Tersandung Korupsi Pajak, 3 Direktur Perusahaan Energi Resmi Ditahan Kejati Sumsel, 1 Direktur Sempat Bandel

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 05 Jan 2024 - 05:32

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membawa paksa seorang direktur perusahaan energi atas dugaan kasus korupsi pajak dari Jawa Barat untuk diperiksa di Kejati Sumsel, Palembang, Kamis, 5 Januari 2024.--koranpalpres.com

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Menyusul penetapan tersangka dan penahanan 3 oknum pegawai pajak di Palembang atas kasus korupsi pajak, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menetapkan 3 oknum direktur perusahaan energi sebagai tersangka baru, pada Rabu, 3 Januari 2024.

Selanjutnya tim penyidik Kejati Sumsel bergerak cepat melakukan penahanan terhadap ketiganya untuk diproses secara hukum.

Ketiga oknum direktur perusahaan energi ini dinilai bertanggungjawab atas kasus dugaan korupsi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada perusahaan masing-masing mulai tahun 2019, 2020 hingga 2021.

Ketiga tersangka tersebut antara lain HY selaku Direktur PT HPE, NR selaku Direktur Utama PT LEE.

Hanya saja, seorang tersangka lagi, FF selaku Direktur Utama PT IDT diinformasikan selalu mangkir ketika dipanggil untuk diperiksa selama penyidikan berjalan oleh tim penyidik Kejati Sumsel.

Alhasil, sesuai prosedur hukum tim penyidik menjemput paksa FF hingga “mendeportasi” alias membawanya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk proses hukum lanjutan.

“Seorang tersangka, FF memang selalu mangkir saat akan diperiksa penyidik,” jelas Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel Abdullah Noer Deni didampingi tim penyidik dan Kasi Pidsus Kejari Palembang Ario Apriyanto Gofar, Kamis, 4 Januari 2023.

Dalam siaran pers sehari sebelumnya, Kepala Kejati Sumsel Yulianto telah mengumumkan penetapan 3 tersangka baru dalam perkara korupsi pajak salah satunya tersangka FF.

Lantaran yang bersangkutan bertempat tinggal di bilangan Kuningan, Jawa Barat, sehingga tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap FF di Kejati Jawa Barat.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap FF dan selanjutnya kita bawa ke Kejati Sumsel untuk menjalani proses hukum," beber Noer Deni kepada sejumlah wartawan di Bandara Soekarno-Hatta Palembang, Kamis, 4 Januari 2024.

Dia mengemukakan terkait modus ketiga tersangka tersebut yakni telah melakukan gratifikasi atau pemberi suap terhadap 3 tersangka oknum pegawai pajak yang sebelumnya telah dilakukan penahanan.

"Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan para tersangka terlibat dalam perkara tersebut, modusnya mereka melakukan gratifikasi atau pemberi suap dengan nilai bervariasi, di antaranya rerata sebesar Rp300 hingga Rp500 juta," pungkasnya.

tersandung korupsi pajak, 3 direktur perusahaan energi resmi ditahan kejati sumsel, 1 direktur sempat bandel                            palembang, koranpalpres.com – menyusul penetapan tersangka dan penahanan 3 oknum pegawai pajak di palembang atas kasus korupsi pajak, kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan menetapkan 3 oknum direktur perusahaan energi sebagai tersangka baru, pada rabu, 3 januari 2024.
selanjutnya tim penyidik kejati sumsel bergerak cepat melakukan penahanan terhadap ketiganya untuk diproses secara hukum.
ketiga oknum direktur perusahaan energi ini dinilai bertanggungjawab atas kasus dugaan korupsi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada perusahaan masing-masing mulai tahun 2019, 2020 hingga 2021.
ketiga tersangka tersebut antara lain hy selaku direktur pt hpe, nr selaku direktur utama pt lee.
baca juga:tiga tersangka kasus dugaan korupsi pajak di palembang resmi ditahan
hanya saja, seorang tersangka lagi, ff selaku direktur utama pt idt diinformasikan selalu mangkir ketika dipanggil untuk diperiksa selama penyidikan berjalan oleh tim penyidik kejati sumsel.
alhasil, sesuai prosedur hukum tim penyidik menjemput paksa ff hingga “mendeportasi” alias membawanya dari wilayah jawa barat ke wilayah hukum kejaksaan tinggi sumsel untuk proses hukum lanjutan.
“seorang tersangka, ff memang selalu mangkir saat akan diperiksa penyidik,” jelas asisten pidana khusus (aspidsus) kejati sumsel abdullah noer deni didampingi tim penyidik dan kasi pidsus kejari palembang ario apriyanto gofar, kamis, 4 januari 2023.
dalam siaran pers sehari sebelumnya, kepala kejati sumsel yulianto telah mengumumkan penetapan 3 tersangka baru dalam perkara korupsi pajak salah satunya tersangka ff. 
baca juga:3 oknum pegawai kpp resmi sandang status tersangka korupsi pajak, ini penjelasan kajati sumsel
lantaran yang bersangkutan bertempat tinggal di bilangan kuningan, jawa barat, sehingga tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap ff di kejati jawa barat.
“setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap ff dan selanjutnya kita bawa ke kejati sumsel untuk menjalani proses hukum," beber noer deni kepada sejumlah wartawan di bandara soekarno-hatta palembang, kamis, 4 januari 2024.
dia mengemukakan terkait modus ketiga tersangka tersebut yakni telah melakukan gratifikasi atau pemberi suap terhadap 3 tersangka oknum pegawai pajak yang sebelumnya telah dilakukan penahanan.
"dari hasil pemeriksaan dan penyidikan para tersangka terlibat dalam perkara tersebut, modusnya mereka melakukan gratifikasi atau pemberi suap dengan nilai bervariasi, di antaranya rerata sebesar rp300 hingga rp500 juta," pungkasnya.
baca juga:djp sumbagsel pecat satu tersangka dugaan kasus korupsi pajak, apresiasi kerja kejati sumsel
dua bulan sebelumnya, senin, 6 november 2023, tim pidsus kejati sumsel resmi menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi pajak
parat tersangka ini merupakan 3 oknum pegawai pajak masing-masing berinisial rfg, rfh dan nwp. 
"langsung kita lakukan upaya penahanan sesuai pasal 21 kuhp," ujar noer deni saat itu.
menurutnya untuk modus yang dilakukan oleh para tersangka terkait adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan dengan wajib pajak.
baca juga:dua terdakwa kasus dugaan korupsi distribusi semen, eks dirut pt bmu dituntut 8 tahun penjara
dia menjelaskan, kerugian negara dalam perkara ini masih dalam proses perhitungan.
"kerugian negara dalam hal ini, diperoleh dari pemeriksaan bahwa adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh para tersangka dengan wajib pajak," tutupnya.
sementara itu tim kuasa hukum tersangka rfg dan rfh, alamsyah hanafiah menjelaskan terkait penahanan terhadap dua orang kliennya, penyidik tidak bisa menunjukkan 2 alat bukti kepada pihaknya saat ditanyakan kepada penyidik. 
padahal kata alamsyah sesuai ketentuan dalam kuhap maupun uu mahkamah konstitusi, syarat untuk menahan atau menetapkan seseorang sebagai tersangka minimal ada 2 alat bukti yang sah. 
baca juga:ribuan emak emak di musi rawas histeris sambut kedatangan capres 2024 ganjar pranowo
"nah penyidik seharusnya terbuka dengan tersangka maupun kepada tim kuasa hukum, itulah azas keterbukaan penyidikan bukan penyelidikan secara tertutup," paparnya saat diwawancarai di kantor kejati sumsel senin, 6 november 2023 malam. 
sehingga alamsyah menambahkan, pihaknya berhak untuk membela klien sebagai tim kuasa hukum merasa dipengkal dan bahkan ditutup-tutupi oleh penyidik saat mempertanyakan tentang 2 alat bukti tersebut.
"kita melihat dalam kasus ini belum ada audit dari bpk maupun bpkp tentang kerugian negara, maka penyidik mengambil kesimpulan adanya dugaan gratifikasi, seorang pegawai negeri terkait dia pegawai pajak, menerima sesuatu atau menjanjikan sesuatu terhadap seseorang di luar pajak," singggung alamsyah. 
"nah selama ini dia menerima keuntungan dalam usahanya itu dianggap menerima gravitasi begitu," timpalnya.
baca juga:mengapa pagaralam layak disebut kota perjuangan dan kota para jenderal? begini penjelasannya
padahal di situ dia menanam saham bahkan disitu juga ada dia mendapatkan pinjaman dari bank, dia menanam saham sehingga dibagi keuntungan 1 juta, 3 juta, dan 5 juta, nah itulah dikatakan oleh penyidik gravitasi. 
alamsyah juga menegaskan, jangan hanya menahan dan menetapkan tersangka penerimanya saja, pemberi tidak jadi ia menilai tidak adil, karena pt yang dituduh menyuap memberi segala macam itu tidak dibuat menjadi tersangka. 
"jadi untuk upaya hukum yang saya lakukan untuk klien saya sepanjang saya diberi mandat atau kuasa oleh klien saya tetap saya lakukan,” tegasnya. 
saat penyidik melakukan penahanan ternyata pihak kejati sumsel sudah menahan, sebelum membaca hasil bap dari pada para tersangka, semestinya di bap dulu, sudah dibaca bap nya barulah membuat surat penahanan.
baca juga:danyonif 144/jy kunjungi jajaran kompi terpisah, begini arahannya kepada prajurit!
"tapi ini surat penahanan nya sudah ada sebelum para tersangka diperiksa, berarti ini sudah dikondisikan," tukasnya. 
*artikel ini telah tayang di palpres.disway.id dengan judul "sempat mangkir, kejati sumsel amankan tersangka kasus dugaan korupsi kewajiban perpajakan".