Polres Ogan Ilir Gencar Sosialisasi Larangan Membakar Lahan, Antisipasi Karhutlah

Reporter: Muhammad Wijdan |

Editor: Muhammad Wijdan |

Sabtu , 20 Jul 2024 - 21:02

Polres Kabupaten Ogan Ilir Gencar melakukan sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar-Wijdan koranpalpres.com-

OGAN ILIR, KORANPALPRES.COM- Polsek-Polsek dan Polres Kabupaten Ogan Ilir Gencar melakukan sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar.

Sosialisasi berupa himbauan dengan cara mendatangi langsung para petani dan pemasangan spanduk himbauan larangan membuka lahan dengan cara membakar hampir setiap hari dilakukan.

Tak hanya itu, pihak Polres Kabupaten Ogan Ilir juga memasang bener di lokasi lahan yang terbakar di Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir.

Isi bener tersebut; "lahan terbakar ini dalam pengawasan dan proses penyelidikan Polres Ogan Ilir".

Berdasarkan: UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan, UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Sedangkan untuk isi spanduk himbauan terkait Karhutla yaitu :

1. Dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan

2. Apabila melihat titik api segera laporkan kepada pihak berwajib

3. Tidak membuang puntung rokok disembarang tempat

4. Tidak meninggalkan api dihutan atau lahan

polres ogan ilir gencar sosialisasi larangan membakar lahan, antisipasi karhutlah                            ogan ilir, koranpalpres.com- polsek-polsek dan polres kabupaten ogan ilir gencar melakukan sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar.
sosialisasi berupa himbauan dengan cara mendatangi langsung para petani dan pemasangan spanduk himbauan larangan membuka lahan dengan cara membakar hampir setiap hari dilakukan.
tak hanya itu, pihak polres kabupaten ogan ilir juga memasang bener di lokasi lahan yang terbakar di desa lorok kecamatan indralaya utara, kabupaten ogan ilir.
isi bener tersebut; "lahan terbakar ini dalam pengawasan dan proses penyelidikan polres ogan ilir".
baca juga:polres ogan ilir tetapkan tersangka pria yang larikan bocah 'hilang' tinggal surat
baca juga:terdekteksi titik hotspot, kapolres ogan ilir terjun langsung 
berdasarkan: uu no 39 tahun 2014 tentang perkebunan, uu no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh).
sedangkan untuk isi spanduk himbauan terkait karhutla yaitu :
1. dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan
2. apabila melihat titik api segera laporkan kepada pihak berwajib
baca juga:bocah ingusan kabur dari rumah tinggalkan surat, polres ogan ilir keluarkan imbauan keras, ini bunyinya!
baca juga:siap-siap hadapi karhutla, kapolres ogan ilir cek peralatan pemadam
3. tidak membuang puntung rokok disembarang tempat
4. tidak meninggalkan api dihutan atau lahan
5. hindari membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara dibakar.
"pemasangan spanduk tentang himbauan karhutla berlokasi di tepi jalan akses desa lorok menuju desa pulau kabal indralaya utara yang mana disekitar lokasi merupakan daerah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan," tutur kasi humas polres ogan ilir, akp herman, sabtu 20 juli 2024.
baca juga:resmi jabat kapolres ogan ilir, ini 3 program prioritas akbp bagus suryo wibowo
baca juga:kapolres ogan ilir: tidak ada toleransi bagi 'pemain' minyak ilegal di ogan ilir
dikatakannya juga, bahwa dalam kegiatan mitigasi karhutla juga dilakukan bhabinkamtibmas polsek indralaya dengan melakukan kegiatan himbauan dan pemasangan spanduk himbauan karhutla. 
"kegiatan pemasangan spanduk himbauan karhutla ini juga di lakukan di daerah rawan karhutla," terangnya.
lebih lanjut katanya, pihaknya melarang keras, membuka hutan, kebun dan lahan serta membuang puntung rokok yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
"pelaku pembakaran hutan dikenai pidana dengan melanggar uu no 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 78 ayat 8 uu ri tahun 1999," paparnya.
baca juga:patroli dan razia malam hari, polres ogan ilir harapkan ini
baca juga:satlantas polres ogan ilir akan gelar operasi patuh musi 2024, catat tanggal dan sasarannya
"barang siapa dengan sengaja membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak rp 5 miliar," tukasnya.