PAGARALAM, KORANPALPRES.COM - Pj Walikota Pagaralam H. Lusapta Yudha Kurnia menerima audiensi dari Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan  itu diselenggarakan di Ruang Rapat Besemah III Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pagaralam, pada Rabu (21/02/2024).

Dalam pertemuan ini, BPKP Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan serta memberikan apresiasi, kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam, atas kinerja Pemkot Pagaralam yang dinilai sudah baik.

Di samping itu juga diberikan apresiasi terhadap pengentasan angka kemiskinan dan penurunan angka stunting di Kota Pagaralam yang menjadi angka terendah di Sumatera Selatan.

BACA JUGA:Pantau Angka Stunting Hingga Kemiskinan Ekstrem Lewat HP, Ini Caranya

Untuk itu, Pj Walikota Yudha mengungkapkan terimakasih atas penilaian yang diberikan oleh BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Pj Walikota Yudha pun menjelaskan terkait pencapaian Kota Pagaralam dalam menurunkan angka kemiskinan dan angka stunting sehingga mendapat angka terendah di Provinsi Sumatera Selatan. 

Disampaikannya angka itu diperoleh tak lain atas kerjasama dan kerja keras seluruh stakeholder di Kota Pagaralam.

"Kami mengharapkan penilaian ini mendapatkan reward yang baik untuk Kota Pagaralam, supaya meningkatkan prestise. Pemerintah baik kota maupun kabupaten diharuskan mendapatkan prestise dan kepercayaan publik dari masyarakat, jadi memang harus kita galakkan prestise ini dari masyarakat agar positif kembali," pungkas Pj Walikota Yudha.

BACA JUGA:Atasi Kemiskinan dan Stunting, 8 Desa di 3 Kecamatan Merapi Area Perlu Perhatian Serius!

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Provinsi Sumsel, terkait evaluasi pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting dan kebijakan kelembagaan TPPS di Provinsi Sumsel.

Untuk masalah stunting Kota Pagaralam termasuk terendah, dengan berada di kisaran angka 24.

Sekretaris DP2KBP3A Pagaralam, Minarni menjelaskan stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.

“Tren prevalensi balita stunting per-Kabupaten/Kota tahun 2019 dan tahun 2021, angka stunting di tahun 2019 dari 39,19 dan di tahun 2021 turun menjadi 15,50. Dan secara tingkat Provinsi Sumsel di tahun 2021 24,80, begitu juga di tingkat Nasional 24,40,” terangnya.