Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Anak di Kota Padang

Reporter: Rangga |

Editor: Firyansyah |

Minggu , 17 Dec 2023 - 09:29

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Anak di Kota Padang--

Kota Padang sebagai Ibukota dari Provinsi Sumatera Barat, wajib Memenuhi hak-hak anak, agar kota Padang dapat menjadi Contoh bagi kota-kota lainnya.

Saat ini di kota Padang telah dikeluarkan peraturan Daerah yang mengatur perlindungan terhadap anak yang tereksploitasi ekonomi.

Peraturan daerah itu adalah Peraturan Daerah Kota Padang nomor 2 tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak.

'Peraturan Pekerja Anak' Pasal 31 Berbunyi “Perlindungan bagi pekerja anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

'Pasal 32 ayat 1 Berbunyi' Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali anak yang telah berumur 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Disaat sibuk nya pemerintah terhadap proses persiapan kampanye Pemilu 2024 menyebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak yang mengakibatkan banyaknya pekerja di usia anak yang tersebar di beberapa titik wilayah kota padang seperti di Lampu merah,

Di pinggir jalan, Pemukiman rakyat ,bahkan sampai Di lingkungan kampus.

Hal tersebut menimbulkan rasa Empati masyarakat setempat yang melihat aktifitas tersebut secara lansung.

Sehingga timbul beberapa pendapat yang mana menyebutkan bahwa kurangnya aksi pemerintah Kota Padang terhadap perlindulangan pekerja anak.

Dan sebagian besar masyarakat ada juga yang bertanya seperti : Kemanakah pemerintah kota padang ? Mengapa perkerja anak di biarkan begitu saja ? Apakah Kebijakan Dan peraturan yang di buat hanya sekedar Pencitraan saja ?

implementasi kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak di kota padang                            kota padang sebagai ibukota dari provinsi sumatera barat, wajib memenuhi hak-hak anak, agar kota padang dapat menjadi contoh bagi kota-kota lainnya.
saat ini di kota padang telah dikeluarkan peraturan daerah yang mengatur perlindungan terhadap anak yang tereksploitasi ekonomi. 
peraturan daerah itu adalah peraturan daerah kota padang nomor 2 tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak. 
'peraturan pekerja anak' pasal 31 berbunyi “perlindungan bagi pekerja anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera
baca juga:lulusan sma bisa daftar tni polisi, ini syarat dan cara daftar rekrutmen
baca juga:wow! sukses raih gelar doktor, dosen uigm ini angkat disertasi implementasi kebijakan literasi digital
'pasal 32 ayat 1 berbunyi' pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali anak yang telah berumur 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”
disaat sibuk nya pemerintah terhadap proses persiapan kampanye pemilu 2024 menyebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak yang mengakibatkan banyaknya pekerja di usia anak yang tersebar di beberapa titik wilayah kota padang seperti di lampu merah,
di pinggir jalan, pemukiman rakyat ,bahkan sampai di lingkungan kampus. 
hal tersebut menimbulkan rasa empati masyarakat setempat yang melihat aktifitas tersebut secara lansung.
baca juga:kebijakan pemerintah terkait transformasi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2024
baca juga:kontroversi dibalik kebijakan jam buka lapak di pasar raya padang 
sehingga timbul beberapa pendapat yang mana menyebutkan bahwa kurangnya aksi pemerintah kota padang terhadap perlindulangan pekerja anak.
dan sebagian besar masyarakat ada juga yang bertanya seperti : kemanakah pemerintah kota padang ? mengapa perkerja anak di biarkan begitu saja ? apakah kebijakan dan peraturan yang di buat hanya sekedar pencitraan saja ? 
bagaimana indonesia bisa berkembang sedangkan generasinya saja sudah di rusak dan di biarkan terlantar begitu saja, terutama di salah satu wilayah suamatra barat yaitu kota padang .
pekerja di usia yang di bilang sangat dini bukanlan hal yang wajar, karna hal itu dapat saja mengakibatkan anak tersebut di jauhi temannya, di bully, serta mengalami ganguan mental, dan bahkan kehilangan masa-masa kecil yang seharusnya mereka merasakan belajar di bangku sekolah, memiliki waktu untuk bermain dan bersenang- senang.
baca juga:10 tips menembus seleksi sbmptn, no 7 harus dijaga betul!
baca juga:antara liverpool dan newcastle united: kisah panas pergolakan transfer piero hincapie di liga inggris
namun dikorbankan karna harus mencari uang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 
padahal pemerintah indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap anak wajib mengikutin proses pendidikan atau wajib belajar 12 tahun sebagaimana pasal 31 uud negara ri tahun 1945 yang berbunyi “
setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” dan uu nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 
ini semua tidak lepas dari tunjuan bangsa indonesia yaitu untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di indonesia tahun 2045. *