Ekspres 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan