Pemerintah: Oktober 2024 Pedagang Makanan Kaki 5 Wajib Bersertifikat Halal, Begini Syaratnya!

Reporter: Aguz Pongki |

Editor: Aguz Pongki |

Sabtu , 03 Feb 2024 - 21:45

pedagang K5 wajib bersertifikat halal--freepik.com

JAKARTA, KORANPALPRES.COM - Baru-baru ini Pemerintah mengumumkan bahwa seluruh produk makanan dan minuman UMKM tanpa terkecuali termasuk pedagang kaki lima wajib memiliki atau bersertifikat halal.

Siti Aminah, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), menjelaskan bahwa pemerintah memberikan batas waktu hingga 17 Oktober 2024 mendatang.

“Batasnya 17 Oktober 2024, jadi tanggal 18 Oktober 2024 sanksi akan diterapkan.

Untuk yang pertama akan ada sanksi administratif, jadi akan dibagikan sanksi administrasi kepada para pelaku usaha yang belum bersertifikat halal,” ujar Siti Aminah.

Bahkan dengan tegas Siti Aminah bahkan mengatakan jika ada yang melanggar diatas tanggal yang telah ditentukan, akan mendapat sanksi administratif hingga dengan pelarangan edar.

"Jadi dagangan tersebut belum boleh beredar di mana pun karena belum halal.

Karena di Oktober 2024 tanggal 18 seluruh makanan dan minuman UMKM hanya ada produk halal yang berizin, bersertifikat halal.

Kalau ada produk non-halal maka akan mencantumkan lambang atau tulisan bahwa ini non-halal. Sanksi itu akan diterapkan di 18 Oktober 2024," tambahnya.

Lebih jelas, Siti menambahkan bahwa semua golongan bentuk usaha, baik dalam negeri atau di luar negeri sanksi ini akan berlaku tersebut mencakup semua.

"Jadi sanksi itu diterapkan ke semua pelaku usaha makanan minuman, jasa sembelihan untuk semua pelaku usaha dalam dan luar negeri," ungkapnya.

pemerintah: oktober 2024 pedagang makanan kaki 5 wajib bersertifikat halal, begini syaratnya!                            jakarta, koranpalpres.com - baru-baru ini pemerintah mengumumkan bahwa seluruh produk makanan dan minuman umkm tanpa terkecuali termasuk pedagang kaki lima wajib memiliki atau bersertifikat halal.
siti aminah, kepala pusat registrasi dan sertifikasi halal badan penyelenggaraan jaminan produk halal (bpjph) kementerian agama (kemenag), menjelaskan bahwa pemerintah memberikan batas waktu hingga 17 oktober 2024 mendatang.
“batasnya 17 oktober 2024, jadi tanggal 18 oktober 2024 sanksi akan diterapkan. 
untuk yang pertama akan ada sanksi administratif, jadi akan dibagikan sanksi administrasi kepada para pelaku usaha yang belum bersertifikat halal,” ujar siti aminah. 
baca juga:cuaca tak menentu, simak pengaruhnya pada mobil kesayanganmu
baca juga:februari happy: promo cashback hingga rp8 juta di informa living plaza palembang
bahkan dengan tegas siti aminah bahkan mengatakan jika ada yang melanggar diatas tanggal yang telah ditentukan, akan mendapat sanksi administratif hingga dengan pelarangan edar.
"jadi dagangan tersebut belum boleh beredar di mana pun karena belum halal. 
karena di oktober 2024 tanggal 18 seluruh makanan dan minuman umkm hanya ada produk halal yang berizin, bersertifikat halal.
kalau ada produk non-halal maka akan mencantumkan lambang atau tulisan bahwa ini non-halal. sanksi itu akan diterapkan di 18 oktober 2024," tambahnya.
baca juga:1,4 juta pelanggan ikuti undian program berlimpah im3, indosat umumkan pemenangnya
baca juga:rekomendasi 5 hp terbaru 2024 dengan memori 256 gb termurah!
lebih jelas, siti menambahkan bahwa semua golongan bentuk usaha, baik dalam negeri atau di luar negeri sanksi ini akan berlaku tersebut mencakup semua.
"jadi sanksi itu diterapkan ke semua pelaku usaha makanan minuman, jasa sembelihan untuk semua pelaku usaha dalam dan luar negeri," ungkapnya.
sementara itu, terkait biaya sertifikasi halalnya sendiri, ibu siti aminah juga menyebutkan besarannya.
untuk pelaku usaha mikro kecil, mereka bisa mengajukan self declare sertifikat produk halal sebesar rp230.000 per pelaku usaha.
baca juga:kolaborasi pinhome dan bpjs ketenagakerjaan dukung penuh proteksi kerja mitra di bidang ini
baca juga:khusus atlet, pasar modal berikan edukasi dan literasi mengenai ini 
"dan itu biayanya yang dibebankan ke negara. jadi pelaku usaha gratis," kata siti.
sedangkan untuk pelaku usaha mikro kecil yang masuk kategori reguler, dikenakan biaya sebesar rp650.000. 
angka itu belum termasuk biaya lain, seperti tambahan seperti ongkos transportasi sehingga biayanya berkisar rp1,5 juta sampai rp 3 juta.
pelaku usaha mikro kecil kategori reguler ini adalah mereka yang punya produk risiko tinggi seperti bakso, di mana jaminan kehalalan produk juga dilihat dari proses penyembelihan sapi untuk menyuplai bahan baku bakso.
baca juga:ini dia galaxy s24 series! the first smartphone dengan galaxy ai hadir di indonesia
baca juga:gelar anniversary ke-5, golden sriwijaya launching golden catering
untuk kalian yang punya usaha, jangan lupa daftarkan sekarang juga biar tidak kena sanksi!
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".