Pemerintah Tetap Akan Prioritaskan Penyelesaian Tenaga Non-ASN

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Jumat , 19 Jan 2024 - 13:55

Menpan RB saat raker di D menyampaikan akan memprioritaskan penyelesaian tenaga honorer non-ASN tahun ini.-humas menpanrb-

PAGARALAM, KORANPALPRES.COM - Pemerintah saat ini masih memprioritaskan penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer.

Dilansir dari laman menpanRB,go.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menguraikan sejumlah langkah pemerintah terkait penataan tenaga non-ASN.

Salah satu langkah yang akan diambil tersebut adalah melalui seleksi calon ASN tahun 2024.

Menteri Anas mengemukakan penataan tenaga non-ASN dilakukan secara bertahap.

Pemerintah, DPR, DPD, kata dia, bersama para pemangku kepentingan lain, punya komitmen yang sama untuk melakukan penataan tenaga non-ASN secara lebih baik.

Menteri Anas mengungkapkan hal tersebut usai Rapat Kerja DPR RI di Jakarta, kemarin (17/1).

Dia menyampaikan, salah satu bukti konkret penataan tenaga honorer di antaranya adalah kebijakan melarang PHK massal honorer pada 2023.

Kementerian PANRB pun telah menerbitkan surat ke seluruh instansi pusat sampai daerah agar tetap mengalokasikan pembiayaan bagi honorer pada tahun anggaran 2024.

“Kebijakan penataan honorer akan terus dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi. Salah satunya melalui jalur rekrutmen sehingga para honorer diangkat menjadi ASN secara bertahap. Termasuk tahun ini juga digelar rekrutmen CASN yang di antaranya memberi ruang bagi para honorer,” ujar Anas.

Seleksi calon ASN tahun 2024 sudah disampaikan presiden akan dibuka untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jumlah total penerimaan ASN tahun 2024 ini mencapai sekitar 2,3 juta ASN.

pemerintah tetap akan prioritaskan penyelesaian tenaga non-asn                            pagaralam, koranpalpres.com - pemerintah saat ini masih memprioritaskan penyelesaian tenaga non-asn atau honorer. 
dilansir dari laman menpanrb,go.id, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) abdullah azwar anas menguraikan sejumlah langkah pemerintah terkait penataan tenaga non-asn.
salah satu langkah yang akan diambil tersebut adalah melalui seleksi calon asn tahun 2024.
menteri anas mengemukakan penataan tenaga non-asn dilakukan secara bertahap. 
baca juga:asn dan pensiunan akan terima kenaikan gaji, ini rincian gaji pensiunan jika sudah naik nanti
pemerintah, dpr, dpd, kata dia, bersama para pemangku kepentingan lain, punya komitmen yang sama untuk melakukan penataan tenaga non-asn secara lebih baik.
menteri anas mengungkapkan hal tersebut usai rapat kerja dpr ri di jakarta, kemarin (17/1).
dia menyampaikan, salah satu bukti konkret penataan tenaga honorer di antaranya adalah kebijakan melarang phk massal honorer pada 2023. 
kementerian panrb pun telah menerbitkan surat ke seluruh instansi pusat sampai daerah agar tetap mengalokasikan pembiayaan bagi honorer pada tahun anggaran 2024.
baca juga:pemkot palembang buka rekrutmen cans dan pppk 2024, siapkan persyaratannya! tendik bisa ikut seleksi
baca juga:heboh! tak lulus seleksi pppk 17 honorer damkar prabumulih protes, diduga tak sesuai aturan
“kebijakan penataan honorer akan terus dilakukan sesuai arahan presiden jokowi. salah satunya melalui jalur rekrutmen sehingga para honorer diangkat menjadi asn secara bertahap. termasuk tahun ini juga digelar rekrutmen casn yang di antaranya memberi ruang bagi para honorer,” ujar anas.
 seleksi calon asn tahun 2024 sudah disampaikan presiden akan dibuka untuk calon pegawai negeri sipil (cpns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
jumlah total penerimaan asn tahun 2024 ini mencapai sekitar 2,3 juta asn.
jumlah itu untuk porsi pppk mencapai kurang lebih 1,6 juta formasi. seleksi pppk tersebut dilakukan pemerintah untuk melakukan penataan tenaga non-asn di instansi pemerintah.
baca juga:nah loh, asn dan pppk gaptek bisa dipecat? ini aturannya
baca juga:tak diurus pppk dianggap gugur! ini syarat dan tanggal batas pengumpulan
“seleksi pppk menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-asn di instansi pemerintah,” jelas anas yang juga mantan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp) tersebut.
santer diketahui, belum lama ini, presiden joko widodo telah mengumumkan pembukaan seleksi calon asn tahun 2024 mencapai 2,3 juta formasi. 
menteri anas merinci instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 cpns dan 221.936 bagi pppk. 
baca juga:pppk tahun anggaran 2022 akhirnya dilantik, pj wako berpesan sungguh-sungguh layanan masyarakat
baca juga:plt kadisdik muratara tuding 3 peserta seleksi pppk yang gagal karena kesalahan ini? 
formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
sedangkan untuk formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 cpns dan 1.383.758 pppk. 
formasi pppk di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196 serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis.
sebagaimana kesepakatan kementerian panrb, bkn, dan komisi ii dpr ri terkait penataan tenaga non-asn yang terdaftar dalam database bkn, diselesaikan dengan mengikuti seleksi casn tahun 2024. 
baca juga:pppk lahat formasi 2023 diumumkan, simak syarat kelengkapan berkas yang harus dipenuhi
baca juga:catat! tanggal pengumuman seleksi pppk muratara tahun 2023, lengkapi syarat ini 
tes itu untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. 
kemudian akan ditetapkan menjadi pppk penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing.
sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-asn diangkat menjadi pppk paruh waktu yang secara bertahap diangkat menjadi pppk penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah.
prinsipnya sebagaimana telah disepakati bersama bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi phk massal dan tidak terjadi penambahan beban anggaran.
baca juga:siapkan pengadaan casn kemenpan lakukan bimtek ini, jika memungkinkan 3 kali penerimaan
baca juga:benarkah masih 1,6 juta honorer tersisa belum diangkat? kata bkn 749.398 sudah menjadi asn
“ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan pppk paruh waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri,” pungkasnya. *