Pilkada Serentak, Kata Mahasiswa S3 UIN Raden Fatah Jadi Ajang Pergulatan Sang Pemimpin dan Sang Pemimpi

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Kamis , 10 Oct 2024 - 18:41

Artikel berjudul “Pilkada Serentak: Ajang Pergulatan Sang Pemimpin dan Sang Pemimpi” ini ditulis oleh Soleman MPdI, Mahasiswa S3. UIN Raden Fatah Palembang.--kolase koranpalpres.com

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Artikel berjudul “Pilkada Serentak: Ajang Pergulatan Sang Pemimpin dan Sang Pemimpi” ini ditulis oleh Soleman MPdI, Mahasiswa S3. UIN Raden Fatah Palembang.

Kurang lebih 2 bulan lagi sejarah baru dalam perjalanan dinamika politik Indonesia akan segera bergulir.

Pemilihan umum langsung Kepala Daerah dari rakyat-oleh rakyat dan untuk rakyat akan diselenggarakan secara serentak.

Penyelenggaraan Pilkada serentak setingkat Gubernur dan Bupati/Walikota ini dimaksudkan setidaknya dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara.

Secara yuridis normatif Pilkada serentak ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 8 Tahun 2015).

Kemudian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini berimplikasi pada perlunya suatu mekanisme ataupun langkah-langkah kongkrit yang terukur dan terarah agar desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah dapat mencapai kedua tujuan tersebut.

Sehingga bisa terwujudnya sinkronisasi antara sistem Pilkada dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara.

Hal inilah yang melatar belakangi alasan dan strategi untuk melakukan sinkronisasi antara sistem Pilkada (terkait dengan waktu pelaksanaan Pilkada sampai pada pelantikan kepala daerah terpilih sebagai satu kesatuan dalam rangkaian pelaksanaan Pilkada serentak), sistem perencanaan pembangunan nasional, dan sistem keuangan negara.

pilkada serentak, kata mahasiswa s3 uin raden fatah jadi ajang pergulatan sang pemimpin dan sang pemimpi                            palembang, koranpalpres.com – artikel berjudul “pilkada serentak: ajang pergulatan sang pemimpin dan sang pemimpi” ini ditulis oleh soleman mpdi, mahasiswa s3. uin raden fatah palembang.
kurang lebih 2 bulan lagi sejarah baru dalam perjalanan dinamika politik indonesia akan segera bergulir. 
pemilihan umum langsung kepala daerah dari rakyat-oleh rakyat dan untuk rakyat akan diselenggarakan secara serentak. 
penyelenggaraan pilkada serentak setingkat gubernur dan bupati/walikota ini dimaksudkan setidaknya dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara. 
baca juga:netralitas kpu dan bawaslu lahat diragukan, berpotensi picu konflik pilkada 2024, kok bisa
baca juga:pilkada serentak 2024, polres ogan ilir gelar istighosah dan doa bersama, ini tujuannya
secara yuridis normatif pilkada serentak ini mengacu pada undang-undang (uu) nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas uu nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti uu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi uu (selanjutnya disebut dengan uu nomor 8 tahun 2015).
kemudian uu nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti uu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi uu.
uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
hal ini berimplikasi pada perlunya suatu mekanisme ataupun langkah-langkah kongkrit yang terukur dan terarah agar desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah dapat mencapai kedua tujuan tersebut. 
baca juga:pastikan kelangkaan pupuk teratasi, para petani oku timur beralih dukung fery antoni di pilkada 2024 
baca juga:besok penetapan calon kepala daerah 2024, pj gubernur sumsel ajak forkopimda coffee morning pilkada serentak
sehingga bisa terwujudnya sinkronisasi antara sistem pilkada dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara. 
hal inilah yang melatar belakangi alasan dan strategi untuk melakukan sinkronisasi antara sistem pilkada (terkait dengan waktu pelaksanaan pilkada sampai pada pelantikan kepala daerah terpilih sebagai satu kesatuan dalam rangkaian pelaksanaan pilkada serentak), sistem perencanaan pembangunan nasional, dan sistem keuangan negara. 
para calon kepala daerah itu sendiri dengan uraian diatas sudah tentu menjadi salah satu variabel utama yang mampu untuk mewujudkan sinkronisasi, keselerasan maupun keberhasilan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan.
dengan demikian, kompetensi, kredibilitas, visi-misi para calon kandidat kepala daerah tentunya dirasa sangat menentukan. 
baca juga: lewat jalan sehat, kpu kota pagaralam sosialisasikan pilkada serentak 2024
baca juga:dpt kota pagaralam untuk pilkada serentak kota pagaralam berjumlah 107.916 orang
kepala daerah merupakan pengejawantahan sosok seorang pemimpin, oleh karenanya karakter kepemimpinan bisa menjadi salah satu penunjang kuat dalam mencapai keberhasilan sesuai ekspektasi yang diharapkan. 
penguasaan dalam hal pemahaman sampai kepada bagaimana implementasi mengenai tugas-wewenang dan sinkronisasi sistem-sistem di atas tentunya menjadi syarat utama para calon kandidat kepala daerah. 
tegasnya para calon kandidat kepala daerah sebagai calon pemimpin haruslah memiliki kompetenssi manajerial pemerintahan yang baik, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah dapat memenuhi harapan dan keinginan rakyat yang sejalan dengan amanah konstitusi dan menjalankannya sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.
namun fakta di lapangan, salah satu efek domino pemilihan langsung adalah adanya aktifitas kampanye untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas yang berimbas pada beragamnya cara yang dilakukan dalam berkampanye. 
baca juga:jelang pilkada serentak 2024, ketua bawaslu ri: pelanggaran netralitas asn rusak kepercayaan publik 
baca juga:lawan kotak kosong! ini visi, misi dan program panca-ardani di pilkada serentak 2024
salah satu contoh seperti adanya janji-janji ataupun visi-misi yang dilakukan para calon kandidat kepada rakyat sebagai konstituen, ataupun otokritik kebijakan kepada kepala daerah definitif yang sedang menjabat, sehingga menimbulkan citra bahwa ide-ide kampanye para calon kandidat terkesan akan memiliki kebijakan-kebijakan lebih baik daripada kebijakan kepala daerah sebelumnya. 
namun faktanya saat calon kandidat telah menang dan menjabat sebagai kepala daerah kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak lebih baik dengan kebijakan-kebijakan pendahulunya bahkan terkadang rakyat dibuat bingung karena terdapat banyak kasus ganti pemimpin ganti pula kebijakan.
maka dari itu yang perlu menjadi catatan penting dalam pilkada serentak nanti, diharapkan rakyat sebagai konstituen mampu jeli dan cerdas dalam memilih para calon kandidat kepala daerah. 
tegasnya bisa mengenali (meskipun dalam kacamata subjektif) manakah calon kandidat yang memiliki karakter seorang pemimpin dalam arti yang memiliki kompetensi manajerial mumpuni bukan terlena dengan seorang pemimpi yang hanya mengandalkan janji-janji kampanye, penuh dengan retorika dan kemampuan berorasi. 
baca juga:jaga stabilitas dan netralitas dalam pilkada serentak 2024, ini pernyataan kapolri
baca juga:peran strategis bhabinkamtibmas dalam pilkada serentak, ini harapan dir binmas polda sumsel
dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara serta hubungan internasional saat ini semakin kompleks dan heterogen, bangsa ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter, cepat tanggap dalam menghadapi problematika kebangsaan yang begitu dinamis, bukan terpaku pada keluwesan orasi namun mengarah pada kecerdasan aksi dalam mengimplementasikan solusi.