LAHAT, KORANPALPRES.COM - Hasil musyawarah desa (Musdes) tahun anggaran (TA) 2025, yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Padang Bindu, Kecamatan Kikim Selatan menghasilkan 8 usulan yang disepakati bersama.

"Usulan yang dimaksud meliputi, pembuatan SPAL 100 meter, perbaikan atau renovasi atap gedung PAUD, akses jalan setapak panjang 300 meter, lebar 2 meter dan tinggi 30 cm, kemudian mesin senso kecil, terapo las, CCTV sebanyak 4 titik, mesin air dan seragam perangkat desa maupun BPD," sebut Kepala Desa (Kades), Sucianto, Jumat 13 September 2024.

Ia menerangkan, ke 8 usulan yang diperoleh dari musyawarah dusun (Musdus) tersebut, memang skala prioritas dibutuhkan masyarakat sembari menunggu besaran anggaran.

"Mengingat jumlah anggaran untuk 2025 belum ada, karena masih menunggu petunjuk teknis serta petunjuk pelaksana," jelasnya.

BACA JUGA:Wakapolres Lahat Pimpin Apel Pamwal dan Walpri OMP 2024, Ini Pintanya

BACA JUGA:Kejari Lahat Gelar Kampanye Anti Korupsi, Siapa Narasumbernya?

Dirinya menyebutkan, dengan adanya dana desa ini pastinya sangat membantu, untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat dijalankan sebaik mungkin.

"Desa Padang Bindu ini masih terus untuk membangun baik disektor infrastruktur paling utama, kesehatan, pendidikan dan sosial serta agama pun tetap diperhatikan," ulasnya.

Perlahan-lahan, sambung Sucianto, perkembangan akan terus bergulir hingga akhirnya masyarakat pun menikmati hasil tersebut.

"Sebut saja lampu penerangan jalan, jalan usaha tani (JUT), akses jalan setapak, bangunan sekolah, posyandu semuanya bisa menjadi motivasi sekaligus inspirasi bagi warga untuk mendukung program kerja pemerintah desa (Pemdes)," harap dirinya.

BACA JUGA:Cabup Lahat Bursah Zarnubi Temui Pedagang dan Warga di PTM Serelo, Ada Apa Ya

BACA JUGA:Pemdes Beringin Janggut Lahat Hasilkan 10 Item Musdes 2025, Ini Pesan dari Kades

Senada, Ketua BPD Padang Bindu, Halimi mengemukakan, bahwasanya pihaknya akan mengawasi seluruh usulan, yang nantinya diterjemahkan ke dalam pengerjaan.

"Bukan sekedar usulan semata, penggunaan anggaran hingga pelaksanaan di lapangan perlu adanya koordinasi serta komunikasi yang baik," tutupnya.