Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagai landasan.
7. Harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara
Harmonisasi hak dan kewajiban sangat diperlukan karena hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan.
Keduanya memiliki hubungan timbal balik, karena setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya.
Hak tanpa kewajiban tidak pantas disebut hak.
Hak dan kewajiban saling berkaitan ketika seseorang mendapatkan hak, secara otomatis orang tersebut akan mempunyai kewajiban.
Begitu pula sebaliknya, saat seseorang memiliki kewajiban akan suatu hal, secara otomatis pasti ia mendapat apa yang menjadi haknya.
Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar bisa tercipta kerukunan dan kehidupan yang tertib di masyarakat, yang dimaksud seimbang adalah manusia tidak boleh selalu menuntut haknya terus menerus, dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya.
Harmoni kewajiban dan hak negara dan kewarganegara adalah hubungan timbal balik, yang seimbang antara hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan.
Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang.
Bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi padakenyataannya banyak warga Negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.
Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari pada kewajiban.
Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri.
Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri.
Sebagai seorang warga Negara harus tau hak dan kewajibannya.