Hadang Aliran Uang Haram di Pilkada 2024, Bawaslu Jalin Sinergi dengan PPATK

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Selasa , 25 Jun 2024 - 16:18

GM Sumeks.co Dwitri Kartini (paling kanan) bersama 2 tamu podcast dari MUI Sumsel dan Bawaslu Sumsel membicarakan langkah-langkah mengantisipasi aliran uang haram saat Pilkada serentak November 2024.--sumeks.co

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada 2024 dinilai banyak pihak masih rentan terjadinya aliran uang haram.

Nah, untuk menghadang serangan aliran uang haram di Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalin kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sinergi Bawaslu dan PPATK ini dimaksudkan untuk mengawasi secara ketat sekaligus mengantisipasi aliran uang haram saat Pilkada yang dilaksanakan secara serentak pada November 2024.

"Saat ini masih dalam proses penggodokan materi kerjasama," sebut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ahmad Naafi dalam kesempatan wawancara Podcast bersama SUMEKS.CO, Selasa 25 Juni 2024.

Sinergi ini sendiri dinilai Naafi, bakal memperkuat peran Bawaslu dalam mengawasi dugaan kecurangan dan praktik ilegal terkait aliran uang haram di tiap tahapan Pilkada 2024.

“Untuk wilayah Provinsi Sumsel, ada beberapa bank yang telah diajukan,” ulasnya.

Melalui forum diskusi lewat Podcast SUMEKS.CO ini, Naafi mengajak untuk para awak media massa untuk selalu menyampaikan berita sesuai fakta dan bukan berita hoax.

“Kita Bawaslu Sumsel mengajak seluruh elemen pers untuk bersinergi menjelang pencoblosan, tujuannya agar media dapat membantu Bawaslu dalam menangkal berita hoax dan mengawasi jalannya Pemilu 2024 pada 27 November nanti,” imbuh Naafi.

Dia juga menyinggung mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam masa kampanye Pemilu Legislatif (Pileg) lalu.

Lebih lanjut Naafi mengimbau masyarakat untuk lebih cerdas dan cermat dalam menyaring berita atau informasi yang beredar di berbagai media.

hadang aliran uang haram di pilkada 2024, bawaslu jalin sinergi dengan ppatk                            palembang, koranpalpres.com – pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada 2024 dinilai banyak pihak masih rentan terjadinya aliran uang haram.
nah, untuk menghadang serangan aliran uang haram di pilkada 2024, badan pengawas pemilu (bawaslu) menjalin kerjasama dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk).
sinergi bawaslu dan ppatk ini dimaksudkan untuk mengawasi secara ketat sekaligus mengantisipasi aliran uang haram saat pilkada yang dilaksanakan secara serentak pada november 2024.
"saat ini masih dalam proses penggodokan materi kerjasama," sebut koordinator divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi bawaslu provinsi sumatera selatan (sumsel), ahmad naafi dalam kesempatan wawancara podcast bersama sumeks.co, selasa 25 juni 2024.
baca juga:10 parpol kabupaten lahat sepakat komisioner kpu dan bawaslu minta diganti, ada apa nih
baca juga:bawaslu palembang awasi ketat rekrutmen pantarlih agar tak berasal dari ini
sinergi ini sendiri dinilai naafi, bakal memperkuat peran bawaslu dalam mengawasi dugaan kecurangan dan praktik ilegal terkait aliran uang haram di tiap tahapan pilkada 2024.
“untuk wilayah provinsi sumsel, ada beberapa bank yang telah diajukan,” ulasnya.
melalui forum diskusi lewat podcast sumeks.co ini, naafi mengajak untuk para awak media massa untuk selalu menyampaikan berita sesuai fakta dan bukan berita hoax.
“kita bawaslu sumsel mengajak seluruh elemen pers untuk bersinergi menjelang pencoblosan, tujuannya agar media dapat membantu bawaslu dalam menangkal berita hoax dan mengawasi jalannya pemilu 2024 pada 27 november nanti,” imbuh naafi.
baca juga:pernah masuk 6 besar money politic di indonesia, bawaslu oku timur awasi ketat pelaksanaan pilkada 2024 
baca juga:60 panwascam se-oku timur resmi dilantik, ini pesan bawaslu untuk anggota 
dia juga menyinggung mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam masa kampanye pemilu legislatif (pileg) lalu.
lebih lanjut naafi mengimbau masyarakat untuk lebih cerdas dan cermat dalam menyaring berita atau informasi yang beredar di berbagai media.
mengenai pengawasan, dia meminta masyarakat secara aktif mengikuti semua tahapan pilkada 2024.
"hari ini tahapan pilkada telah masuk fase pencocokan data pemilih, sehingga bagi pemilih yang sudah berhak mencoblos namun belum terdata, segeralah melapor," cetusnya. 
baca juga:dugaan pelanggaran kode etik, eks panwascam lahat laporkan kpu dan bawaslu ke dkpp
baca juga:gawat! rekrutmen badan adhoc pilkada lahat oleh kpu dan bawaslu penuh kejanggalan, ada apa gerangan
naafi kembali menegaskan bahwa mencoblos saat pilkada adalah hak setiap warga negara. 
jadi sambung dia, harus dibangun kesadaran untuk menggunakan hak itu secara benar.
bukan hanya terbatas mencoblos, tapi awareness terhadap pasangan kandidat pun harus dimiliki.
terlebih kata naafi, mata pilih di sumsel sebanyak 54 persen di antaranya berasal dari kalangan anak muda.
baca juga:dukungan kepsek oku timur terhadap wakimin jadi bumerang! bawaslu sudah laporkan kasus ini
baca juga:367 peserta ppk untuk pilkada 2024 ikuti tes cat, diawasi ketat bawaslu dan polisi karena ini 
“menurut saya, secara tidak langsung berita-berita yang dihasilkan media ini merupakan bagian dari pendidikan politik bagi publik kita,” tukasnya.
diketahui, sumeks.co menyelenggarakan diskusi pemilu damai bersama bawaslu sumsel, majelis ulama indonesia (mui) sumsel, dan direktorat intelkam polda sumsel.
general manager (gm) sumeks.co, dwitri kartini menyebutkan, diskusi tersebut mengangkat tema “menjaga kondusifitas jelang pilkada 2024 dengan menangkal berita hoax”.
selain ahmad naafi, wanita yang akrab disapa wiwik ini menambahkan, pihaknya juga mengundang narasumber lainnya yaitu wakil ketua mui sumsel, m yamin.
baca juga:kasus dugaan suap rp1,340 miliar yang menyeret oknum bawaslu oku berlanjut ke pusat 
baca juga:bantah amankan 2 komisioner bawaslu, kapolres oku malah diminta pengamanan
masih kata wiwik, media massa merupakan pilar keempat demokrasi dan penjaga kebenaran informasi yang disampaikan.
sehingga tugas jurnalis menurut dia, tidak lagi hanya menyajikan berita dan informasi.
melainkan saat ini seorang jurnalis juga dituntut membangun kepercayaan dan memperkuat fondasi kebenaran di tengah maraknya misinformasi.
“hal ini tentunya harus sejalan dengan kode etik jurnalistik bahwa wartawan dan media harus independen, berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk,” tegasnya.
baca juga:bupati oku selatan 2 periode popo ali martopo digadang jadi bacawagub sumsel, siap ramaikan pilkada sumsel?
baca juga:ketua pkb lahat ikut ramaikan pilkada serentak 2024
sementara, wakil ketua mui sumsel, m yamin mengingatkan agar masyarakat selalu tabayyun saat memperoleh informasi apalagi informasi yang didapatkan belum jelas kebenarannya.
“tabayyun menyeleksi suatu berita, tidak secara tergesa-gesa dalam memutuskan suatu permasalahan, sehingga tidak ada pihak yang merasa terzalimi dan terhindar dari perpecahan antar sesama manusia,” tutur yamin.
kepala bidang (kabid) agama fkpt sumsel ini juga mengajak masyarakat untuk menjauhi sikap saling fitnah, saling hujat, iri dengki terutama dalam pelaksanaan pilkada 2024.
“ayo kita sama-sama jadikan pilkada 2024 menjadi pemilu yang baik, lancar, damai dan sukses," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Ekspres 1 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan