PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah atau Kepsek negeri di Kota Prabumulih, dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024, membuat geram Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Riduan SPd MSi.

“Saya sebenarnya emosi jika membahas permasalahan ini, karena masalah ini sudah sangat dalam, nabrak aturannya juga sudah parah, bukan hanya 1 kelas bahkan 3 hingga 4 kelas,” singgung Riduan saat menjawab pertanyaan para kepala sekolah dalam acara sosialisasi PPDB di Hotel Grand Nikita Prabumulih, Selasa 5 Maret 2024.

Menurut dia, dalam PPDB sebelum-sebelumnya, memang benar-benar keterlaluan, laboratorium digunakan untuk kegiatan pembelajaran, musala dan perpustakaan sudah digunakan sebagai tempat belajar.

“Bagaimana mau cukup ruang kelas, jika sudah melebihi kuota yang sudah ditentukan,” singgungnya lagi.

BACA JUGA:Kurikulum Merdeka Jadi Kurikulum Nasional, Praktisi Pendidikan Sumsel: Beban Guru Harus Dikurangi!

BACA JUGA:KGP Muba Gelar Upgrading Kompetensi Gerakan Sekolah Menyenangkan

Riduan berkeinginan agar semua sekolah bisa masuk pagi, maka sore bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. 

Selain itu, dia mengingatkan agar Kepsek jangan mengambil kebijakan sendiri, jika memang ada aturan yang pelu ditabrak, dia menyarankan agar berkoordinasi terlebih dahulu. 

“Silahkan dikoordinasikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih karena jika tidak ada koordinasi, maka kami tidak bisa membela jika ada permasalahan,” bebernya.

Lebih jauh Riduan berharap agar upaya perbaikan ini dimulai dari hal terkecil. 

BACA JUGA:2 Buah Tangan Pj Gubernur Agus Fatoni Auto Bikin Seisi Ponpes Sumringah

BACA JUGA:Sambut Ramadan, Ini Jadwal Libur Awal Puasa Bagi Siswa SD-SMA di Beberapa Provinsi

Memang diakuinya hal tersebut tidak bisa langsung bersih, namun setidaknya ada upaya pembenahan mulai dari sekarang. 

"Mengenai sekolah swasta saya berharap agar meningkatkan kualitas dan meningkatkan prestasi, agar bisa menarik perhatian masyarakat untuk masuk ke sekolah tertentu,” imbau Riduan.