Gratis! AMUNISI Buka Bantuan Hukum dan Posko Pengaduan, Bagi Pihak Terkena Dampak Pencabutan Status Aktif UKB

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Minggu , 18 Aug 2024 - 15:08

--istimewa

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Perkumpulan Advokat Muda Sriwijaya (AMUNISI) membuka bantuan hukum gratis dan posko pengaduan bagi korban yang dikenai dampak atas penjatuhan sanksi pembinaan terhadap UKB.

Hal ini tidak lain buntut dari pencabutan status aktif menjadi status pembinaan yang dilakukan Kemendikbudristek terhadap UKB.

Ketua Tim Advokasi AMUNISI, Hidayat Arifin membenarkan hal tersebut. "Benar kita membuka bantuan hukum gratis, bahkan juga ada posko pengaduan bagi korban mengenai permasalahan yang terjadi tersebut," ujarnya, Ahad 18 Agustus 2024.

Ia memastikan, bahwa AMUNISI akan melakukan pendampingan bagi calon mahasiswa baru dan calon wisudawan yang merasa dirugikan hingga ia mendapatkan haknya.

"Selain mahasiswa, bilamana ada dosen atau karyawan yang merasa dikenai dampak juga kami buka ruang untuk didampingi agar para dosen dan karyawan juga terjaga haknya," Sambung Hidayat.

Pembukaan posko pengaduan telah dibuka mulai hari ini (Ahad, red). AMUNISI memberikan pelayanan bantuan secara cuma-cuma atau gratis terhadap semua pengadu, baik dari kalangan mahasiswa maupun karyawan di PTS itu.

Dimana diketahui bahwa sebagaimana disampaikan oleh Kepala LLDIKTI Wilayah 2 Ishkaq Iskandar yang menerangkan bahwa dampak status pembinaan ini.

UKB tidak boleh menerima mahasiswa baru dan melakukan kegiatan wisuda. Adanya status pembinaan di laman web Kementerian di PDDIKTI merupakan produk hukum yang berlaku untuk UKB yang telah dijatuhkan sanksi Pembinaan.

Pengaduan dan laporan dari masyarakat menjadi sebab UKB dijatuhkan sanksi oleh Kementerian. Untuk ituah AMUNISI dinilai sebagai masyarakat yang berperan menjadi pelapor.

gratis! amunisi buka bantuan hukum dan posko pengaduan, bagi pihak terkena dampak pencabutan status aktif ukb                            palembang, koranpalpres.com - perkumpulan advokat muda sriwijaya (amunisi) membuka bantuan hukum gratis dan posko pengaduan bagi korban yang dikenai dampak atas penjatuhan sanksi pembinaan terhadap ukb.
hal ini tidak lain buntut dari pencabutan status aktif menjadi status pembinaan yang dilakukan kemendikbudristek terhadap ukb. 
ketua tim advokasi amunisi, hidayat arifin membenarkan hal tersebut. "benar kita membuka bantuan hukum gratis, bahkan juga ada posko pengaduan bagi korban mengenai permasalahan yang terjadi tersebut," ujarnya, ahad 18 agustus 2024.
ia memastikan, bahwa amunisi akan melakukan pendampingan bagi calon mahasiswa baru dan calon wisudawan yang merasa dirugikan hingga ia mendapatkan haknya.
baca juga:melihat kemeriahan 17 agustusan di komplek sukawana, kegiatan penuh semangat dan keseruan bikin 'ngakak'
baca juga:dapat remisi hut ke 79 kemerdekaan ri, 11.695 narapidana dan anak binaan di sumsel sumringah
"selain mahasiswa, bilamana ada dosen atau karyawan yang merasa dikenai dampak juga kami buka ruang untuk didampingi agar para dosen dan karyawan juga terjaga haknya," sambung hidayat.
pembukaan posko pengaduan telah dibuka mulai hari ini (ahad, red). amunisi memberikan pelayanan bantuan secara cuma-cuma atau gratis terhadap semua pengadu, baik dari kalangan mahasiswa maupun karyawan di pts itu.
dimana diketahui bahwa sebagaimana disampaikan oleh kepala lldikti wilayah 2 ishkaq iskandar yang menerangkan bahwa dampak status pembinaan ini.
ukb tidak boleh menerima mahasiswa baru dan melakukan kegiatan wisuda. adanya status pembinaan di laman web kementerian di pddikti merupakan produk hukum yang berlaku untuk ukb yang telah dijatuhkan sanksi pembinaan.
 baca juga:kado hari ulang tahun ri, ditjen imigrasi sematkan wajah baru paspor indonesia, berikut desainnya
baca juga:gunakan pakaian adat dalam hut ri, kepala kanwil kemenkumham sumsel bacakan amanat menteri hukum, apa isinya?

pengaduan dan laporan dari masyarakat menjadi sebab ukb dijatuhkan sanksi oleh kementerian. untuk ituah amunisi dinilai sebagai masyarakat yang berperan menjadi pelapor.
dan pengadu terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan ukb. laporan amunisi yang dilayangkan ke kementerian telah dilakukan sejak tahun 2023 hingga tahun 2024.
kemendikbud harus terus berperan aktif untuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perguruan tinggi yang bermasalah.
"pengaduan kami ke kementerian terhadap kampus tersebut diantaranya dugaan pemalsuan sk menteri hingga dugaan pemberian ijazah tanpa hak," ungkapnya. 
baca juga:pj walikota palembang gelar ramah tamah bersama tokoh masyarakat dan para pejuang kemerdekaan
baca juga:berlatar belakang jembatan ampera, ini cara unik kosti sumsel gelar upacara bendera
selain di kementerian, amunisi juga telah melaporkan di polda sumsel sebanyak 6 laporan dan semuanya sedang running.
"hal ini bisa di cek melalui google perjalanan kami dalam mengungkap kasus-kasus di pts itu," jelas hidayat.
dengan adanya status pembinaan yang dijatuhkan ke ukb, beberapa media pun menyoroti pertanyaan dan keluhan kepastian status dari calon mahasiswa baru maupun calon wisudawan yang akan lulus di ukb. 
seperti dari akun tiktok lee_lissa06 yang mengomentari berita pencabutan status aktif ukb oleh menteri di akun tiktor salah satu media di palembang.
baca juga:gelar upacara hut ri ke-79 di bkb, ini pesan pj walikota palembang dalam di momen kemerdekaan 
baca juga:10 penerjun terbaik korp brimob lakukan atraksi terjun payung, meriahkan kemerdekaan ri
"gimana ni nasib kami maba yang sudah bayar full". senada dengan lissa, akun tiktok "dindaaaaaa" juga turut mencemaskan dengan mengatakan "iyaaa gimaaaanaa". 
selain mahasiswa baru, komentar mengenai dampak pencabutan status pembinaan juga disampaikan oleh akun tiktok araa, ia mengkaitkan status tersebut dengan ketidakpastian wisudanya.
"nak kasian jingok maba, tapi lebih kesian jingok kami" yang lah nak wisuda ni lah  tengah jalan malah cak ini" ujar akun tiktok araa di kolom komentar. 
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".