Pejabat Kejati Sumsel Hadir Dalam Rakor Tindak Lanjut Masalah Batas Daerah, Siapa?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 31 Jul 2025 - 07:06

Asintel Kejati Sumsel Totok Bambang Sapto Dwijo, S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi tindak lanjut permasalahan batas daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara di Ruang Rapat Bina Praja Setda Provinsi Sumsel.--Humas Kejati Sumsel

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Asisten Bidang Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) Totok Bambang Sapto Dwijo, S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi tindak lanjut permasalahan batas daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara, Rabu 30 Juli 2025.

Kegiatan ini sendiri dilaksanakan di Ruang Rapat Bina Praja Setda Provinsi Sumsel. Rapat Koordinasi ini digelar sebagai upaya mencapai titik temu dalam menyelesaikan permasalahan batas daerah.

Hal ini dibenarkan oleh Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H diruang kerjanya.

"Benar adanya agenda tersebut, dimana bapak Asintel Kejati Sumsel hadiri rakor tindak lanjut permasalahan batas daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara," ujarnya.

Dengan harapan penyelesaian batas daerah ini terealisasi sesuai harapan bersama yakni damai, aman, tertib administrasi pemerintahan.

Bahkan juga bisa terciptanya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. "Alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan lancar dan aman," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyambut penuh rasa syukur dan apresiasi atas keberhasilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel).

Dalam mengembalikan tiga aset strategis milik daerah yang sempat dikuasai pihak ketiga selama bertahun-tahun.

Dalam acara yang digelar di Auditorium Bina Praja, Selasa 22 Juli 2025, Herman Deru menerima secara simbolis penyerahan aset perkara tindak pidana korupsi Batanghari Sembilan.

Dari Kepala Kejati Sumsel, Yulianto. Aset tersebut tersebar di tiga kota besar Yogyakarta, Bandung, dan Palembang.

pejabat kejati sumsel hadir dalam rakor tindak lanjut masalah batas daerah, siapa?                            palembang, koranpalpres.com - asisten bidang intelijen (asintel) kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel) totok bambang sapto dwijo, s.h., m.h., menghadiri rapat koordinasi tindak lanjut permasalahan batas daerah kabupaten musi banyuasin dan musi rawas utara, rabu 30 juli 2025. 
kegiatan ini sendiri dilaksanakan di ruang rapat bina praja setda provinsi sumsel. rapat koordinasi ini digelar sebagai upaya mencapai titik temu dalam menyelesaikan permasalahan batas daerah.
hal ini dibenarkan oleh kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, s.h., m.h diruang kerjanya.
"benar adanya agenda tersebut, dimana bapak asintel kejati sumsel hadiri rakor tindak lanjut permasalahan batas daerah kabupaten musi banyuasin dan musi rawas utara," ujarnya.
baca juga:apel kesiapsiagaan personel dan peralatan karhutla, ada pejabat kejati sumsel hadiri, siapa?
baca juga:pimpin rapat internalisasi bidang intelijen, apa penyampaian asintel kejati sumsel
dengan harapan penyelesaian batas daerah ini terealisasi sesuai harapan bersama yakni damai, aman, tertib administrasi pemerintahan.
bahkan juga bisa terciptanya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. "alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan lancar dan aman," katanya.
sebelumnya, gubernur sumsel h. herman deru menyambut penuh rasa syukur dan apresiasi atas keberhasilan kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel). 
dalam mengembalikan tiga aset strategis milik daerah yang sempat dikuasai pihak ketiga selama bertahun-tahun.
baca juga:tim kepala bagian pengelolaan data biro perencanaan dan bagian reformasi birokrasi datangi kejati sumsel
baca juga:pimpin apel pagi, asbin kejati sumsel sampaikan hal ini
dalam acara yang digelar di auditorium bina praja, selasa 22 juli 2025, herman deru menerima secara simbolis penyerahan aset perkara tindak pidana korupsi batanghari sembilan.
dari kepala kejati sumsel, yulianto. aset tersebut tersebar di tiga kota besar yogyakarta, bandung, dan palembang.
"apa yang dilakukan kejati sumsel ini adalah bentuk nyata penegakan hukum sekaligus penyelamatan kekayaan daerah," ujar herman deru dalam sambutannya.
aset pertama berupa asrama mahasiswa milik pemprov sumsel yang terletak di jalan puntodewi no. 9, yogyakarta, berdiri di atas tanah seluas 1.942 m². 
baca juga:2 kades ditetapkan tersangka oleh kejati sumsel, bursah zarnubi: pemkab lahat siapkan pendamping hukum
baca juga:ott di kantor camat pagar gunung, akhirnya kejati sumsel tetapkan tersangka, siapa mereka?
aset tersebut sempat dikuasai oleh yayasan batanghari sembilan sejak 1954 dan pada 2020 berpindah ke pimpinan pusat muhammadiyah.
di bandung, aset yang dikembalikan berupa bangunan di atas lahan seluas 1.717 m² di jalan purnawarman no. 57. 
sedangkan aset ketiga berada di palembang, berupa bangunan dengan luas lahan 2.800 m² di jalan mayor ruslan, kelurahan duku, kecamatan ilir timur ii. 
gubernur menilai keberhasilan pengembalian aset ini bukan sekadar kemenangan hukum, tetapi juga pemulihan harga diri sumsel sebagai provinsi yang punya sejarah dan martabat.
baca juga:penyidik kejati sumsel layangkan 20 pertanyaan ke mantan kadishut sumsel, kasus apa?
baca juga:kejati sumsel kembali panggil seorang saksi, kasus apa?
"nilai aset ini mungkin bisa dihitung, tapi sejarahnya tidak ternilai. inilah tempat para calon pemimpin bangsa ditempa," tambahnya.
herman deru juga mendorong badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) untuk menjaga aset dengan sistem dan data yang rapi. 
ia mewacanakan pembentukan badan aset daerah sebagai lembaga khusus yang menangani aset strategis.
sementara itu, kepala kejati sumsel, yulianto, menegaskan bahwa lembaganya akan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk penanganan aset.
baca juga:kejati sumsel ott di kantor camat pagar gunung, kasus apa?
baca juga:kejari lahat ott 20 kades dan oknum camat, lalu dibawa ke kejati sumsel, kasusnya bikin penasaran
"permasalahan aset adalah salah satu fokus kami. kami akan terus mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang merugikan keuangan dan kekayaan negara," ujar yulianto.
ia juga mengimbau agar penataan aset dilakukan dengan sistematis agar tidak terulang sengketa kepemilikan. 
"penataan aset yang baik adalah kunci pencegahan pelanggaran di masa mendatang," tegasnya.***